Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Rapat konsultasi antara DPR dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berlangsung alot. Fraksi PKB, PKS, PBR, dan PDS tetap ngotot agar harga bahan bakar minyak (BBM) diturunkan lagi seperti semula. Ketiga fraksi ini secara tegas meminta kenaikan dibatalkan sampai proses pembahasan di DPR diselesaikan. Bahkan, Fraksi PDIP memilih wak out, karena usulannya agar rapat berlangsung terbuka ditolak. Menurut Rama Pratama, wakil Fraksi PKS dalam rapat itu, Fraksi PAN, dan PPP, yang sebelumnya menolak kenaikan, belum juga tegas bersikap. ?Penjelasan mereka muter-muter,? ujarnya kemarin di sela-sela rapat di gedung parlemen, Jakarta. Kata dia, sikap yang tegas juga ditunjukkan Fraksi Partai Golkar, Partai Demokrat, dan Bintang Pelopor Demokrasi. Namun, ketiga fraksi ini bersikap mendukung langkah pemerintah. Usai rapat, Presiden menyatakan tak akan mengubah kebijakannya. Menurutnya, rapat konsultasi bersifat saling memberikan pendapat saja. ?Posisi malam ini tiak memasuki wilayah ada tidaknya perbuahan kebijakan pemerintah.? Presiden mengatakan, pemerintah telah menjelaskan kepada Dewan secara lebih lengkap tentang perlunya menaikkan harga BBM, serta mekanisme yang ditempuh untuk mengatasi dampak yang timbul. Pemerintah juga telah menyerap pendapat di Dewan.Adapun Ketua DPR Agung Laksono mengatakan, hari ini Dewan akan mengadakan rapat paripurna dengan agenda antara lain melaporkan hasil rapat konsultasi ini. ?Tapi rapat paripurna tidak akan menarik kesimpulan. Hasil rapat akan ditindaklanjuti oleh komisi-komisi terkait,? ujarnya.Pemerintah cukup serius menghadapi rapat ini. Sidang kabinet sampai diadakan 2 kali, Jumat (11/3) dan kemarin pagi. Dalam rapat konsultasi, Presiden juga membawa serta Wakil Presiden Jusuf Kalla, tiga menteri koordinator, seluruh jajaran menteri di bidang ekonomi, Menteri Sosial, Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Kesehatan, Menteri Hukum dan HAM, Menkominfo, dan Mesesneg.Sebelumnya, Sekretaris Fraksi PDI-P Jacobus Kumarlo Mayongpadang menjelaskan, sebenarnya di dalam rapat, Fraksi PKB dan Fraksi PDS mengusulkan hal yang sama dengan fraksinya. Namun belum sampai Presiden menanggapi, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PBR, dan Fraksi PAN menolak usulan rapat diadakan terbuka. PDI-P lebih kecewa ketika pemimpin DPR sama sekali tidak menanggapinya. "Sangat disayangkan DPR seperti DPR masa Orde Baru, tidak menginginkan perubahan," kata Mayongpandang tak lama setelah keluar dari ruang rapat bersama wakil Fraksi PDIP lainnya, Gayus Lumbun, dan I Made Urip. Dalam rapat, PDI-P juga meminta DPR memberikan pandangan terlebih dulu soal kenaikan BBM. Mereka pun menolak ada keterangan pers bersama antara pemerintah dan DPR. Semua keinginan ini juga tidak dipenuhi. Menanggapi itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla sebelum rapat mengatakan, fraksi-fraksi yang menolak tidak memiiki alasan yang kuat. Ketua Umum Partai Golkar ini mengingatkan, dua mantan presiden yang berasal dari fraksi-fraksi penolak, yakni Presiden Abdurrahman Wahid (PKB) dan Megawati Soekarnoputri (PDIP), juga mengambil kebijakan menaikkan harga BBM. Dia tak mau berspekulasi bahwa fraksi-fraksi mengambil sikap menolak agar usulan kenaikan gaji anggota Dewan disetujui pemerintah. Menurutnya, jika kenaikan gaji terjadi, hal itu tidak berhubungan dengan kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM. Kalla menjelaskan lagi, pemerintah menaikkan harga karena minyak di pasaran internasional telah naik tinggi. Selain itu, UU APBN 2005 mengatur bahwa besaran subsidi BBM hanya sekitar Rp 19 triliun. ?Untuk mencapai hal ini tentu tidak mudah,? ujarnya seraya mengingatkan, besaran nilai subsidi masih jauh diatas batas yang ditetapkan, yaitu sekitar Rp 35 triliun.Yuliawati/Tri Susanti/Manan/Purwanto/Budi Riza
Iklan
