TEMPO.CO, Jakarta - Para menteri hadir dalam rapat pembahasan dana operasional menyesuaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2014 di kantor Kementerian Keuangan. Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengatakan Presiden Joko Widodo berharap para menteri membatalkan tender proyek yang belum dilaksanakan hingga akhir Oktober 2014. (Baca: Anggaran Tiga Kartu Jokowi, Langgar UU atau Tidak?)
"Agar tak ada pemborosan anggaran selama dua bulan ini," kata Andi di kantor Kementerian Keuangan Lapangan Banteng, Jumat malam, 7 November 2014. Belanja modal itu lebih baik ditunda saja karena tak bakal rampung hingga akhir 2014. Penundaan ini lebih baik ketimbang ada proyek yang dikerjakan terburu-buru dan hasilnya jelek. "Belum nanti bakal diaudit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan," kata dia.
Dalam pertemuan itu diperkirakan hadir 30 menteri Kabinet Kerja pemerintahan Jokowi. Menteri yang hadir antara lain Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, serta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinof Chaniago. (Baca: Kartu Sehat & Pintar Jokowi Bikin DPR Tak Berdaya)
Menurut Andi, pemerintah bakal mengeluarkan peraturan presiden untuk kementerian dengan nomenklatur baru maupun yang menggabungkan beberapa struktur organisasi. Peraturan itu dibuat sebagai payung hukum terhadap satuan kerja dan anggaran operasional kementerian. "Agar kementerian bisa langsung bekerja."
Andi memisalkan Kementerian Koordinator Maritim dan Kementerian Desa, Transmigrasi, dan Pembangunan Daerah Tertinggal bakal dibuatkan perpres. Langkah tersebut dilakukan agar kementerian-kementerian itu bisa memanfaatkan anggaran yang telah dialokasikan dalam pagu anggaran dan pendapatan belanja negara yang ada sekarang. (Baca pula: Doa dan Pesan SBY untuk Jokowi)
MUHAMMAD MUHYIDDIN
Berita Terpopuler Lainnya
Mendiang Manajer Cantik Ditemukan Nyaris Telanjang
Pengakuan Blakblakan Pembunuh Manajer Cantik
Alasan Jokowi Berani Naikkan Harga BBM
Kartu Sehat & Pintar Jokowi Bikin DPR Tak Berdaya
NU Dukung Ahok Jadi Gubernur DKI
