Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta: Anggota DPR dari Fraksi Kebangkitan Bangsa Machfud MD mengaku sudah mendengar rumor adanya kesepakatan-kesepakatan politik dibalik ramainya penentuan sikap DPR terhadap kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak. Deal-deal itu berkisar pada masalah komposisi kabinet, pembagian kekuasaan di tubuh pemerintahan, atau sekedar tuntutan kenaikan gaji. Namun, kata Machfud, untuk menentukan benar tidaknya rumor itu secara hukum, sulit. "Bukti konkretnya susah, sulit menunjuk hidung," ujarnya ketika dihubungi Tempo, Sabtu (19/3). Menurut Machfud, hal itu sama dengan upaya mencari koruptor di Indonesia. "Semua orang tahu ada korupsi di sini, tapi tidak ada pelakunya," kantanya.Tapi, menurutnya, gejala ke arah itu (adanya deal politik) memang terlihat. "Ada perubahan politik tiba-tiba," ujarnya. Masih menurutnya, apabila voting penentuan sikap DPR mengenai kebijakan kenaikan harga BBM itu dilangsungkan 15 Maret, maka suara yang menolak, pasti menang. "Kalau dilakukan sekarang hasilnya pasti berbeda," katanya. "Dulu ada yang menolak berteriak keras, tapi tiba-tiba kok melunak," lanjut Machfud. Sementara itu, anggota Fraksi Persatuan Lukman Hakim Saifuddin berpendapat agak senada. Dia menilai mungkin saja ada penggunaan isu BBM sebagai kendaraan politik untuk mengejar kekuasaan. "Itu bukan barang baru, lumrah-lumrah saja dalam politik," katanya. Partai-partai memang berorientasi pada kekuasaan. "Tinggal caranya, bagaimana untuk itu dilakukan dalam kerangka membangun ketatanegaraan," tambah Lukman. Menurut dia, mengejar kekuasaan dengan menggunakan isu BBM adalah langkah yang tidak pada tempatnya. "Namun itu sesuatu yang sulit dibuktikan," katanya.Adapun Ketua Fraksi Amanat Nasional Abdillah Toha kurang sepakat dengan spekulasi itu. "Hal seperti itu absurd sekali," katanya. Dia juga menyatakan, penolakan fraksinya terhadap kebijakan kenaikan BBM merupakan wujud penyaluran aspirasi konstituennya. "Tidak lebih," tegasnya. Menurutnya, fraksi Amanat Nasional tidak pernah berpikiran sampai sejauh itu. "Dalam sidang pleno PAN tidak pernah terlontar sedikit pun tentang hal itu," tukasnya. Memperkuat keterangannya, Abdillah mengatakan jabatan menteri sudah penuh. "Menteri apa lagi yang mau diisi?" tanyanya setengah berseloroh. Sedangkan Ketua Fraksi Golkar Andi Matalata enggan berkomentar panjang. "Saya nggak tahu," jawabnya ketika ditanya komentarnya perihal deal politik di balik ramai-ramai penolakan BBM oleh sebagian fraksi DPR. "Saat ini tidak ada perlunya menuduh partai-partai," tambah Andi. Kata dia, fraksinya bahkan sudah berpikir lebih maju. "Kami sudah berpikir kompensasi subsidi mau diarahkan kemana," katanya. Harun
Iklan
