TEMPO.CO, Jakarta - Salah satu lembaga survei swasta, Lingkaran Survei Indonesia, hari ini meluncurkan hasil survei terbaru mereka. Salah satunya menyebutkan 45,60 persen publik menyakini program-program pemerintahan Joko Widodo akan terhambat di Dewan Perwakilan Rakyat, jika DPR didominasi Koalisi Merah Putih. Sedangkan 31,09 persen percaya bahwa programnya tidak akan dihambat.
Peneliti dari Lingkaran Survei Indonesia, Rully Akbar, mengatakan besarnya kekhawatiran publik bahwa program-program pemerintahan Jokowi akan terhambat di DPR sangat beralasan.
Ini karena, berdasakan hasil pemilu legislatif 2014, suara mayoritas di parlemen dikuasai Koalisi Merah Putih. "Untuk itu, Jokowi dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebaiknya terus melakukan pendekatan dengan partai-partai menengah atau partai di luar tiga besar dalam perolehan pemilu legislatif 2014," kata Rully, yang mengatakan survei dilakukan pada 24-26 Agustus 2014 dengan 1.200 responden. Survei ini menggunakan metode multistage random sampling.
Menurut Rully, pada dasarnya, partai-partai menengah itu tetap menginginkan kekuasaan atau duduk dalam level eksekutif. "Kita lihat PDIP, misalnya, dulu hanya mereka dan Gerindra yang berada di oposisi. PDIP telah menunggu dan kini mereka berkuasa. Jadi, kemungkinan perpindahan itu masih ada," kata Rully. (Baca: Tim Transisi Bakal Temui Tiga Menteri)
Adapun partai-partai menengah yang dimaksud Rully adalah mereka yang kini berada di Koalisi Merah Putih pendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, seperti Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Persatuan Pembangunan.
Jokowi dan PDIP, tutur Rully, harus melakukan pendekatan agar partai-partai itu mau mendukungnya di parlemen. "Karena tidak akan mungkin program-program yang telah direncanakan tim transisi dapat terlaksana tanpa ada dukungan yang kuat dari DPR. Jadi, utamakan kepentingan politis dulu, agar dapat menghasilkan kebijakan populis di pemerintah," katanya. (Baca: Jatah Menteri, Hanura Abaikan Salam Gigit Jari)
Menurut Rully, postur kabinet juga bisa dipertimbangkan untuk diisi figur dari profesional dan partai secara berimbang.
"Tapi, yang penting, dukungan dari parlemen harus kuat. Misalnya, komposisi menteri dari profesional tidak begitu besar, rakyat akan bisa memahami, karena yang penting program-program kerja bisa berjalan," tutur Rully.
RIDHO JUN PRASETYO
Berita Terpopuler
Prabowo: Kalian Berkhianat? Dapat Apa dari Jokowi?
Ada Ketegangan Selama Prabowo Menonton Putusan MK
Indonesia Bentuk Timnas U-19 Baru, Mengapa?
Hatta ke Prabowo: Mau Sampai Kapan Begini Terus?
Prabowo Ditemani Tokoh Ini Saat Putusan MK
