Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

DPRD Subang Minta Uang Pungli CPNS Depag Dikembalikan

image-gnews
Iklan
TEMPO Interaktif, Subang:Komisi A DPRD Kabupaten Subang, Jawa Barat, mendesak Kepala Kantor Departemen Agama, Yaya Mulyana, mengembalikan uang pungutan liar yang diambil dari setiap calon pegawai negeri sipil Departemen Agama yang lulus testing."Paling lambat Senin (10/1), uang itu harus sudah dikembalikan," kata Wakil Ketua DPRD Kabupaten Subang Endah Larasati, kepada wartawan usai memimpin pertemuan tertutup antara Komisi A dengan Kandepag Subang Yaya Mulyana, Jumat(7/1). Sebelumnya para calon PNS Depag asal Subang yang lulus testing dimintai dana Rp 2,5 juta sampai Rp 3 juta dengan dalih buat mendanai pengurusan administrasi surat keputusan pengangkatan ke kantor kanwil dan Depag pusat. Menurut Endah, kasus pungutan liar oleh oknum penyelenggaran testing CPNS kepada para CPNS yang lulus itu bukan isu. "Tapi, benar adanya. Saya memiliki data akurat yang berasal dari belasan CPNS yang mengadu,"katanya.Yaya menyatakan sanggup mengembalikan dana hasil pungutan liar para bawahannya tersebut asalkan dirinya dipertemukan dengan para CPNS yang menyampaikan pengaduan pungutan liar itu kepada para anggota Dewan. "Saya siap,"kata Yaya. Meski begitu, Yaya tetap membantah dirinya tahu soal adanya pungsi yang dilakukan anak buahnya tersebut. Ia juga mengaku harus nombok biaya penyelenggaraan testing dan kelulusan sebesar Rp.22,5 juta dari kantong pribadinya dan koperasi depag.Agus Masykur, salah seorang anggota Komisi A, siap mempertemukan sekaligus mengkonfrontir para CPNS yang terkena tindak pemerasan itu dengan Yaya. "Asal ada jaminan kelulusan mereka sebagai PNS tidak dicoret,"ujar Agus. Menurut Endah, setelah kasus pungli itu mencuat di media massa, para oknum Depag Subang itu mengganti modus pengumpulan punglinya. Tidak lagi melalui koordinator, tetapi melalui nomor rekening bank seorang pegawai Depag.Kasus pungutan liar yang dilakukan panitia testing terhadap para CPNS yang dinyatakan lulus dalam ujian CPNS Depag pada Jumat pekan lalu itu mencuat ke permukaan. Setelah para korbannya membocorkan kejadian itu kepada publik dan media massa. Setiap CPNS yang lulus dengan kualifikasi S1 setara golongan IIIA, dikenakan punguli sebesar Rp.3 juta per orang, sedangkan tamatan SLTA setara dengan golongan IID, dimintai menyerahkan dana masing-masing Rp.2,5 juta. Tercatat sudah ada 100 dari 150 CPNS yang dinyatakan lulus pada waktu itu yang telah menyetorkan uang muka masing-masing Rp.500 ribu kepada empat orang yang ditunjuk menjadi koordinator uang pungli itu, pada Senin (3/1). Selanjutnya, pada Kamis (6/1), mereka diwajibkan menyetor kembali rata-rata Rp 2 juta, sedangkan sisanya, harus dilunasi pada saat surat keputusan pengangkatan sudah terbit. Para CPNS mengaku terpaksa berani mengeluarkan uang pungli sesuai permintaan pegawai Depag Subang tersebut. Dengan alasan ketakutan surat keputusan pengangkatan PNS-nya tidak akan diurus baik di tingkat kanwil mau pun Depag pusat. Menteri Agama Moh. Maftuh Basuni berjanji akan memecat pegawai Depag yang memungut pungli, bila ada bukti. Saatnya perlindungan korban dan saksi, agar kasus pungli itu terkuak.Nanang Sutisna
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

5 jam lalu

Umat Islam melakukan umrah di Masjidil Haram pada malam Ramadan ke-29 di kota suci Mekah, Arab Saudi, 7 April 2024. Saudi Press Agency/Handout via REUTERS/File Photo
Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.


Azwar Anas Minta Pemda Percepat Input Formasi Kebutuhan ASN

22 jam lalu

Azwar Anas Minta Pemda Percepat Input Formasi Kebutuhan ASN

Badan Kepegawaian Negara sedang melakukan verifikasi dan validasi rincian formasi ASN yang sudah ditetapkan berdasarkan usulan dari seluruh instansi pusat dan daerah.


KPK Terima 214 CPNS Baru di 19 Unit Kerja

1 hari lalu

Suasana di depan Gedung KPK/Tempo/Mirza Bagaskara
KPK Terima 214 CPNS Baru di 19 Unit Kerja

KPK berharap ke depannya, paraCPNS baru ini dapat menjaga nama baik lembaga dalam menjalankan tugasnya.


Daftar Instansi yang Sudah Umumkan Formasi CPNS 2024

6 hari lalu

Peserta mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS formasi Kejaksaan di Kantor Pusat Badan Kepegawaian Negara (BKN), Jakarta, Kamis  9 November 2023. Pemerintah mulai Kamis 9 November melaksanakan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS 2023 yang diikuti sebanyak 1.853.617 pelamar, sedangkan Seleksi Kompetensi bagi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) akan dilakukan pada Jumat 10 November. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Daftar Instansi yang Sudah Umumkan Formasi CPNS 2024

Berikut rincian jumlah formasi yang diumumkan instansi pusat dan instansi daerah untuk seleksi CPNS dan PPPK 2024.


Terkini Bisnis: Prediksi Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Sukses, Cek Tanggal Pendaftaran CPNS 2024

6 hari lalu

Suasana mudik lebaran di Stasiun Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) Halim, Jakarta, Sabtu, 6 April 2024. Kereta cepat Whoosh untuk pertama kalinya bakal melayani penumpang mudik lebaran. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Terkini Bisnis: Prediksi Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Sukses, Cek Tanggal Pendaftaran CPNS 2024

Berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Kamis siang, 25 April 2024 antara lain tentang prediksi proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya sukses.


PUPR, Kemensos dan Kemenhub Rekrut 84 Ribu CASN Tahun Ini, Simak Formasinya

7 hari lalu

Peserta mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS formasi Kejaksaan di Kantor Pusat Badan Kepegawaian Negara (BKN), Jakarta, Kamis  9 November 2023. Pemerintah mulai Kamis 9 November melaksanakan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS 2023 yang diikuti sebanyak 1.853.617 pelamar, sedangkan Seleksi Kompetensi bagi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) akan dilakukan pada Jumat 10 November. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
PUPR, Kemensos dan Kemenhub Rekrut 84 Ribu CASN Tahun Ini, Simak Formasinya

Jumlah CASN yang direkrut terdiri atas 690 ribu PNS dan 1,6 juta untuk formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).


Terpopuler: Prabowo-Gibran Diharap Percepat Pertumbuhan Ekonomi, Tanggal Pendaftaran CPNS 2024

7 hari lalu

Presiden terpilih Prabowo Subianto, saat ditemui usai mengumpulkan 45 tim hukum Prabowo-Gibran di kediamannya, Jl. Kertanegara No 4, Jakarta Selatan pada Selasa, 23 April 2024. TEMPO/Intan Setiawanty
Terpopuler: Prabowo-Gibran Diharap Percepat Pertumbuhan Ekonomi, Tanggal Pendaftaran CPNS 2024

Berita terpopuler: Prabowo-Gibran diharap bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi usai dilantik, pendaftaran CPNS 2024 dibuka.


Pendaftaran CPNS 2024 Akan Dibuka, Cek Tanggalnya

8 hari lalu

Peserta mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS formasi Kejaksaan di Kantor Pusat Badan Kepegawaian Negara (BKN), Jakarta, Kamis  9 November 2023. Pemerintah mulai Kamis 9 November melaksanakan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS 2023 yang diikuti sebanyak 1.853.617 pelamar, sedangkan Seleksi Kompetensi bagi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) akan dilakukan pada Jumat 10 November. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Pendaftaran CPNS 2024 Akan Dibuka, Cek Tanggalnya

Seleksi CPNS 2024 akan berlangsung lebih dari satu kali dalam setahun. Lalu, kapan pendaftaran CPNS 2024 dibuka? Ini tanggalnya.


Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

8 hari lalu

Para Praja Institut Pemerintah Dalam Negeri (IPDN) Kemendagri, seusai melakukan kunjungan ke gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Selasa, 21 Februari 2023. Dalam kunjungan ini para praja IPDN untuk mendapatkan bimbingan penyuluhan dan sosialisasi Anti Korupsi dan dharapkan nanti seluruh civitas akademika dan khususnya praja IPDN akan menjadi influencer anti korupsi di daerah-daerah tempat mereka mengabdi. TEMPO/Imam Sukamto
Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN merupakan salah satu perguruan tinggi kedinasan yang banyak diminati selain STAN.


23.000 Visa Jemaah Haji Reguler Indonesia Sudah Terbit

9 hari lalu

Jamaah haji mengelilingi Ka'bah, 1 Juli 2022. REUTERS/Mohammed Salem
23.000 Visa Jemaah Haji Reguler Indonesia Sudah Terbit

Kementerian Agama sedang menyiapkan dokumen dan memproses visa jemaah haji regular Indonesia.