Kampanye Hitam, Jokowi: Seperti Ada Pembiaran  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Dewan Syura PKB KH Azis Mansyur menyambut Calon Presiden-Calon Wakil Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla, dalam Silaturahmi Nasional Alim Ulama PKB untuk Pemenangan Jokowi-JK, di Jakarta, Selasa (3/6). TEMPO/Imam Sukamto

    Ketua Dewan Syura PKB KH Azis Mansyur menyambut Calon Presiden-Calon Wakil Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla, dalam Silaturahmi Nasional Alim Ulama PKB untuk Pemenangan Jokowi-JK, di Jakarta, Selasa (3/6). TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Bandung - Calon presiden Joko Widodo menilai kampanye hitam sudah di luar batas kewajaran. Ini tejadi karena penegakan hukum tidak berjalan. "Tidak ada penekan hukum yang berani, kelihatannya seperti ada pembiaran, sehingga berbagai pelanggaran kampanye diteruskan, yang lainnya ngikut terus dan didiamkan," katanya di depan awak media di Hotel Holiday Inn Bandung, Kamis, 3 Juli 2014.

    Menurut Jokowi, keadaan ini bisa dicegah jika aparat penegak hukum tegas. Pelaku pelanggaran hukum harus diambil tanpa takut terhadap tekanan dari partai politik. "Kalau penegakan hukum  tegas dilaksanakan, nggak akan seperti itu," kata Jokowi.

    Jokowi menantang, jika pendukungnya melakukan pelanggaran hukum, kepolisian diminta memprosesnya.  "Nggak usah mikir, tegakkan saja. Orangnya Jokowi-JK, ambil saja. Tegakkan hukum. Kalau ndak, yang lain ngikuti," katanya.

    Dia meminta aparat penegak hukum tidak takut. "Kalau berani (tegas), itu saya jamin semua akan mikir seribu kali untuk mencoba melakukan hal-hal yang tidak baik," ucap Jokowi.

    Calon wakil presiden Jusuf Kalla yang hadir di hotel itu turut berkomentar. "Kita ingin suatu hasil yang baik. Hasil yang baik biasanya bisa dihasilkan oleh proses yang baik. Tidak mungkin mendapatkan hasil pemilu yang baik tanpa proses yang baik," kata Kalla.

    Kalla memuji langkah polisi yang mulai menelisik kasus tabloid Obor Rakyat. "Kita berterima kasih bahwa ada fitnah dan black campaign yang sudah mulai ditangani polisi, seperti Obor Rakyat. Tanpa itu, prosesnya akan lebih jelek lagi," katanya.

    Menurut dia, akan jauh lebih baik lagi kalau polisi bisa menuntaskan kasus tersebut sebelum 9 Juli. "Toh, ada buktinya, dan dicetak di Bandung," ujar Kalla.

    Kalla mengatakan proses pemilu yang jelek akan berakibat panjang. Dia berharap hasil pemilu ini dapat diterima semua pihak. Pemimpin yang legal adalah pemimpin yang diperoleh dari hasil yang bersih. "Itulah yang kami harapkan," ujarnya.

    AHMAD FIKRI

    Berita Terpopuler


    Trik SBY Agar Tak Kena Tilang Polisi
    Newmont Resmi Gugat Pemerintah ke Arbitrase
    Diminta Pilih Nomor Satu, Maher Zain Pilih Senyuman
    Di Film Baru, Cameron Diaz Beradegan Telanjang
    Aurel Hermansyah Makin Cantik dengan Wajah Tirus


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Terobosan Nadiem di Pendidikan, Termasuk Menghapus Ujian Nasional

    Nadiem Makarim mengumumkan empat agenda utama yang dia sebut "Merdeka Belajar". Langkah pertama Nadiem adalah rencana menghapus ujian nasional.