Aburizal Klaim Koalisi Permanen Positif

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Calon Presiden Prabowo Subianto didampingi Aburizal Bakrie dan Hidayat Nur Wahid (kanan) saat menanti waktu berbuka puasa di Masjid Gede Kauman, Yogyakarta (1/7). Kedatangan Prabowo ke Yogyakarta untuk berbuka puasa dan bertemu dengan raja Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X. TEMPO/Suryo Wibowo.

    Calon Presiden Prabowo Subianto didampingi Aburizal Bakrie dan Hidayat Nur Wahid (kanan) saat menanti waktu berbuka puasa di Masjid Gede Kauman, Yogyakarta (1/7). Kedatangan Prabowo ke Yogyakarta untuk berbuka puasa dan bertemu dengan raja Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X. TEMPO/Suryo Wibowo.

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie mengatakan ide pembentukan koalisi permanen adalah penguatan sistem presidensiil. Menurut dia, koalisi permanen akan merumuskan langkah politik sebelum nanti diumumkan ke publik. (Baca: Aburizal Yakin Prabowo-Hatta Menang 8-10 Persen)

    "Sistem presidensiil akan lebih gampang ditegakkan kalau begitu," kata Aburizal di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 9 Juli 2014. Gagasan pembentukan koalisi permanen ini mirip dengan Barisan Nasional di Malaysia. Menurut dia, sistem ini akan membuat pengambilan keputusan akan menjadi lebih sederhana. "Karena hanya ada dua koalisi partai yang solid." (Baca: Ical Khawatirkan Pendukung Jokowi-JK)

    Dia mengatakan, dalam mukadimah, pembentukan koalisi ini bertujuan mempertahankan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Koalisi ini dibentuk agar perjalanan demokrasi menjadi lebih baik. Dia mengatakan presiden akan lebih memiliki kekuasaan jika hanya ada dua kekuatan di parlemen.

    Aburizal menjelaskan, belum ada pembicaraan mengenai reward and punishment di koalisi ini. Termasuk siapa yang bakal menjadi pimpinan koalisi. Menurut kesepakatan, rincian akan dibuat seusai pemilu presiden. "Nanti setelah ini (pemilu presiden)," katanya. (Baca: Jokowi-JK Menang, Munas Golkar Lebih Dinamis)

    Sekretaris Jenderal Golkar Idrus Marham mengatakan gagasan pembentukan koalisi permanen berkaca pada koalisi di periode pemerintahan lalu yang tak pernah solid. Menurut dia, koalisi kali ini bertujuan agar keputusan politik bermuara pada satu cita-cita.

    Dia menegaskan, pembentukan koalisi ini akan jauh bermanfaat untuk rakyat. Namun Idrus menampik anggapan bahwa koalisi permanen bertujuan menghambat pemerintah jika pemenang pemilu presiden adalah Joko Widodo dan Jusuf Kalla. "Tidak ada pikiran seperti itu," ujar Idrus.

    WAYAN AGUS PURNOMO

    Terpopuler

    Pro Jokowi, PDIP Kehilangan Kursi Ketua DPR
    Riset Nomura Prediksi Jokowi Ungguli Prabowo
    Sambil Salam Dua Jari, Tiga Fraksi DPR Walk Out
    Kiai Laporkan Dugaan Pemalsuan Dukungan ke Jokowi
    Arkeolog Ungkap Grafiti Erotis Tertua di Dunia
    Nokia Lumia Bakal Gunakan Android?


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Enam Poin dalam Visi Indonesia, Jokowi tak Sebut HAM dan Hukum

    Presiden terpilih Joko Widodo menyampaikan sejumlah poin Visi Indonesia di SICC, 14 Juli 2019. Namun isi pidato itu tak menyebut soal hukum dan HAM.