Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pencarian Terpopuler

Koran Tempo
Majalah Tempo
Dukung Tempo
MASUK DAFTAR
image-bahasa
image-language

PKS: Tes Keperawanan Polwan untuk Jaga Moral  

Editor

Bobby Chandra

image-gnews
Polwan Polrestabes Surabaya melakukan aksi Gangnam Style di depan ratusan buruh di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya (1/5). Aksi ini menjadi hiburan bagi buruh yang sedang berdemo. TEMPO/Fully Syafi
Polwan Polrestabes Surabaya melakukan aksi Gangnam Style di depan ratusan buruh di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya (1/5). Aksi ini menjadi hiburan bagi buruh yang sedang berdemo. TEMPO/Fully Syafi
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Al Muzammil Yusuf, mengatakan bahwa tes keperawanan calon polisi tetap diperlukan. Standar moral aparat penegak hukum, kata dia, harus tinggi. Musababnya, moral anggota kepolisian akan berdampak terhadap struktur. (Baca: Kompolnas: Bukan Keperawanannya, Tapi Kinerjanya)

"Hukum akan tegak kalau aparatnya bermoral baik," kata Al Muzammil di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 19 November 2014. Selain alasan moralitas, ia menilai tes keperawanan juga sesuai dengan adat Timur di Indonesia. (Baca: Cerita Tes Keperawanan yang Bikin Polwan Pingsan)

Baca Juga:

Polisi New York Tangkap Demonstran Pro-Palestina di Dekat Acara Met Gala

Sebelumnya, Human Rights Watch merilis adanya tes keperawanan yang dilakukan Polri bagi calon polwan. Dalam rilis itu disebutkan, berdasarkan wawancara dengan sejumlah wanita polisi dan calon polwan di enam kota, tes keperawanan ternyata masih dilakukan. (Baca: Ini Cara Mabes Polri Tes Keperjakaan Calon Polisi)

Namun, kata Al Muzammil, calon polisi perempuan boleh mengklarifikasi andaikan dalam seleksi ia tidak lolos tes keperawanan. "Apakah karena kecelakaan atau kekerasan seksual saat kecil," ujarnya. Untuk kasus seperti ini, kata dia, ada pengecualian khusus. (Baca: Tes Keperawanan Polwan Bikin Heboh Polri)

Bahkan, kalau memungkinkan, kata dia, calon polisi berkelamin pria juga wajib dites keperjakaannya. "Bagus, dong. Itu, kan, namanya kesetaraan," ujar Al Muzammil. (Baca: Ini Cara Mabes Polri Tes Keperjakaan Calon Polisi)

Baca Juga:

Bareskrim Buru Warga Nigeria Diduga Otak dari Penipuan yang Rugikan Perusahaan Singapura Rp 32 Miliar

Kepala Polri Jenderal Sutarman mempertanyakan beredarnya informasi ihwal pelaksanaan tes keperawanan bagi calon polwan. Dia menyebutkan informasi itu tidak benar. "Yang bilang tes keperawanan itu siapa? tanya Sutarman di Sukabumi, Jawa Barat, Rabu, 19 November 2014. (Baca: Sutarman: Informasi Tes Keperawanan Tak Akurat)

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut Sutarman, institusi kepolisian tak pernah mengadakan tes khusus keperawanan bagi calon polwan yang mendaftar. Polisi hanya mengadakan tes kesehatan menyeluruh. Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Ronnie Franky Sompie menyatakan tes kesehatan mencakup pemeriksaan kesehatan reproduksi. (Baca: Tes Perawan Calon Polwan, Polisi Pernah Kecolongan)

MUHAMMAD MUHYIDDIN | SINGGIH SOARES

Baca Berita Terpopuler
Ruhut: Lawan Jokowi, DPR Gantung Diri
Cerita Tes Keperawanan yang Bikin Polwan Pingsan
Amien, Mantan Petinggi KPK, Pimpin SKK Migas
Tes Keperawanan Polwan Bikin Heboh Polri
Cerita Dewi yang Dipaksa Jadi 'Bunglon' oleh Negara

Iklan

Berita Selanjutnya

Bencana longsor melanda Nagari Padang Tarok, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam, Sumatra Barat, Senin 18 Desember 2023. Longsor itu menyebabkan dua warga setempat meninggal dunia.(BPBD Agam)
PolisiDPR

Artikel Terkait

Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Polisi New York Tangkap Demonstran Pro-Palestina di Dekat Acara Met Gala

6 jam lalu

Polisi menangkap aktivis pro-Palestina yang menggelar aksi di dekat lokasi Met Gala, pada 6 Mei 2024. REUTERS
Polisi New York Tangkap Demonstran Pro-Palestina di Dekat Acara Met Gala

Pengunjuk rasa pro-Palestina mengadakan protes di sekitar acara mode bergengsi Met Gala di Museum Seni Metropolitan, New York.


Bareskrim Buru Warga Nigeria Diduga Otak dari Penipuan yang Rugikan Perusahaan Singapura Rp 32 Miliar

9 jam lalu

Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Himawan Bayu Aji memberikan keterangan saat konferensi pers kasus manipulasi data email, Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Selasa, 7 Mei 2024. Dalam kasus tersebut polisi menangkap 5 tersangka 2 diantaranya warga Nigeria yang terlibat membuat email dan rekening palsu sejumlah perusahaan ternama dengan mengganti posisi huruf alfabet sehingga menyerupai aslinya dan merugikan korban sebesar 32 miliar. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Bareskrim Buru Warga Nigeria Diduga Otak dari Penipuan yang Rugikan Perusahaan Singapura Rp 32 Miliar

Dirtipidsiber Bareskrim Polri menyebut saat ini penyidik juga masih mengejar diduga pelaku berinisial S warga negara Nigeria.


Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

12 jam lalu

Ilustrasi KPK. TEMPO/Imam Sukamto
Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

KPK memanggil Kepala Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan Sekretariat Jenderal DPR RI Hiphi Hidupati dalam dugaan korupsi rumah dinas


Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

1 hari lalu

Presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto menghadiri acara halalbihalal dan silaturahmi di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Seven, Jakarta Pusat, Minggu, 28 April 2024. Dalam acara tersebut juga dihadiri oleh sejumlah pejabat seperti, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Menkominfo Budi Arie Setiadi, Menteri Investasi Bhlil Lahadalia hingga kedubes Arab Saudi. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.


Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

1 hari lalu

Sejumlah penumpang turun dari KRL yang berhenti di Stasiun Balapan Solo, Jawa Tengah, Jumat, 22 Desember 2023. KAI Commuter menambah perjalanan KRL selama musim libur Nataru ini. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL


Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

3 hari lalu

Ribuan Kepala Desa se - Indonesia melakukan aksi di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa, 17 Januari 2023. Dalam aksi tersebut mereka menuntut perpanjangan masa jabatan kepala desa yang sebelumnya enam tahun menjadi sembilan tahun, dan meminta DPR RI merevisi masa jabatan yang diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. TEMPO/M Taufan Rengganis
Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?


Kanada Tuntut Tiga Tersangka Pembunuhan Pemimpin Sikh, Diduga Terkait India

3 hari lalu

Sekelompok pengunjuk rasa memegang bendera kuning bertuliskan Khalistan, serta spanduk bergambar pemimpin separatis Sikh Hardeep Singh, saat melakukan protes di luar konsulat India, seminggu setelah Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau mengemukakan kemungkinan keterlibatan New Delhi dalam aksi tersebut. pembunuhan pemimpin separatis Sikh Hardeep Singh Nijjar di British Columbia, di Toronto, Ontario, Kanada 25 September 2023. REUTERS/Carlos Osorio
Kanada Tuntut Tiga Tersangka Pembunuhan Pemimpin Sikh, Diduga Terkait India

Polisi Kanada pada Jumat menangkap dan mendakwa tiga pria India atas pembunuhan pemimpin separatis Sikh Hardeep Singh Nijjar tahun lalu.


Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

3 hari lalu

Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa (Pabdesi) menggelar aksi unjuk rasa menuntut DPR merevisi Undang-Undang Desa pasal 39 agar masa jabatan Kepala Desa diperpanjang menjadi 9 tahun, Selasa, 17 Januari 2023. TEMPO/Ima Dini Shafira
Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?


DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

3 hari lalu

Suasana rapat dengar pendapat Komisi II DPR RI membahas revisi Peraturan KPU di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 31 Oktober 2023. Rapat tersebut membahas penyesuaian Peraturan KPU berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXV/2023 terkait batas usia capres dan cawapres yang diubah menjadi berusia minimal 40 tahun atau pernah berpengalaman sebagai kepala daerah. TEMPO/M Taufan Rengganis
DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.


Amnesty International Kecam Polisi Masuk ke dalam Kampus dan Menangkap Mahasiswa di Makassar

3 hari lalu

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid bersama Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Trisakti saat pembacaan 'Maklumat Trisakti Lawan Tirani' di Tugu Reformasi 12 Mei, Jakarta, Jumat, 9 Febuari 2024. Para civitas academica yang terdiri dari guru besar, pengajar, mahasiswa, karyawan dan alumni Universitas Trisakti yang memegang teguh nilai-nilai etik kebangsaan, demokrasi, dan hak asasi manusia, kekhawatiran atas matinya Reformasi dan lahirnya tirani sepakat mengeluarkan maklumat. TEMPO/Joseph.
Amnesty International Kecam Polisi Masuk ke dalam Kampus dan Menangkap Mahasiswa di Makassar

Amnesty International kecam kekerasan polisi di dua kampus di Makassar saat Hari Buruh Internasional dan Hari Pendidikan Nasional.