Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

PMII Paksa Legislator Teken Penolakan UU Pilkada

image-gnews
Seratusan mahasiswa dan seniman menggelar aksi menolak UU Pilkada di depan Gedung DPRD Banyumas, 8 Oktober 2014. Mereka juga mengecam arogansi partai politik di DPR yang berebut kekuasaan. Tempo/Aris Andrianto
Seratusan mahasiswa dan seniman menggelar aksi menolak UU Pilkada di depan Gedung DPRD Banyumas, 8 Oktober 2014. Mereka juga mengecam arogansi partai politik di DPR yang berebut kekuasaan. Tempo/Aris Andrianto
Iklan

TEMPO.COKediri - Puluhan mahasiswa anggota Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Cabang Kediri berhasil memaksa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pendukung Koalisi Merah Putih menandatangani surat dukungan pencabutan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah dan mendukung keluarnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Pilkada.

Anggota Dewan sempat menolak menandatangani surat dukungan itu. Negosiasi berjalan cukup alot, tapi akhirnya mereka menuruti setelah dihujat mahasiswa.

Hampir seluruh fraksi menandatangani surat itu, termasuk anggota Koalisi Merah Putih. Di antaranya Fraksi Gerindra dan Partai Amanat Nasional. "Walau partai kami menolak ini, tapi saya mendukung aspirasi kalian," kata Ketua DPRD sekaligus Ketua PAN Kota Kediri Kolifi Yunon, Rabu, 8 Oktober 2014.

Fraksi Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera tetap menolak tanda tangan. Mereka dicerca mahasiswa sebagai partai banci. Ketua Fraksi Demokrat Yudi Ayubkan berdalih tak bisa memenuhi tuntutan itu karena terikat sikap partai. Sebagai legislator, dia tak bisa mengubah keputusan begitu saja meski sekedar tanda tangan. 

Kericuhan nyaris pecah kembali saat Yudi mengancam mahasiswa yang memaksanya tanda tangan. Hal itu mengundang kemarahan mahasiswa untuk menantang. "Saya akan perintahkan megang kalian," kata Yudi sambil memberi kode polisi.

Beruntung politikus Demokrat itu segera pergi dan masuk ke dalam kantor sebelum kemarahan mahasiswa meledak. Sikap serupa juga diikuti dua legislator PKS yang ngeloyor pergi.

Ketua Cabang PMII Kota Kediri Pindra kecewa dengan sikap Demokrat serta PKS. Mereka dinilai mengingkari proses pemilihan anggota Dewan yang dipilih secara langsung oleh rakyat. "Mereka partai pengkhianat rakyat!" 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sebelum tanda tangan didapat, mahasiswa sempat terlibat baku pukul dengan polisi di depan Gedung DPRD. Aksi unjuk rasa berubah ricuh akibat anggota Dewan lamban menemui mereka. Para mahasiswa yang memaksa masuk ke gedung DPRD dihadang polisi di depan pintu gerbang. Bentrok tak bisa dihindari.

Dalam hitungan menit, mahasiswa dan polisi baku pukul dengan sengit. Mahasiswa makin beringas ketika beberapa kawan mereka hendak ditahan polisi. Setelah adu fisik, mereka berhasil membebaskan rekannya dan kembali dalam barisan. Tak puas dengan sikap polisi, mereka membakar kardus air mineral hingga sempat memacetkan arus lalu lintas di depan DPRD. "Anggota Dewan bangsat, berlindung di belakang polisi," teriak mahasiswa dengan kesal.

Setelah melalui negosiasi yang cukup alot dengan polisi, sejumlah perwakilan fraksi turun menemui mereka. Mahasiswa sempat membakar ban di kantor DPRD Kabupaten Kediri.

HARI TRI WASONO

Baca juga:
Badai Berkekuatan 289 Km per Jam Menuju Jepang
Zona Tempur ISIS Jadi Objek Wisata Perang
Ini Kunci KMP Kuasai MPR Versi Setya Novanto
Petr Cech Ancam Hengkang dari Chelsea

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Hadiri Penetapan Caleg Terpilih di Solo, Gibran Berharap Bisa Merangkul Semua Kekuatan Politik

3 hari lalu

Wakil presiden terpilih GIbran Rakabuming Raka saat wawancara dengan wartawan seusai menghadiri Rapat Pleno Penetapan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Solo di Kantor KPU Solo, Jawa Tengah, Kamis, 2 Mei 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Hadiri Penetapan Caleg Terpilih di Solo, Gibran Berharap Bisa Merangkul Semua Kekuatan Politik

Gibran berharap Pemerintah Kota Solo dapat menjalin kerja sama yang baik dengan seluruh anggota DPRD.


Pembatasan Kendaraan di UU DKJ, DPRD DKI: Sesuatu yang Harus Dikaji Lagi

6 hari lalu

Suasana arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Jumat, 13 Januari 2023. Sebanyak 25 ruas jalan di DKI Jakarta berencana menggunakan jalan berbayar atau model electronic road pricing (ERP). Rencana tersebut sedang dimatangkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang bertujuan mengurai kemacetan seiring dengan kewajiban pengguna jalan untuk membayar biaya. Di antara 25 ruas jalan tersebut salah satunya yakni Jalan Gatot Subroto. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Pembatasan Kendaraan di UU DKJ, DPRD DKI: Sesuatu yang Harus Dikaji Lagi

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta mendesak untuk melakukan kajian yang matang sebelum menerapkan kebijakan pembatasan kendaraan pribadi sesuai UU DKJ.


MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

9 hari lalu

Suasana sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024. Dari 8 hakim MK, 5 hakim memutuskan menolak seluruh permohonan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan oleh passion Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud. TEMPO/ Febri Angga Palguna
MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.


Mantan Napi Korupsi Melenggang Menjadi Anggota Dewan: Nurdin Halid dan Desy Yusandi

37 hari lalu

Nurdin Halid. TEMPO/Subekti
Mantan Napi Korupsi Melenggang Menjadi Anggota Dewan: Nurdin Halid dan Desy Yusandi

ICW temukan 56 mantan napi korupsi ikut dalam proses pencalonan anggota legislatif Pemilu 2024. Nurdin Halid dan Desy Yusandi lolos jadi anggota dewan


Kaesang Pangarep: Perolehan Kursi PSI di DPRD Meningkat Sekitar 200 Persen

45 hari lalu

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep (tengah) bersama Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni, dan Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie, beserta jajarannya dalam konferensi pers di Basecamp DPP PSI, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Defara
Kaesang Pangarep: Perolehan Kursi PSI di DPRD Meningkat Sekitar 200 Persen

Kaesang Pangarep mengatakan, meski PSI tidak lolos ke Senayan, perolehan kursinya di DPR meningkat sekitar 200 persen.


William Aditya Sarana Raih Suara Tertinggi Pemilu 2024 untuk Caleg DPRD DKI Jakarta, Ini Profilnya

48 hari lalu

William Aditya Sarana. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
William Aditya Sarana Raih Suara Tertinggi Pemilu 2024 untuk Caleg DPRD DKI Jakarta, Ini Profilnya

Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana meraih suara terbanyak untuk caleg DPRD DKI dalam Pemilu 2024. Di mana dapilnya? Ini profilnya


Wayan Koster Umumkan Lima Kader PDIP Bali Amankan Tiket ke Senayan

53 hari lalu

Dokumentasi Ketua DPD PDI Perjuangan Bali Wayan Koster saat diwawancara di Denpasar.ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari
Wayan Koster Umumkan Lima Kader PDIP Bali Amankan Tiket ke Senayan

Wayan Koster mengatakan PDIP masih menjadi partai terkuat di Pulau Dewata meskipun capres-cawapresnya belum berhasil menang.


Ketua Komisi A DPRD DIY: Tidak Boleh Sweeping Rumah Makan Saat Ramadan

4 Maret 2024

Perhelatan Sarkem Fest 2024 digelar di Yogyakarta. (Dok. Dinas Pariwisata Yogyakarta)
Ketua Komisi A DPRD DIY: Tidak Boleh Sweeping Rumah Makan Saat Ramadan

Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto menegaskan tidak boleh ada sweeping rumah makan saat Ramadan. Begini penjelasannya.


Meninggal Dunia Sebelum Kampanye, Caleg PAN Raih Suara Terbanyak di Jabar

4 Maret 2024

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menyapa warga saat kampanye terbuka di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (24/1/2024). Zulkifli Hasan mengajak seluruh simpatisan dan masyarakat untuk memberikan suaranya untuk memenangkan pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024. ANTARA FOTO/Hasrul Said
Meninggal Dunia Sebelum Kampanye, Caleg PAN Raih Suara Terbanyak di Jabar

Meski telah meninggal dunia sebelum masa kampanye, caleg dari partai PAN, mendapatkan raihan suara terbanyak.


Komisioner KPU Jayawijaya Dianiaya Massa Distrik Asotipo, Pleno Dibatalkan

2 Maret 2024

Polisi menertibkan sekelompok warga Distrik Asotipo, Jayawijaya, yang menganiaya Komisioner KPU Kabupaten Jayawijaya Alpius Asso di Gedung DPRD, Wamena, Jumat, 1 Maret 2024. Dok. Subbid Penmas Bid Humas Polda Papua.
Komisioner KPU Jayawijaya Dianiaya Massa Distrik Asotipo, Pleno Dibatalkan

Penganiayaan Komisioner KPU dan perusakan Gedung DPRD Jayawijaya berawal saat massa Distrik Asotipo datang membawa alat tajam dan batu.