TEMPO.CO, Bandung - Tahun ajaran baru sudah dimulai sejak Juli lalu, namun sekitar enam puluh anak calon siswa sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas di Kota Bandung belum mendapatkan jatah sekolah. "Ini akibat kinerja Dinas Pendidikan Kota Bandung lambat menetapkan sekolah bagi calon siswa tersebut, sehingga anak-anak jadi korban," kata Ketua Lembaga Bantuan Pemantau Pendidikan (LBP2) Kota Bandung Asep B. Kurnia kepada Tempo, Senin, 11 Agustus 2014.
Menurut dia, sejak sebulan lalu, lembaganya sudah memberikan berkas calon siswa yang belum mendapatkan sekolah untuk diproses oleh Dinas Pendidikan. Namun, hingga kini, proses penetapan sekolah belum juga selesai. Hal itu, kata Asep, menyebabkan anak-anak kehilangan rasa percaya diri karena ketinggalan pelajaran. "Psikologi anak-anak menjadi terganggu. Orang tua juga gelisah," ujar Asep.
Asep mengatakan puluhan calon siswa di Kota Bandung tidak mendapatkan jatah sekolah karena Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Kota Bandung 2014 menerapkan sistem rayonisasi. "Anak-anak jadi salah pilih sekolah. Imbasnya, mereka malah tidak kebagian sekolah karena kuota penuh," kata Asep.
Sebelumnya, Pemerintah Kota Bandung lewat peraturan wali kota menetapkan PPDB Kota Bandung 2014 menggunakan sistem rayonisasi. Peraturan ini mengatur bahwa setiap calon siswa diperbolehkan memilih dua sekolah dengan mengutamakan sekolah yang dekat dengan lokasi tempat tinggal. Apabila pada pilihan pertama calon siswa memilih sekolah yang dekat dengan tempat tinggal, dia akan diberi insentif poin persen dari nilai ujian nasional. Sedangkan pada pilihan kedua, calon siswa tidak wajib memilih sekolah yang dekat dengan lokasi tempat tinggal.
Asep mengatakan lembaganya mendapat aduan dari orang tua mengenai anaknya yang tidak masuk sekolah di pilihan pertama sebab kuotanya sudah penuh. Padahal, nilai ujiannya tinggi. Karena tidak bisa masuk sekolah pilihan pertama, anak itu tidak mau masuk sekolah hingga sekarang.
Yati, orang tua calon siswa, mengaku sudah mendaftarkan anaknya ke salah satu SMP negeri di Kota Bandung dengan menyerahkan surat keterangan tidak mampu (SKTM). Namun anaknya tidak diterima oleh pihak sekolah tanpa alasan yang tidak jelas. Lalu dia mengadu ke Dinas Pendidikan. Laporan yang masuk sebulan lalu ini tidak kunjung mendapat tanggapan. "Saya hanya ingin anak saya sekolah di sekolah negeri supaya lebih murah dan karena ayahnya sudah meninggal," katanya.
Adapun Jamil, 12 tahun, calon siswa yang tidak kebagian sekolah, mengaku malu dengan teman-temannya yang sudah memulai kegiatan belajar mengajar lebih dulu. Bahkan setiap hari Jamil selalu mengenakan seragam supaya teman-temannya mengira dia sudah bersekolah. "Saya suka bohong ketika ditanya sekolah jam berapa. Saya bilang saja, sekolah pagi," ujarnya.
Jamil adalah calon siswa yang tidak diterima di sekolah pilihan pertama dan kedua lantaran kuota sudah penuh. Untuk mendapatkan kejelasan ihwal penetapan sekolah, setiap hari Jamil datang ke Dinas Pendidikan bersama orang tuanya. "Saya pengin sekolah sekarang," ujar Jamil sambil menitikkan air mata.
Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bandung Dadang Iradi mengatakan saat ini lembaganya masih terus memproses penetapan sekolah untuk siswa yang belum mendapatkan jatah sekolah. "Kami punya kewajiban sesuai petunjuk Wali Kota agar semua anak sekolah. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini selesai," katanya.
Menurut Dadang, sejak proses PPDB selesai, lembaganya terus memproses penetapan sekolah untuk siswa. Artinya, sekarang ini masih ada beberapa siswa yang belum selesai diproses. Tapi sebagian sudah tuntas. "Kami tetap prioritaskan untuk sekolah. Pendekatannya sesuai dengan rayonisasi yang ditetapkan oleh Wali Kota," kata Asep.
RISANTI | DICKY ZULFIKAR NAWAZAKI | ENI S.
