SBY Minta Jokowi Lestarikan Tradisi Pengarsipan  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • SBY memberikan keterangan pers penerbitan Perpu UU Pilkada di Istana Negara, Jakarta, 2 Oktober 2014. TEMPO/Subekti

    SBY memberikan keterangan pers penerbitan Perpu UU Pilkada di Istana Negara, Jakarta, 2 Oktober 2014. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Bogor - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta agar presiden terpilih Joko Widodo atau Jokowi, dan presiden di masa mendatang melestarikan tradisi pengarsipan. Penyataan itu disampaikan SBY saat menyerahkan seluruh dokumen di 10 tahun pemerintahannya ke Arsip Nasional Republik Indonesia. Penyerahan dokumen ini dilakukan secara simbolis di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Jumat, 17 Oktober 2014.

    "Dokumen ini merupakan pertanggungjawaban saya bersama pemerintahan yang saya pimpin, kepada negara, sejarah, dan masa depan, karena akan ada ratusan ribu dokumen penting yang menjadi bagian dari sejarah," kata SBY saat memberikan sambutan di acara penyerahan.

    Menurut SBY, pengarsipan dokumen ini harus mulai dilakukan demi terciptanya administrasi yang modern di sebuah negara, baik pada pemerintah pusat, sampai pemerintah di level bawah. SBY mengatakan pengarsipan penting bagi penulisan sejarah, pembuatan buku, atau riset. "Di luar negeri, pengarsipan ini sangat-sangat penting," ujarnya.

    Melalui pengarsipan ini, SBY melanjutkan, diharapkan tak ada lagi polemik di masyarakat ihwal dokumen negara yang tak diketahui rimbanya. "Itu tidak boleh terjadi lagi," ucapnya. "Peristiwa-peristiwa itu merupakan fakta dan kebenaran, sehingga harus tersedia."

    Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi mengatakan pengumpulan dokumen pemerintahan SBY telah dilakukan sejak Juni 2014 dan dikerjakan oleh tim yang dipimpin Sekretaris Militer Presiden. Dokumen yang diserahkan berupa undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, keputusan presiden, instruksi presiden, ratifikasi perangkat hukum, dan perjanjian internasional.

    "Ada juga dokumen kepresidenan, antara lain berupa surat-surat resmi dari dan kepada presiden, beragam nota kesepahaman, himpunan naskah pidato presiden, kumpulan artikel dan buku karya presiden, hingga rekaman video dan dokumentasi foto," kata Sudi.

    PRIHANDOKO

    Topik terhangat:
    Pelantikan Jokowi | Koalisi Jokowi-JK | Kabinet Jokowi | Pilkada oleh DPRD


    Berita terpopuler lainnya:
    Diberi Hormat Prabowo, Mengapa Jokowi Membungkuk?

    Siaran Langsung Pernikahan Raffi Dilaporkan ke KPI
    Diincar Kabinet Jokowi, Puan Dianggap Titipan Mega

    Terjawab, Penggagas Pertemuan Jokowi-Prabowo

    Cerita Manajer Lion Air Ngamuk Versi Penumpang


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Hal yang Dilarang dan Dibatasi Selama Pemberlakuan PSBB Jakarta

    Anies Baswedan memberlakukan rencana PSBB pada 9 April 2020 di DKI Jakarta dalam menghadapi Covid-19. Sejumlah kegiatan yang dilarang dan dibatasi.