Diperiksa KPK, Anas Kembali Sebut SBY  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, bersama ketua umum Anas Urbaningrum (kiri). TEMPO/Dasril Roszandi

    Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, bersama ketua umum Anas Urbaningrum (kiri). TEMPO/Dasril Roszandi

    TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengungkapkan materi pemeriksaan dirinya di Komisi Pemberantasan Korupsi kepada media. Menurut Anas, di antara materi pemeriksaan oleh penyidik yaitu menyangkut Andi Mallarangeng, Mahfud Suroso, dan Agus Martowardojo. Andi merupakan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Mahfud kolega Anas di PT Anugerah Nusantara, dan Agus Marto, mantan Menteri Keuangan yang kini Gubernur Bank Indonesia.

    "Yang tidak kenal, saya jawab tidak kenal," kata Anas di gedung KPK, Jumat, 28 Februari 2014. Dia mengaku kenal dengan Agus pada Desember 2012.  Tapi, dia tidak pernah mengurus kontrak tahun jamak proyek Hambalang dengan Agus, yang pada saat itu menjabat Menteri Keuangan, seperti dituduhkan M. Nazaruddin. "Terkait dengan hal itu tidak ada. Kenal saja Desember 2012," ucap Anas.

    Menurut Anas, penyidik mempertanyakan tentang mobil Toyota Harrier yang diduga sebagai gratifikasi dari PT Adhi Karya, kontraktor proyek Hambalang. "Tentu saya jelaskan bagaimana secara detil proses pembelian Harrier itu sampai dijual dan seterusnya," ujar Anas.

    Penyidik, Anas menambahkan, juga menanyakan Kongres Partai Demokrat di Bandung pada 2010 lalu. Anas mengungkapkan, sebenarnya dia sudah pernah menjelaskan kongres itu ke penyidik. Namun, kali ini dia menambahkan beberapa hal. (Anas: Andai Saya SBY Akan Saya Antar Ibas ke KPK)

    "Saya tambahkan penjelasan bagaimana struktur organisasi berdasarkan hasil kongres," ujar Anas. Mulai dari, lajutnya, bagaimana posisi majelis tinggi, dewan pembinaan, dewan kehoarmatan, dan dewan pimpinan pusat.

    Yang pasti, Anas menegaskan, dalam struktur organisasi Partai Demokrat berdasarkan hasil kongres di Bandung, kekuasaan ada di majelis tinggi. "Ketua majelis tinggi adalah SBY," ujar Anas. Sebelumnya Anas mengatakan sebaiknya Presiden Susilo Bambang Yudhji(Baca: Istana Gerah Buyung Jadi Pengacara Anas)

    Anas meneruskan, yang pasti pada pemeriksaan kali ini, dia mendapat banyak pertanyaan dari penyidik. "Banyak hal saya jawab. Masih ada nanti kelanjutan pemeriksaan berikutnya," kata Ketua Presidium Perhimpunan Pergerakan Indonesia itu.

    Saat ditanyai apakah dia juga ditanyakan kasus pengadaan vaksin PT Bio Farma Bandung, dan pengadaan laboratorium kesehatan di Universitas Airlangga, Anas berkelit. "Yang lain enggak tahu juga. Apa yang disebut yang lain," ujar Anas.

    SINGGIH SOARES

    Berita Lain

    Pesan Jokowi untuk Wali Kota Risma: Sabar ya, Bu...
    Jokowi Pengin Bus Transjakarta Bebas Subsidi
    Nama Anas Effendi Belum Sampai ke Jokowi 
    Ruhut: Pramono Cocok Sama Siapa Saja 
    Ical-Pramono Terkuat di Survei Internal Golkar  


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.