Iklan
TEMPO.CO, Bandung -Setelah enam bulan kosong, Jabatan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung dijabat oleh seorang dosen. Walii Kota Ridwan Kamil memilih Elih Sediapermana, dosen Fakultas Ilmu Pendidikan dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). "Ini tugas berat, masyarakat akan menilai saya, dan mengatur arah kapal saya. Jika tidak, kita semua tenggelam," kata Elih di kampus UPI di Jalan Setiabudi, Bandung, Selasa, 21 Januari 2014.
Di hari pertamanya menjabat, Elih akan memaparkan kondisi Dinas Pendidikan saat ini, dan menunjukkan visi pendidikan kota Bandung ke depan. Pegawai Dinas Pendidikan yang tidak mengikuti visi, secara perlahan akan tertinggal, dan terseleksi.
Elih mengatakan, hingga saat ini, dirinya masih mempelajari penyimpangan yang terjadi di Dinas Pendidikan. Misalnya kasus pungutan liar dan kecurangan lainnya. "Soal reformasi birokrasi di Dinas Pendidikan, saya harus mendalami dulu karena ini bidang baru saya," kata Elih, yang sempat menjadi salah satu pejabat di Kementerian Pendidikan selama 4 tahun.
Menurut Ridwan, kadis yang baru itu harus dapat memberantas pungutan liar, Kecurangan PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) dan korupsi. Dinas juga harus dapat mengelola anggaran senilai Rp 1,02 triliun atau 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2014 dengan baik dan transparan.
Ridwan Kamil menyatakan, Elih memiliki koneksi yang baik dengan pemerintah pusat, dia pernah bekerja di kementerian pendidikan. Dia diharapkan dapat membenahi pendidikan Kota Bandung. "Elih sesuai harapan kami," kata Ridwan, Senin, 20 Januari 2014.
Menurut Ridwan, Elih dipilih karena pernah mendapatkan dua penghargaan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat, mengenai inovasi pendidikan.
Saat ini, Ridwan tengah menunggu surat keputusan Gubernur Jawa Barat, untuk mengizinkan Elih menjadi Kadisdik. }Setelah surat keputusan Gubernur diterima Pemkot Bandung segera melantik Elih sebagai Kadisdik Kota Bandung," ucap Ridwan.
Menurut Ridwan, kadis yang baru itu harus dapat memberantas pungutan liar, Kecurangan PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) dan korupsi. Dinas juga harus dapat mengelola anggaran senilai Rp 1,02 triliun atau 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2014 dengan baik dan transparan.
Saat ditanya kenapa Ridwan lamban menentukan kepala dinas pendidikan hingga 6 bulan posisi tersebut kosong? "Tidak apa-apa lambat juga, yang penting kami selektif dalam memilih," ujarnya.
Koordinator Koalisi Pendidikan Kota Bandung (KPKB) Iwan Hermawan mengatakan, kepala dinas pendidikan yang baru harus fokus pada permasalah pendidikan Kota Bandung. "Kami akan terus melakukan kontrol sosial terhadap kinerja dinas pendidikan," kata dia.
Komisi D DPRD Kota Bandung mengatakan, Ridwan terlalu bertele-tele mencari Kadisdik. Padahal sistem pada Dinas Pendidikan merupakan faktor yang menyebabkan dinas tersebut terpuruk. "Siapapun orangnya yang memimpin Dinas Pendidikan, akan baik jika Pemkot Bandung memiliki sistem pendidikan yang baik," ujar dia.
PERSIANA GALIH
Iklan
