Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

DPR Berjanji Perjuangkan Status PNS Honorer  

Editor

Zed abidien

image-gnews
Stadion Gelora Bung Karno dipenuni ribuan peserta ujian Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang diadakan Kementerian Kesehatan di Jakarta, (3/11). TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Stadion Gelora Bung Karno dipenuni ribuan peserta ujian Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang diadakan Kementerian Kesehatan di Jakarta, (3/11). TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Tenaga Kerja Dewan Perwakilan Rakyat, Poempida Hidayatulloh, menyatakan siap memperjuangkan pegawai negeri sipil honorer yang tak kunjung mendapat kejelasan status. Sebab, kata dia, kalau pemerintah tak kunjung mengangkat tenaga-tenaga honorer tersebut, akan menimbulkan masalah sosial.

"Ini kan tinggal status saja," kata Poempida saat dihubungi, Rabu, 15 Januari 2014.

Namun, kata Poempida, PNS honorer tersebut juga harus dilihat per kasus. Seperti keterampilan dan kompetensi setiap pegawai. Menurut Poempida, kebutuhan akan tenaga honorer ini memang ada. Begitu pula dengan anggaran untuk menggaji. "Itu kan sudah dianggarkan setiap tahun, tinggal perkuat plot basis ketenagakerjaan saja," kata dia.

Ratusan ribu PNS honorer tersebut, kata Poempida, bisa saja diangkat oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui peraturan pemerintah. "Ya, tapi kan itu bisa saja dikeluarkannya nanti, menjelang pemilu," kata Poempida, yang kemudian tertawa. Ia menyebut keputusan itu hanya SBY dan Tuhan yang tahu.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Azwar Abubakar, mengatakan belum menentukan nasib ratusan ribu pegawai negeri sipil (PNS) honorer pasca-pengesahan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara pada Desember 2013 lalu.

"Kita lihat dulu hasil tesnya, jalur CPNS K2 (jalur PNS dari pegawai honorer), baru nanti kita pikirkan lagi," kata Azwar ketika ditemui Tempo di Hotel Bidakara, Jakarta, pada Rabu, 15 Januari 2014.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Undang-Undang Aparatur Sipil Negara menghapus status PNS honorer. Pasal 6 Undang-Undang Aparatur Sipil Negara menentukan status aparatur negara, yakni pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Pegawai negeri sipil direkrut secara nasional dan berstatus pegawai negara tetap. Sementara PPPK diangkat berdasarkan perjanjian kerja oleh instansi tertentu untuk masa kerja yang tertentu pula.

Berdasarkan data Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, jumlah PNS honorer yang diusulkan untuk diangkat tahun ini mencapai 649.284 orang. Jumlah PNS honorer yang tersebar di 37 kementerian dan lembaga sebanyak 86.644 orang. Sementara yang terseber di 510 pemerintahan daerah sebanyak 562.640 orang.

Para PNS honorer tersebut tahun ini diberikan jalur tes untuk menjadi PNS tetap, yakni jalur CPNS K2. Dari jumlah itu, hanya sepertiga saja yang akan diangkat menjadi pegawai tetap. Pada penghujung Januari 2014, hasil seleksi CPNS jalur K2 akan diumumkan.

TRI ARTINING PUTRI



Berita Lain:
Anas Urbaningrum Ditahan, Dosen Unair Meminta Maaf
Mahfud Mengaku Heran Atas Pemilihan Akil Mochta
Soal Dugaan Suap Pilgub Jatim, Ini Kata Cak Imin
Kata Istrinya, Anas Urbaningrum Sedang Tirakat
Kado Tahun Baru Anas Urbaningrum Versi Ipar SBY

Iklan

PNS


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

5 jam lalu

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar saat menjadi narasumber kegiatan Dialektika Demokrasi dengan tema 'DPR Mengawal Demokrasi Menuju Indonesia Maju'. Foto: Farhan/nr
Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

Penyidik KPK menggeledah kantor Sekretariat Jenderal DPR atas kasus dugaan korupsi oleh Sekjen DPR, Indra Iskandar. Ini profil dan kasusnya.


Disebut Tukang Palak Berseragam, Berapa Pendapatan Pegawai Bea Cukai?

1 hari lalu

Ilustrasi petugas Bea Cukai. Instagram/Beacukairi
Disebut Tukang Palak Berseragam, Berapa Pendapatan Pegawai Bea Cukai?

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sedang menjadi sorotan publik karena sejumlah kasus dan disebut tukang palak. Berapa pendapatan pegawai Bea Cukai?


KPK Terima 214 CPNS Baru di 19 Unit Kerja

2 hari lalu

Suasana di depan Gedung KPK/Tempo/Mirza Bagaskara
KPK Terima 214 CPNS Baru di 19 Unit Kerja

KPK berharap ke depannya, paraCPNS baru ini dapat menjaga nama baik lembaga dalam menjalankan tugasnya.


Boyamin Saiman Sambangi KPK Minta Bantuan Mutasi PNS ke Nurul Ghufron

6 hari lalu

Koordinator Perkumpulan Masyarakat Antikorupsi Indonesia alias MAKI, Boyamin Saiman, menghadiri sidang praperadilan atas belum ditahannya bekas Ketua KPK, Firli Bahuri, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada Rabu, 13 Maret 2024. Dalam gugatannya, MAKI mendesak Polda Metro Jaya, Kapolri, dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta segera menahan Firli. Alasannya, Firli telah ditetapkan tersangka oleh Ditreskrimsus Polda Metro Jaya atas dugaan pemerasan terhadap bekas Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, sejak 22 November 2023.  Tempo/ Adil Al Hasan
Boyamin Saiman Sambangi KPK Minta Bantuan Mutasi PNS ke Nurul Ghufron

Boyamin Saiman menyambangi KPK hari ini untuk menyampaikan surat permohonan bantuan kepada Nurul Ghufron. Satire minta dibantu mutasi PNS.


Segini Perbandingan Gaji Prabowo saat Jadi Menteri dan Presiden Nanti

6 hari lalu

Presiden terpilih Prabowo Subianto, saat ditemui usai mengumpulkan 45 tim hukum Prabowo-Gibran di kediamannya, Jl. Kertanegara No 4, Jakarta Selatan pada Selasa, 23 April 2024. TEMPO/Intan Setiawanty
Segini Perbandingan Gaji Prabowo saat Jadi Menteri dan Presiden Nanti

Berikut perbandingan besar gaji yang diterima Prabowo ketika saat menjadi Menteri Pertahanan dengan Presiden.


PUPR, Kemensos dan Kemenhub Rekrut 84 Ribu CASN Tahun Ini, Simak Formasinya

8 hari lalu

Peserta mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS formasi Kejaksaan di Kantor Pusat Badan Kepegawaian Negara (BKN), Jakarta, Kamis  9 November 2023. Pemerintah mulai Kamis 9 November melaksanakan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS 2023 yang diikuti sebanyak 1.853.617 pelamar, sedangkan Seleksi Kompetensi bagi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) akan dilakukan pada Jumat 10 November. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
PUPR, Kemensos dan Kemenhub Rekrut 84 Ribu CASN Tahun Ini, Simak Formasinya

Jumlah CASN yang direkrut terdiri atas 690 ribu PNS dan 1,6 juta untuk formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).


Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

9 hari lalu

Para Praja Institut Pemerintah Dalam Negeri (IPDN) Kemendagri, seusai melakukan kunjungan ke gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Selasa, 21 Februari 2023. Dalam kunjungan ini para praja IPDN untuk mendapatkan bimbingan penyuluhan dan sosialisasi Anti Korupsi dan dharapkan nanti seluruh civitas akademika dan khususnya praja IPDN akan menjadi influencer anti korupsi di daerah-daerah tempat mereka mengabdi. TEMPO/Imam Sukamto
Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN merupakan salah satu perguruan tinggi kedinasan yang banyak diminati selain STAN.


ITB Buka Rekrutmen untuk 73 Dosen Tetap, Ini Formasi dan Syarat serta Seleksinya

14 hari lalu

Logo ITB
ITB Buka Rekrutmen untuk 73 Dosen Tetap, Ini Formasi dan Syarat serta Seleksinya

Rekrutmen dosen tetap ITB non PNS sebelumnya pada 2022. Tuntutan perkembangan multikampus serta jumlah mahasiswanya.


Dosen UNTAN Diduga Jadi Joki Nilai Mahasiswa S2, Biayanya Rp20-Rp30 Juta

16 hari lalu

Ilustrasi Universitas Tanjungpura. Sumber: Untan.ac.id
Dosen UNTAN Diduga Jadi Joki Nilai Mahasiswa S2, Biayanya Rp20-Rp30 Juta

Sumber Tempo mengungkap jika seorang dosen di Untan diduga menjadi joki nilai mahasiswa program S2 di FISIP. Tarifnya mencapai Rp 30 juta.


Kapan THR Pertama di Indonesia Dibagikan? Kaum Buruh Sempat Protes

24 hari lalu

Ilustrasi uang THR. ANTARA
Kapan THR Pertama di Indonesia Dibagikan? Kaum Buruh Sempat Protes

Sejarah THR yang sempat diprotes kaum buruh