TEMPO.CO, Jakarta - Wakil presiden terpilih Jusuf Kalla menyayangkan pengesahan opsi pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Menurut Kalla, dengan perubahan sistem pemilihan itu, pemerintahan bakal goyah. (Baca: Koalisi Prabowo Usulkan Pilpres oleh MPR Lagi)
"Dulu kami dipilih rakyat, sekarang kami pilih kalian. Itu bisa bikin masalah, bisa goyah," katanya di Gedung Nusantara IV, Senayan, Jakarta, Senin, 29 September 2014. Karena itu, dia mengatakan, banyak hal pada UU Pilkada yang bakal dikaji oleh pemerintah.
Sebelumnya, presiden terpilih Joko Widodo mengatakan pemilihan tidak langsung tak hanya mencabut hak politik rakyat. Namun juga merebut kegembiraan politik rakyat. "Rakyat lagi senang-senangnya langsung direbut," ucap Jokowi. (Baca: Prabowo Senang Pilkada Langsung Dihapus)
Jumat pekan lalu, DPR mengesahkan UU Pilkada melalui voting. Undang-undang itu mencantumkan pasal yang menyebutkan kepala daerah dipilih DPRD. Pendukung opsi pilkada tidak langsung ini adalah Gerindra, PAN, PPP, PKS, dan Golkar.
Rapat itu diwarnai walk-out oleh Fraksi Partai Demokrat. Partai berlambang Mercy itu keluar lantaran opsi pilkada langsung dengan tambahan sepuluh perbaikan tidak diterima semua fraksi. Hanya PDI Perjuangan, Partai Hanura, dan PKB yang setuju dengan opsi tersebut.
SINGGIH SOARES
Baca juga:
Kenaikan Harga BBM Bikin SPBU Asing Menjamur
Lintas, Jalur Sukabumi Macet Parah
Demo UU Pilkada, Istana SBY Dianggap Kuburan
Sidang Kode Etik AKBP Idha Endri Diadakan Besok
