PAN Ogah Ikuti Hashim Jegal Jokowi  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional(PAN) Hatta Rajasa berjabat tangan saat deklarasi Capres-cawapres di Rapat kerja Nasional PAN 2014 di Jakarta (14/5). Dalam rakernas ini PAN mendeklarasikan akan mendukung calon presiden Prabowo Subianto dan Cawapres Hatta Rajasa. TEMPO/Seto Wardhana.

    Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional(PAN) Hatta Rajasa berjabat tangan saat deklarasi Capres-cawapres di Rapat kerja Nasional PAN 2014 di Jakarta (14/5). Dalam rakernas ini PAN mendeklarasikan akan mendukung calon presiden Prabowo Subianto dan Cawapres Hatta Rajasa. TEMPO/Seto Wardhana.

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Bara Hasibuan menolak mendukung rencana adik Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, menghambat program presiden terpilih Joko Widodo. Menurut dia, PAN menganggap sikap itu sangat tak bertanggung jawab dan berpotensi merugikan masyarakat. "PAN sama sekali tak berminat untuk ikut-ikutan soal itu," katanya melalui layanan pesan BlackBerry Messenger, Kamis, 9 Oktober 2014.

    PAN, ujar dia, menganggap kompetisi politik pemilihan presiden telah selesai. Dengan selesainya pemilihan ini, para elite politik harus mengajak seluruh bangsa untuk bangkit. "Bukan justru memprovokasi rakyat untuk terus memelihara konflik." (Baca: Akbar Faizal: Mereka Menyesal jika Jegal Jokowi)

    Menurut Bara, PAN akan menggunakan kekuasaannya di parlemen untuk membangun proses politik, baik mendukung atau mengkritisi kebijakan pemerintah nantinya. Menurut dia, mereka tak akan menggunakan kekuasan itu untuk menjadi perusak. "Sikap yang kami ambil, apakah itu untuk mendukung atau mengkritisi kebijakan pemerintah, diambil menggunakan pertimbangan rasional dan atas kepentingan nasional," tuturnya. (Baca: Fahri: Koalisi Pro-Prabowo Tidak Berencana Pilpres MPR)

    Dalam wawancara dengan Reuters, Hashim mengatakan akan menggunakan kekuatan untuk menghambat program dan menginvestigasi Jokowi. Menurut dia, investigasi tersebut termasuk kasus dugaan korupsi pembelian bus Transjakarta buatan Cina senilai Rp 1,1 triliun. Saat DKI Jakarta membeli bus tersebut, Jokowi menjabat Gubernur DKI.

    NUR ALFIYAH

    Berita Terpopuler
    Novel FPI Menyerahkan Diri ke Polda Metro Jaya
    Seusai Geger MPR, Mega-SBY Kunci Stabilitas Politik|
    FPI: Ahok Tak Akan Bisa Bubarkan Kami 
    Nazaruddin: Ibas Terima Duit Korupsi Wisma Atlet 
    Bantah Jokowi, KSAD Pamer Leopard Tak Rusak Jalan 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Wabah Virus Corona Datang, 13.430 Narapidana Melenggang

    Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly memutuskan pembebasan sejumlah narapidana dan anak demi mengurangi penyebaran virus corona di penjara