TEMPO.CO, Jakarta - Meski pengumuman kelulusan tes CPNS sudah dilakukan sejak Februari lalu, tapi akhir April tahun ini belum ada kepala daerah tingkat provinsi ataupun kabupaten/kota yang telah menyetorkan berkas honorer K2 yang telah dinyatakan lulus itu ke Badan Kepegawaian Negara. "Biasanya, paling lama dua pekan setelah pengumuman berkas sudah disetor, tapi kini sudah dua bulan belum ada yang setor," ujar Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Eko Sutrisno dalam wawancara khusus dengan majalah Tempo akhir April lalu. Honorer kategori 2 atau K2 adalah honorer yang berkerja di instansi negara tapi tidak digaji dari APBN/APBD.
Lambannya penyetoran data itu terkait dengan maraknya pemalsuan dokumen yang dilakukan para honorer untuk bisa menjadi peserta dan lulus seleksi CPNS. "Karena banyaknya dugaan pemalsuan, kami minta supaya para kepala daerah membuat surat jaminan keabsahan data para honorer yang telah lulus tes," ujarnya. Dalam surat itu, para kepala daerah diminta menjamin kebenaran data sekaligus bersedia dituntut secara pidana jika nanti ditemukan adanya pemalsuan data yang mereka setor. "Saya tidak ingin tanggung sendiri masalah ini. Karena itu, mereka saya minta beri surat jaminan. Tanpa itu, nomor induk pegawai (NIP) tidak akan kami berikan."
Dampak dari mesti adanya surat jaminan atas kebenaran berkas honorer itu menyebabkan para kepala daerah hingga akhir April lalu tidak ada yang berani menyetor berkas. Apalagi, di sejumlah daerah, kasus dugaan penyalahgunaan seleksi CPNS itu telah ditangani polisi. Bupati Maros, Sulawesi Selatan,Hatta Rahman sampai pernah meminta para pimpinan unit kerja di bawahnya sumpah pocong untuk menyakinkan bahwa dokumen yang bakal ia tanda tangani itu asli. Bahkan sejumlah pimpinan daerah lain sempat meminta supaya tanda tangan surat jaminan itu bisa diwakilkan ke pejabat di bawahnya. "Namun itu tidak boleh, harus pemimpin tertinggi di kementerian atau daerah (menteri, gubernur, dan bupati/walikota) itu sendiri yang tanda tangan," ujar Kepala Humas BKN Tumpak Hutabarat.
Sejak Februari hingga April lalu, BKN kebanjiran aduan kasus pemalsuan dokumen honorer K2. Aduan datang dari 57 kabupaten/kota di 24 provinsi. Maraknya pemalsuan dokumen honorer K2 untuk bisa lolos seleksi CPNS itu terjadi karena verifikasi dokumen tidak dilakukan dengan baik di daerah ataupun di pusat. Majalah Tempo menelusuri berbagai pelanggaran yang terjadi itu ke berbagai daerah dan menemukan banyaknya praktek suap di sana (baca selengkapnya di majalah Tempo).
Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar memperkirakan sekitar 20 persen dari 165.251 honorer yang lulus tes adalah honorer fiktif alias telah melakukan pemalsuan data. Karena itu, pemerintah tengah melakukan verifikasi ulang terhadap para honorer yang lulus itu. "Yang terbukti melakukan pemalsuan akan dicoret," katanya. Artinya, ada sekitar 33 ribu honorer yang lulus tes CPNS terancam bakal dicoret.
TIM INVESTIGASI TEMPO
Topik Terhangat:
Tragedi JIS| Jokowi| Prabowo| Pemilu 2014| Emon
Berita Terpopuler:
Terkait MH370, Malaysia Tangkap 11 Teroris
Forensik: Rekaman Percakapan MH370 Diedit
Jokowi Hanya Sehari Sewa Boeing 737-900
Di Jombang, Jokowi Ngaji Kitab Kuning
Ini Pengakuan Senior yang Membuat Renggo Meninggal
