Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Tiga Kampus di Semarang Kerja Sama dengan KPK  

image-gnews
Sejumlah massa dari Dewan Mahasiswa Justicia Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada menggelar aksi orasi dan bagi-bagi bunga di kawasan Nol Kilometer, Yogyakarta, (28/9/2012). TEMPO/Suryo Wibowo
Sejumlah massa dari Dewan Mahasiswa Justicia Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada menggelar aksi orasi dan bagi-bagi bunga di kawasan Nol Kilometer, Yogyakarta, (28/9/2012). TEMPO/Suryo Wibowo
Iklan

TEMPO.CO, Semarang - Tiga perguruan tinggi di Kota Semarang, yaitu Universitas Negeri Semarang, Universitas Diponegoro, dan Universitas Katolik Soegijo Pranta menjalin kerja sama pemanfaatan informasi dan publikasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kerja sama itu ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi di Semarang, Selasa, 24 juni 2014.

"KPK berharap kampus punya kontribusi atas persoalan korupsi. Termasuk melalui kajian akademis yang bisa menjawab kenapa korupsi masih terjadi," kata Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja seusai penandatanganan dengan masing-masing rektor universitas tersebut.

Menurut Pandu, kerja sama ini adalah bagian dari kerja sama KPK dengan 80 perguruan tinggi nasional. Kerja sama tersebut bertujuan agar KPK dan ketiga perguruan tinggi di Kota Semarang itu bisa saling memanfaatkan publikasi lokal yang diterbitkan dalam upaya mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi yang lebih efektif. (Baca: KPK Gandeng Tujuh Perguruan Tinggi di Bandung Lawan Korupsi)

Publikasi yang dimaksud meliputi karya ilmiah seperti skripsi, tesis, dan disertasi serta hasil kajian yang bisa diakses secara menyeluruh lewat situs KPK. "Perpustakaan KPK membentuk jaringan kerja sama dengan perpustakaan perguruan tinggi," kata Pandu.

Keberadaan dunia kampus sering kali diabaikan dalam penanganan korupsi. Termasuk saat pembuatan undang-undang yang seharusnya layak dan menarik untuk dikaji di dunia akademik. "Padahal kampus tempat tokoh menjawab masalah negeri ini," katanya.

Rektor Universitas Katolik Soegijo Pranta, Yohanes Budi Widianarko, menyatakan kerja sama itu sesuai dengan tugas dan mandat perguruan tinggi untuk menyampaikan kabar baik. Apa lagi secara sistematis kampusnya siap mengimplementasikan nilai-nilai integritas lebih luas. (Baca: KPK Ajak Mahasiswa Kampanye Pendidikan Antikorupsi)

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Kami siap menjelaskan tentang pemalsuan, akutansi forensik maupun pemalsuan produk pangan. Ini salah gerakan lawan korupsi," kata Yohanes Budi.

Menurut dia, kajian korupsi di dunia di kampus itu bukan berarti langsung ke persoalan negara, namun persoalan itu relevan terhadap persoalan bangsa. Selama ini kampusnya telah memperkenalkan integritas sejak penerimaan mahasiswa baru. "Kami memperkenalkan dan mencegah plagiat. Kami juga menggiring agar akademisi tak mengambil jalan pintas menjilplak karya orang lain oleh kemudahan Internet," katanya. (Baca: KPK Diminta Usut Dugaan Korupsi di 16 Universitas)

EDI FAISOL

Terpopuler:
Merasa Tak Dihargai, Ayu Azhari Pindah ke Jokowi
Diduga Menipu, Bos Cipaganti Ditahan Polisi

Penipuan Investasi, Dua Petinggi Cipaganti Ditahan

8 Jam, Api Masih Mengamuk di Mal King's Bandung

Dukung Jokowi, Anwar Fuady Tak Takut Dipecat

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Warga Panama Selenggarakan Pemilihan Umum

8 jam lalu

Mantan Presiden Panama, Ricardo Martinelli. REUTERS
Warga Panama Selenggarakan Pemilihan Umum

Warga Panama pada Minggu, 5 Mei 2024, berbondong-bondong memberikan hak suaranya dalam pemilihan umum untuk memilih presiden


Beredar Video Harvey Moeis Jalan-Jalan Meski Ditahan, Kuasa Hukum: Itu Nyebar Fitnah

1 hari lalu

Sandra Dewi dan Harvey Moeis/Foto: Instagram/Sandra Dewi
Beredar Video Harvey Moeis Jalan-Jalan Meski Ditahan, Kuasa Hukum: Itu Nyebar Fitnah

Kuasa hukum Harvey Moeis dan istrinya Sandra Dewi, Harris Arthur Hedar, membantah kliennya berkeliaran di salah satu pusat pembelanjaan di Jakarta.


Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

1 hari lalu

Mantan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan dan Yudi Purnomo Harahap menghadiri sidang Praperadilan Firli Bahuri dalam kasus penetapan tersangka dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Kamis, 13 Desember 2023. TEMPO/Yuni Rahmawati
Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

Eks penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, menilai Nurul Ghufron seharusnya berani hadir di sidang etik Dewas KPK jika merasa tak bersalah


Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

1 hari lalu

Pengolahan bijih nikel di smelter feronikel PT Antam Tbk di Kolaka, Sulawesi Tenggara. TEMPO/M. Taufan Rengganis
Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengaku tidak mengetahui ihwal penyidik meminta Bea Cukai untuk paparan dugaan ekspor nikel ilegal ke Cina.


Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

1 hari lalu

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Tiba di Gedung ACLC KPK, Jakarta Rabu 12 April 2023. Ia diperiksa Dewas terkait laporan pengembalian Endar Priantoro ke Polri. TEMPO/Mirza Bagaswara
Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

Alexander Marwata mengaku membantu Nurul Ghufron untuk mencarikan nomor telepon pejabat Kementan.


IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

2 hari lalu

Ketua IM57+ Institute M. Praswad Nugraha (tengah) didampingi Dewan Penasehat Novel Baswedan (dua kanan) menunjukkan barkas laporan di gedung lama KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat 26 April 2024. IM57+ Institute melaporkan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK atas dugaan pelanggaran kode etik. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S
IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.


KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

2 hari lalu

Terdakwa kasus pemerasan dan gratifikasi di Kementerian Pertanian Syahrul Yasin Limpo (kiri) mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin, 29 April 2024. Tim Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menghadirkan empat saksi pada sidang lanjutan bekas Menteri Pertanian (Kementan). TEMPO/Martin Yogi Pardamean
KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.


Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

2 hari lalu

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 16 Februari 2024.  TEMPO/Imam Sukamto
Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.


Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

2 hari lalu

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron saat memberikan penjelasan ketakhadirannya dalam sidang etik Dewas KPK pada Kamis, 2 Mei 2024. Tempo/Bagus Pribadi
Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.


Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

3 hari lalu

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyampaikan netralitas Pemilu di gedung KPK pada Rabu, 7 Februari 2024. Tempo/Aisyah Amira Wakang
Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.