Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

DPR Setujui APBN-P 2014

Editor

Juli Hantoro

image-gnews
Ilustrasi sidang DPR. ANTARA/Rosa Panggabean
Ilustrasi sidang DPR. ANTARA/Rosa Panggabean
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat memutuskan menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan tahun anggaran 2014. Sidang Paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Mohamad Sohibul Iman menetapkan APBN-P 2014 yang diajukan pemerintah kepada DPR diterima atau disetujui.

"Kami punya hak menerima-tidak menerima. Kami sudah menyatakan menerima APBN-P," kata Mohamad Sohibul Iman, Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Sidang Paripurna, di gedung DPR, Rabu, 18 Juni 2014. Dengan disetujuinya perubahan APBN-P 2014 maka pemerintah menyepakati sejumlah perubahan asumsi makroekonomi APBN 2014.

Disepakati pertumbuhan ekonomi berada di angka 5,5 persen. Laju inflasi sebesar 5,3 persen. Nilai tukar rupiah sebesar Rp 11.600 per dolar Amerika Serikat. Sedangkan tingkat suku bunga SPN tiga bulan ditetapkan sebesar 6,0 persen.

Rapat kerja bersama DPR, Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Bank Indonesia menyepakati harga minyak mentah Indonesia pada harga rata-rata US$ 105 per barel, dengan target lifting minyak rata-rata 818 ribu barel per hari dan lifting gas rata-rata 1.224 ribu barel setara minyak per hari.

Dengan asumsi makroekonomi tersebut, juga disepakati dalam APBN-P tahun 2014 bahwa pendapatan negara ditetapkan Rp 1.635,4 triliun atau Rp 37,7 triliun, lebih tinggi dari yang diusulkan dalam RAPBN-P tahun 2014. Target pendapatan negara ini didukung dengan kebijakan untuk mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan dari perpajakan dan bukan pajak.

Sedangkan pada belanja negara disepakati penghematan belanja kementerian/lembaga sebesar Rp 43 triliun, dari sebelumnya direncanakan penghematan sebesar Rp 100 triliun. Belanja negara ditetapkan sebesar Rp 1.876,9 triliun atau sekitar Rp 27,4 triliun lebih tinggi dari yang diusulkan RAPBN-P tahun 2014. Juga, diharapkan pengendalian subsidi energi melalui pengendalian volume BBM bersubsidi serta harmonisasi tarif tenaga listrik.

Pada defisit APBN-P 2014 ditetapkan sebesar 2,4 persen dari PDB atau setara dengan Rp 241,5 triliun. Defisit ini sedikit turun dari sebelumnya yang diusulkan dalam RAPBN-P 2014 sebesar 2,5 persen dari PDB atau setara dengan Rp 251,7 triliun.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Selain itu, ditetapkan pengurangan tambahan pembiayaan anggaran Rp 10 triliun dari yang diusulkan dalam RAPBN-P 2014 menjadi sebesar Rp 241,5 triliun dalam APBN-P 2014.

MAYA NAWANGWULAN

Berita Terpopuler:
Komnas HAM Akan Jemput Paksa Kivlan Zen, TNI Cuek 
Dolly Ditutup, Ini Kisah Masa Kecil Warga Sekitar 
Ahok: Masyarakat Jakarta Tak Mau Dipimpin Kafir 
Pesan-Pesan Pro-Prabowo Menyusup di Facebook Tempo  



 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Pengamat Usul Kementerian Perdagangan dan Perindustrian Kembali Digabung di Pemerintahan Prabowo

15 jam lalu

Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, 11 Oktober 2019. TEMPO/Subekti
Pengamat Usul Kementerian Perdagangan dan Perindustrian Kembali Digabung di Pemerintahan Prabowo

Wacana penambahan kementerian di pemerintahan Prabowo berpotensi membebani anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN)


Apindo Usul Bentuk Kementerian Perumahan Rakyat dan Perkotaan, Pengamat: Bikin Birokrasi Panjang, Bebani APBN

21 jam lalu

Foto udara menunjukkan kepadatan perumahan rakyat di wilayah Jabodetabek, Rabu, 7 Februari 2024. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah memutuskan untuk menaikan batas harga jual rumah subsidi sekitar 3 persen melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan di awal tahun 2024. TEMPO/Imam Sukamto
Apindo Usul Bentuk Kementerian Perumahan Rakyat dan Perkotaan, Pengamat: Bikin Birokrasi Panjang, Bebani APBN

Pengamat kebijakan publik Univesitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengatakan tidak ada urgensi pembentukan Kementerian Perumahan Rakyat dan Perkotaan dalam pemerintah Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka


Pemerintah Berencana Salurkan Makan Siang Gratis 3-5 kali Sepekan, Ekonom: Bisa Bebani APBN

22 jam lalu

Dua siswa membawa tempat berisi makan saat simulasi program makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis 29 Februari 2024. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meyediakan 162 porsi dengan empat macam menu makanan sehat senilai Rp15 ribu per porsi pada simulasi program makan siang gratis itu. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin
Pemerintah Berencana Salurkan Makan Siang Gratis 3-5 kali Sepekan, Ekonom: Bisa Bebani APBN

Ekonom menaksir beban anggaran pemberian makan siang gratis beserta susu setara 4-5 persen belanja pemerintah pusat pada APBN 2025


Cerita Pekerja Harian di Bendungan Sepaku Semoi IKN: Dibayar Rp 135 Ribu per Hari, Senang Melihat Kunjungan Menteri

3 hari lalu

Potret Bendungan Sepaku Semoi di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, pada Senin, 6 Mei 2024. Bendungan Sepaku Semoi akan menyuplai air baku untuk Ibu Kota Nusantara (IKN). TEMPO/Riri Rahayu.
Cerita Pekerja Harian di Bendungan Sepaku Semoi IKN: Dibayar Rp 135 Ribu per Hari, Senang Melihat Kunjungan Menteri

Sugianto, 30 tahun, sudah tiga tahun bekerja di proyek Bendungan Sepaku Semoi IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.


Bappenas Pastikan Makan Siang Gratis Tidak Bersumber dari Dana BOS

5 hari lalu

Siswa SDN Beji 1 usai mengikuti Kegiatan Belajar Mengajar di sekolah yang beralamat di Jalan Komodo Raya, Pancoran Mas, Depok, Senin, 4 Maret 2024. Sekolah ini berharap program makan siang gratis tak diambil dari dana BOS reguler. TEMPO/Ricky Juliansyah
Bappenas Pastikan Makan Siang Gratis Tidak Bersumber dari Dana BOS

Bappenas menyatakan tidak ada pihak swasta yang akan ikut mensponsori program makan siang gratis.


Bea Cukai jadi Sorotan, CITA Sarankan Sejumlah Langkah Perbaikan

6 hari lalu

Ilustrasi petugas bea cukai di bandara. Foto : Bea Cukai
Bea Cukai jadi Sorotan, CITA Sarankan Sejumlah Langkah Perbaikan

Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) menyoroti kritik publik terhadap Ditjen Bea Cukai belakangan ini.


Indef Minta Pemerintah Antisipasi Penurunan Konsumsi pada Triwulan II

6 hari lalu

Ilustrasi belanja. shutterstock.com
Indef Minta Pemerintah Antisipasi Penurunan Konsumsi pada Triwulan II

Pemerintah diminta untuk mengantisipasi potensi menurunnya kinerja konsumsi rumah tangga terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada triwulan II 2024.


Serba-serbi UKT: Landasan Penetapan Besaran UKT di Perguruan Tinggi Negeri

6 hari lalu

Ilustrasi Uang Rupiah. ANTARA FOTO/Adeng Bustomi
Serba-serbi UKT: Landasan Penetapan Besaran UKT di Perguruan Tinggi Negeri

Pembahasan besaran Uang Kuliah Tunggal disingkat UKT kerap menjadi persoalan yang kerap diprotes mahasiswa di Perguruan Tinggi Negeri (PTN).


Jokowi soal Pertumbuhan Ekonomi 5,11 Persen: Menumbuhkan Sebuah Optimisme

6 hari lalu

Presiden Joko Widodo memberi pengarahan dalam acara Peringatan 22 Tahun Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Istana Negara, Jakarta, Rabu 17 April 2024. Indonesia telah dinyatakan secara aklamasi diterima sebagai Anggota Financial Action Task Force on Money Laundering and Terrorism Financing (full membership). Keberhasilan tersebut diperoleh dalam FATF Plenary Meeting di Paris, Perancis yang dipimpin oleh Presiden FATF, MR. T. Raja Kumar pada Rabu, 25 Oktober 2023. TEMPO/Subekti.
Jokowi soal Pertumbuhan Ekonomi 5,11 Persen: Menumbuhkan Sebuah Optimisme

Presiden Jokowi mengatakan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,11 persen di kuartal pertama tahun ini patut disyukuri.


Wamenkeu Suahasil Nazara Soroti 3 Faktor Penting dalam Ekonomi RI, Suku Bunga hingga Kurs Rupiah

7 hari lalu

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara saat menghindar dari kejaran wartawan kepresidenan di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 18 Januari 2024. Suahasil Nazara tidak menjawab pertanyaan wartawan terkait isu rencana mundurnya Sri Mulyani dari jabatan Menteri Keuangan. TEMPO/Subekti.
Wamenkeu Suahasil Nazara Soroti 3 Faktor Penting dalam Ekonomi RI, Suku Bunga hingga Kurs Rupiah

Wamenkeu Suahasil Nazara menyoroti tiga faktor yang menjadi perhatian dalam perekonomian Indonesia saat ini. Mulai dari suku bunga yang tinggi, harga komoditas, hingga nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.