Pilkada di DPRD, Kalla: Pemerintahan Bisa Goyah  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Jokowi (kanan) dan Jusuf Kalla. ANTARA/Rosa Panggabean

    Jokowi (kanan) dan Jusuf Kalla. ANTARA/Rosa Panggabean

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil presiden terpilih Jusuf Kalla menyayangkan pengesahan opsi pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Menurut Kalla, dengan perubahan sistem pemilihan itu, pemerintahan bakal goyah. (Baca: Koalisi Prabowo Usulkan Pilpres oleh MPR Lagi)

    "Dulu kami dipilih rakyat, sekarang kami pilih kalian. Itu bisa bikin masalah, bisa goyah," katanya di Gedung Nusantara IV, Senayan, Jakarta, Senin, 29 September 2014. Karena itu, dia mengatakan, banyak hal pada UU Pilkada yang bakal dikaji oleh pemerintah.

    Sebelumnya, presiden terpilih Joko Widodo mengatakan pemilihan tidak langsung tak hanya mencabut hak politik rakyat. Namun juga merebut kegembiraan politik rakyat. "Rakyat lagi senang-senangnya langsung direbut," ucap Jokowi. (Baca: Prabowo Senang Pilkada Langsung Dihapus)

    Jumat pekan lalu, DPR mengesahkan UU Pilkada melalui voting. Undang-undang itu mencantumkan pasal yang menyebutkan kepala daerah dipilih DPRD. Pendukung opsi pilkada tidak langsung ini adalah Gerindra, PAN, PPP, PKS, dan Golkar.

    Rapat itu diwarnai walk-out oleh Fraksi Partai Demokrat. Partai berlambang Mercy itu keluar lantaran opsi pilkada langsung dengan tambahan sepuluh perbaikan tidak diterima semua fraksi. Hanya PDI Perjuangan, Partai Hanura, dan PKB yang setuju dengan opsi tersebut.

    SINGGIH SOARES


    Baca juga:
    Kenaikan Harga BBM Bikin SPBU Asing Menjamur
    Lintas, Jalur Sukabumi Macet Parah
    Demo UU Pilkada, Istana SBY Dianggap Kuburan
    Sidang Kode Etik AKBP Idha Endri Diadakan Besok


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.