Menakertrans Akan Bertemu Garuda untuk Bahas Kenaikan Tarif
Senin, 14 Juli 2003 15:13 WIB
Bagikan
Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Menakertrans Jacob Nuwa Wea, Rabu (9/1), mengatakan akan membicarakan kenaikan tarif penerbangan Garuda Airways ke Saudi Arabia dengan menteri perhubungan, menko perekonomian, dan direktur Garuda. Jacob mengatakan bahwa kenaikan ini memberatkan para tenaga kerja Indonesia. “Saya bisa menganggap Garuda kurang nasionalis,” katanya. “Kita kirim TKI kan dalam rangka mendapatkan devisa. Jangan membebankan kepada TKI. Mereka mau pergi saja susahnya setengah mati.” Persoalan kenaikan tarif, menurut dia, harus menjadi perhatian Garuda agar tidak berlaku seenaknya sendiri. Bila perlu, Garuda membicarakan kenaikan ini dengan pihak Depnakertrans, berapa biaya sepantasnya. “Tulis saja Garuda memeras TKI kalau begitu,” kata Jacob. “Wong TKI ini kita beri perlindungan susahnya setengah mati, masak Garuda enak sendiri main naik saja.” Ia justru mengimbau agar Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan Perusahaan Jasa TKI (PJTKI) tidak naik Garuda Airways jika maskapai penerbangan nasional itu tetap menaikkan harga tiket TKI ke Saudi Arabia. (Istiqomatul Hayati-Tempo News Room)
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
Mengenal Ali Jasim Pemain Timnas Irak U-23 yang Berharap Indonesia Lolos ke Olimpiade
1 menit lalu
Mengenal Ali Jasim Pemain Timnas Irak U-23 yang Berharap Indonesia Lolos ke Olimpiade
Setelah timnas Indonesia U-23 dikalahkan Irak saat perebutan peringkat ketika Piala Asia U-23 2024, Ali Jasim mengungkapkan harapannya
Pedagang Siomay Curi 675 Celana Dalam Wanita Demi Kepuasan Seksual
15 menit lalu
Pedagang Siomay Curi 675 Celana Dalam Wanita Demi Kepuasan Seksual
Polisi menangkap seorang pemuda berinisial J, 31 tahun, karena diduga mencuri ratusan celana dalam wanita dari berbagai indekos
Prabowo Ingin Bentuk Presidential Club, Demokrat: Gagasan Politik Tingkat Tinggi
15 menit lalu
Prabowo Ingin Bentuk Presidential Club, Demokrat: Gagasan Politik Tingkat Tinggi
Politikus Demokrat anggap gagasan Prabowo Subianto yang ingin membentuk Presidential Club sebagai politik tingkat tinggi.
Pembangunan Jalan Tol Semarang - Demak Dikebut, Ada 2 Alasan
19 menit lalu
Pembangunan Jalan Tol Semarang - Demak Dikebut, Ada 2 Alasan
Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S Atmawidjaja mengatakan Jalan Tol Semarang-Demak merupakan proyek strategis nasional (PSN) .
Ragam Cerita Orang Tua Temani Anak Ikut UTBK di UNJ
19 menit lalu
Ragam Cerita Orang Tua Temani Anak Ikut UTBK di UNJ
Tak sedikit peserta UTBK di UNJ yang ditemani oleh orang tuanya.
Pemerintah Merasa Toleransi dan Kebebasan Beragama di Indonesia Berjalan Baik
21 menit lalu
Pemerintah Merasa Toleransi dan Kebebasan Beragama di Indonesia Berjalan Baik
Kemenkumham mengklaim Indonesia telah menerapkan toleransi dan kebebasan beragama dengan baik.
Soal Internet di Cina, Kampanye Larangan Tautan Ilegal hingga Mengenai Pendapatan Periklanan
29 menit lalu
Soal Internet di Cina, Kampanye Larangan Tautan Ilegal hingga Mengenai Pendapatan Periklanan
Komisi Urusan Intenet Pusat Cina telah memulai kampanye nasional selama dua bulan untuk melarang tautan ilegal dari sumber eksternal di berbagai media
Update Harga Tiket dan Jadwal Kapal Feri Batam - Singapura Mei 2024
41 menit lalu
Update Harga Tiket dan Jadwal Kapal Feri Batam - Singapura Mei 2024
Perjalanan dari Batam ke Singapura dengan kapal feri hanya butuh waktu sekitar 1 jam. Simak harga tiketnya.
Akui Dapat Tawaran Menteri, Khofifah Pilih Maju Jadi Gubernur Jatim lagi
41 menit lalu
Akui Dapat Tawaran Menteri, Khofifah Pilih Maju Jadi Gubernur Jatim lagi
Khofifah menyatakan bakal kembali maju menjadi calon Gubernur Jawa Timur di Pilkada 2024.
Ulas Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Pakar Khawatir Hukum Ketinggalan dari Perkembangan Masyarakat
45 menit lalu
Ulas Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Pakar Khawatir Hukum Ketinggalan dari Perkembangan Masyarakat
Ni'matul Huda, menilai pernyataan hakim MK Arsul Sani soal dalil politisasi bansos tak dapat dibuktikan tak bisa diterima.
