Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Survei: Warga Banten Terus Pantau Kasus Atut

Editor

Pruwanto

image-gnews
Atut Chosiyah. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Atut Chosiyah. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Iklan

TEMPO.CO , Jakarta:Direktur Indikator Politik Indonesia Burhanudin Muhtadi mengatakan mayoritas warga Provinsi Banten terus memantau perkembangan dugaan korupsi yang menjerat gubernur Atut Chosiyah. Tak hanya memantau Atut, mereka mengikuti perkembangan kasus yang melibatkan adik Atut, Chaeri Wardhana, adik ipar Atut, Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmy Diani, dan aparat pemerintahan di Tangerang Selatan dan Banten.

"Sebanyak 84,4 persen dari 400 responden mengikuti berita dugaan korupsi dan suap yang menjerat Atut dan keluarganya," kata Burhan dalam rilis hasil survei lembaganya di Jakarta, Minggu, 5 Januari 2014.

Gara-gara mengikuti berita-berita itu, kata Burhan, mayoritas warga Banten akhirnya yakin gubernur mereka terlibat korupsi dan penyuapan. Sebanyak 82,5 persen responden menilai Atut terlibat. Sementara hanya 3,9 persen saja yang kukuh menyatakan Atut bersih. Sisanya menjawab tak tahu.

Warga Banten, kata Burhan, tahu gubernurnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam dua kasus sekaligus: proyek alat kesehatan di Dinas Kesehatan Banten, dan suap sengketa Pilkada Kabupaten Lebak di Mahkamah Konstitusi. Sebanyak 85,5 persen warga Banten tahu Atut telah jadi tersangka dan ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Sementara 14,5 persen responden tak tahu.

Ditetapkannya Atut sebagai tersangka, kata Burhan, membuat mayoritas warga Banten ingin Atut nonaktif sebagai gubernur. Bahkan, kata Burhan, nyaris semua responden yang tahu Atut jadi tersangka ingin Atut segera nonaktif.

"Sebanyak 80,6 persen dari 85,5 persen responden yang tahu Atut sudah jadi tersangka ingin dia menonaktifkan diri," kata Burhan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Hanya 11,6 persen responden yang menilai Atut tak perlu nonaktif sebagai gubernur. Sementara 7,8 persen warga menjawab tak tahu.

Menutu Burhan, lembaganya mensurvei warga Banten sepanjang 22-29 Desember 2013. Sebanyak 400 responden itu dipilih secara acak dengan metode multistage random sampling dari seluruh kabupaten atau kota. Burhan mengklaim hasil sigi lembaganya punya tingkat kepercayaan 95 persen dengan margin error plus minus 5 persen.

Para responden diwawancarai secara tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih. Satu pewawancara bertugas untuk 10 responden di satu desa atau kelurahan. Guna menjaga kualitas hasil wawancara, supervisor mendatangi kembali 20 persen sampel setelah wawancara. Dalam quality control tersebut, kata Burhan, tak ditemukan kesalahan berarti. Burhan menegaskan, survey Indikator Politik Indonesia dibiayai sendiri oleh lembaganya.

KHAIRUL ANAM

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Ekuador Gugat Meksiko di ICJ karena Beri Suaka Mantan Wakil Presiden

12 jam lalu

Petugas polisi Ekuador berdiri di luar kedutaan Meksiko tempat mereka memindahkan paksa mantan Wakil Presiden Ekuador Jorge Glas di Quito, Ekuador 5 April 2024. REUTERS/Karen Toro
Ekuador Gugat Meksiko di ICJ karena Beri Suaka Mantan Wakil Presiden

Meksiko sebelumnya telah mengajukan banding ke ICJ untuk memberikan sanksi kepada Ekuador karena menyerbu kedutaan besarnya di Quito.


KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

22 jam lalu

Ilustrasi Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK. Dok.TEMPO/Eko Siswono Toyudho
KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.


Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

1 hari lalu

Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyelidikan (SPDP) palsu berlogo dan berstempel KPK tentang penyidikan atas pihak tertentu terkait dugaan tindak pidana korupsi di Boyolali Jawa Tengah./Dok. KPK
Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

Surat berlogo dan bersetempel KPK tentang penyidikan korupsi di Boyolali ini diketahui beredar sejumlah media online sejak awal 2024.


Pemkot Surabaya Raih Nilai 97 Persen Percepatan Pencegahan Korupsi

1 hari lalu

Pemkot Surabaya Raih Nilai 97 Persen Percepatan Pencegahan Korupsi

Nilai capaian MCP Pemkot Surabaya di atas nilai rata-rata Provinsi Jatim maupun nasional.


Syahrul Yasin Limpo Kerap Minta Bayar Tagihan Kacamata hingga Parfum ke Biro Umum Kementan

2 hari lalu

Terdakwa kasus pemerasan dan gratifikasi Syahrul Yasin Limpo (kanan) berjalan meninggalkan ruangan usai mengikuti sidang pembacaan eksepsi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. ANTARA/Rivan Awal Lingga
Syahrul Yasin Limpo Kerap Minta Bayar Tagihan Kacamata hingga Parfum ke Biro Umum Kementan

Syahrul Yasin Limpo saat menjabat Menteri Pertanian kerap meminta pegawai Kementan untuk membayar berbagai tagihan, termasuk untuk kacamata.


Sidang Syahrul Yasin Limpo, KPK Hadirkan 4 Saksi

2 hari lalu

Terdakwa kasus pemerasan dan gratifikasi Syahrul Yasin Limpo (tengah) berjalan meninggalkan ruangan usai mengikuti sidang pembacaan eksepsi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024.  ANTARA/Rivan Awal Lingga
Sidang Syahrul Yasin Limpo, KPK Hadirkan 4 Saksi

Tim Jaksa KPK menghadirkan empat saksi pada sidang lanjutan bekas Menteri Pertanian (Kementan) Syahrul Yasin Limpo (SYL)


Ribuan Pendukung Desak Perdana Menteri Spanyol Tidak Mundur dari Jabatan

2 hari lalu

Puluhan massa menunjukkan dukungan kepada Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez, di Madrid, Spanyol, 28 April 2024. REUTERS/Violeta Santos Mour
Ribuan Pendukung Desak Perdana Menteri Spanyol Tidak Mundur dari Jabatan

Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez mengumumkan akan mundur setelah pengadilan meluncurkan penyelidikan korupsi terhadap istrinya.


Ketua Partai Patriot dari Prancis Curiga Bantuan untuk Ukraina Dikorupsi

3 hari lalu

Calon anggota yang akan bergabung dengan Angkatan Bersenjata Ukraina 3rd Separate Assault Brigade mengambil bagian dalam kursus pengujian dasar militer, di tengah serangan Rusia di pusat Kyiv, Ukraina 27 Maret 2024. REUTERS/Valentyn Ogirenko
Ketua Partai Patriot dari Prancis Curiga Bantuan untuk Ukraina Dikorupsi

Florian Philippot Ketua Partai Patriot dari Prancis menyebut sebagian besar bantuan dari negara - negara Barat digelapkan oleh pejabat-pejabat Ukraina


Deretan Mobil Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung, dari Rolls Royce sampai Ferrari

4 hari lalu

Mobil milik tersangka Harvey Moeis yang disita penyidik Kejaksaan Agung terparkir di Kejagung, Jakarta, Jumat 26 April 2024. Kejaksaan Agung kembali menyita tiga mobil mewah milik tersangka Harvey Moeis yakni Ferrari 458 Speciale, Ferrari 360 Challenge Stradale, dan Mercedes Benz SLS dalam kasus dugaan korupsi tata niaga timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah tahun 2015-2022. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Deretan Mobil Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung, dari Rolls Royce sampai Ferrari

Berikut sederet mobil Harvey Moeis yang telah disita Kejaksaan Agung.


Laporan Dugaan Korupsi Impor Emas oleh Eko Darmanto Masih Ditindaklanjuti Dumas KPK

5 hari lalu

Juru bicara KPK, Ali Fikri, memberikan keterangan kepada awak media, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Rabu, 24 April 2024. KPK mengirimkan kembali surat pemanggilan kepada Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali (Gus Muhdlor), yang telah ditetapkan sebagai tersangka, untuk kooperatif hadir memenuhi panggilan penyidik menjalani pemeriksaan pada hari Jumat, 3 Mei 2024 mendatang, dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemotongan dan penerimaan uang kepada pegawai negeri di Lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo. TEMPO/Imam Sukamto
Laporan Dugaan Korupsi Impor Emas oleh Eko Darmanto Masih Ditindaklanjuti Dumas KPK

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, mengatakan laporan yang disampaikan bekas Kepala Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto, masih ditindaklanjuti.