TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Hayono Isman mengatakan Dewan Kehormatan Partai Demokrat tengah mengusut aktor di balik aksi walkout saat paripurna kemarin. Pengusutan itu dipimpin oleh Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin.
"Saya mendengar itu dari Amir Syamsuddin, Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat. Yang mengusut Dewan Kehormatan yang dipimpin Pak Amir Syamsuddin," kata Hayono usai diskusi di Restoran Rarampa, Sabtu, 27 September 2014.
Oleh sebab itu, ia enggan berkomentar soal pengusutan itu lebih lanjut. "Supaya jelas, kita dengar nanti laporan dari hasil akhir pengusutan oleh Dewan Kehormatan," katanya.
Soal dugaan keterlibatan Ketua Fraksi Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf yang banyak diperbicangkan di Senayan, Hayono Isman tak mau berandai-andai. "Saya harap kesabaran teman-teman media untuk menunggu pernyataan dari Pak Amir Syamsuddin sehingga jelas. Kalau dari pribadi, kita bisa macam-macam nanti. Malah membingungkan, tidak hanya publik, membingungkan kita sendiri di partai," katanya.
Secara pribadi, kata Hayono, ia tetap memandang bahwa aksi walkout bertentangan dengan keinginan partai dan ketuanya, Susilo Bambang Yudhoyono. "Itu yang saya yakini. Belum tentu diyakini oleh yang lain, jadi kita tunggu nanti," katanya.
Hayono berpendapat opsi pilkada langsung sudah sesuai dengan jati diri Partai Demokrat. "Nah, dengan kejadian kemarin di paripurna, ini adalah hari duka. Tidak hanya bagi rakyat, tapi juga bagi Partai Demokrat," katanya. Aksi walkout, kata dia, jelas mencederai jati diri partai dan keinginan rakyat.
"Kita lihat bagaimana (sanksi) dalam aturan anggaran dasar dan rumah tangga. Karena manusia bisa khilaf, termasuk anggota Fraksi Partai Demokrat, termasuk saya bisa khilaf. Jadi, menurut hemat saya kita lihat nanti," katanya.
Sebelumnya, Fraksi Partai Demokrat mendukung opsi sistem pemilihan kepala daerah secara langsung. Nurhayati Ali Assegaf menjelaskan sikap itu akan diformalkan melalui pernyataan tertulis. "Hari ini Partai Demokrat akan mengeluarkan surat kepada panja agar opsi kami bisa dimasukkan dalam pembahasan," ujarnya di Jakarta, Senin, 22 September 2014.
Nurhayati menjelaskan surat tersebut merupakan tindak lanjut atas sikap yang diambil DPP Partai Demokrat yang setuju mendukung opsi pilkada langsung dengan sejumlah catatan. Sebagai kepanjangan tangan dari DPP, katanya, Fraksi Demokrat akan mengikuti arahan.
Namun, Rapat Paripurna DPR yang membahas Rancangan Undang-Undang Pilkada pada Kamis, 25 September 2014, itu berlangsung alot. Janji itu tak terealisasi karena 129 anggota Fraksi Demokrat keluar ruangan beberapa saat sebelum voting.
Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono kecewa dan masih mencari tahu siapa yang menggerakkan anak buahnya WO. Tuduhan tertuju ke Nurhayati Ali Assegaf. Namun, apakah dia berani melanggar perintah Yudhoyono karena dia adalah loyalis Yudhoyono dan tahun 2004-2009 menjadi staf khusus Ibu Negara Republik Indonesia Ani Susilo Bambang Yudhoyono.
FEBRIANA FIRDAUS
Terpopuler:
UU Pilkada Tak Berlaku di Empat Daerah Ini
Pilkada, PPP: Demokrat Mainkan Skenario Prabowo
Prabowo Senang Pilkada Langsung Dihapus
Pilkada, Nurhayati Tak Jawab Soal Deal Pro-Prabowo
PPP Sebut 3 Kesalahan Vital Koalisi Jokowi-JK
