TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Majelis Pertimbangan Partai Amanat Nasional Amien Rais enggan berkomentar soal manuver politik "bumi hangus" yang dilakukan koalisi pro-Prabowo untuk menguasai DPR, MPR, serta DPRD. Amien mengatakan hingar-bingar kompetisi politik pemilu sudah berakhir.
"Jadi gini, saya ingin menyampaikan, sekarang ini, menurut saya, itu suasananya sudah sangat kondusif. Jadi, hingar-bingar kemarin sudah selesai," katanya saat ditemui wartawan di lantai 20 Gedung Nusantara III, Rabu, 15 Oktober 2014.
Pada 20 Oktober 2014, ujar dia, presiden dan wakil presiden yang baru akan dilantik. "Setelah itu, proses politik biasa." (Baca juga: Amien Rais Klaim Warga Muhammadiyah Dukung Prabowo)
Sebelumnya, koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran ICW, Firdaus Ilyas, menganggap koalisi pendukung Prabowo sedang menjalankan strategi "bumi hangus". Ilyas menuturkan suasana pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan sarat dengan kooptasi kepentingan politik dari koalisi. "Jangan sampai terjadi pemanfaatan kekuasaan untuk melancarkan strategi 'bumi hangus'," ujarnya kepada Tempo, Ahad, 14 September 2014. (Baca juga: Bappenas: Tiga Tantangan Jokowi di Bidang Ekonomi)
Menurut Ilyas, Koalisi Merah Putih terlihat ingin menguasai suprastruktur kelembagaan negara untuk memperkuat posisi. "Sebagai pihak yang kalah, Koalisi Merah Putih berupaya mengamankan posisi dengan menguasai lembaga-lembaga strategis," kata Ilyas. Setelah berupaya menguasai parlemen lewat UU MD3, ujar Ilyas, koalisi itu terus berupaya melalui UU Pilkada dan BPK.
Ilyas mengatakan aroma mengambil alih instrumen kenegaraan semakin mengental. Menguasai lembaga pengawasan, kata Ilyas, memberikan keuntungan bagi koalisi pro-Prabowo untuk menjegal kebijakan pemerintahan yang akan datang. "Akan berbahaya jika lembaga pengawasan disalahgunakan sebagai alat politik untuk menekan atau mengamankan partai."
FEBRIANA FIRDAUS
Berita Terpopuler
Pendiri Facebook Temui Jokowi, VOA Islam Berang
Komentari FPI, Akun Megawati Ditanya Balik
3 Orang Ini Calon Kuat Jaksa Agung Kabinet Jokowi
KPK: Jokowi Clear!
