Tim Prabowo Nilai Ajakan Bupati Dogiyai Keliru  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sidang perselisihan hasil pemilihan presiden di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarrta, 8 Agustus 2014. ANTARA/Widodo S. Jusuf

    Sidang perselisihan hasil pemilihan presiden di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarrta, 8 Agustus 2014. ANTARA/Widodo S. Jusuf

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota tim kuasa hukum Prabowo Subianto - Hatta Rajasa, Maqdir Ismai, menilai desakan Bupati Dogiyai, Papua, Thomas Tigi, yang memaksa penyelenggara pemilu dan warga untuk mengalihkan suaranya ke calon presiden nomor urut satu tidak berpengaruh di persidangan Mahkamah Konstitusi. Sebab, desakan itu datang seusai pelaksanaan pemilihan umum presiden.

    "Jadi kalau itu betul, tidak akan berpengaruh dengan hasil," kata Maqdir saat ditemui saat jeda persidangan di Mahkamah Konstitusi, Kamis, 14 Agustus 2014, "Lagian itu kan ada saat rekapitulasi, jadi keterangan dari Kapolres juga tidak ada gunanya." (Baca: Kapolres: Bupati Dogiyai Imingi Pilih Prabowo ).

    Dengan begitu, Maqdir menilai apa yang disampaikan oleh para saksi lawannya itu tidak beralasan menurut hukum. "Yang perlu diperhatikan apakah Bupati itu sudah membayarkan honor yang menjadi hak para anggota penyelenggara pemilihan umum di Dogiyai, Papua," ujar Maqdir. "Ini konteksnya kan setelah pemilihan dan tidak ada pengaruhnya. Yang penting sekarang kita tunjukkan, apa alasannya?" (Baca: Pilkada Dogiyai Papua Salah Sejak Awal)

    Sebelumnya, Kepala Kepolisian Resor Nabire Ajun Komisaris Besar Tagor Hutapea membenarkan adanya upaya Bupati Dogiyai Papua Thomas Tigi untuk mengarahkan penyelenggara pemilihan umum dan masyarakat setempat agar mengalihkan suaranya kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1, Prabowo Subianto - Hatta Rajasa.

    Menurut Tagor, iming-iming diberikan lantaran kelompok penyelenggara pemungutan suara menolak menyerahkan formulir C1 untuk dilakukan rekapitulasi di tingkat kabupaten. "Mereka beralasan honor belum dibayar sehingga mereka menahan semua formulir C1," kata Tagor saat memberikan keterangan melalui video conference dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi, Kamis, 14 Agustus 2014.

    Tagor mengisahkan, dalam kondisi seperti itu, proses rekapitulasi suara harus segera dilakukan. Dia pun segera menemui Tigi yang saat itu sedang berada di Jayapura. Dia meminta honor semua anggota KPPS bisa segera dibayarkan.

    "Lalu, Bupati melakukan pertemuan dengan semua penyelenggara pemilu tingkat daerah pada 16 Juli 2014," ujar Tagor. "Dengan menggunakan bahasa daerah, ia bilang akan membayarkan honor semua petugas penyelenggara asalkan mereka mengalihkan suaranya untuk Prabowo-Hatta," kata Tagor.

    REZA ADITYA

    Terpopuler:
    Novela Saksi Prabowo Doakan Israel
    Begini Robin Williams Saat Pertama Ditemukan
    Kenaikan Gaji PNS Jadi Pilot Project Jokowi
    Ketua MK Ancam Pidanakan Saksi-saksi Palsu
    Mau Ganti Dirut PLN, Dahlan Iskan Ditentang Wapres


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    OTT Bupati Kolaka Timur, Simak Fakta Penangkapan dan Profil Andi Merya

    Bupati Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, Andi Merya Nur, ditangkap KPK dalam OTT. Ia diduga menerima suap yang berhubungan dengan dana hibah BNPB.