TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia Dadang Trisasongko, meragukan hasil penilaian kinerja lembaga-lembaga pemerintah oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. "Kalau pun dapat nilai bagus, biasanya tak mencerminkan kualitas tata kelola di instansi itu," kata Dadang ketika dihubungi, Senin, 2 Desember 2013.
Menurut Dadang, mengevaluasi kinerja lembaga pemerintah hanya dengan melihat Akuntabilitas Kinerja pada Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah (AKIP) sama sekali tak mencerminkan substansi kinerja instansi tersebut. AKIP disebut Dadang hanya sekadar hasil audit di permukaan. Laporan instansi pemerintah kerap check-list belaka.
"Misalnya cuma menilai sudah ada aturan-aturan tertentu tanpa mengkaji seberapa jauh penerapan aturan itu," kata Dadang. "Sama sekali tak substansial."
Selain meragukan hasil laporan AKIP dan penilaian Kementerian PAN, eks pegiat Indonesian Corruption Watch itu juga mempertanyakan Kementerian PAN yang menilai kinerja dirinya sendiri. Oleh karena itu, Dadang tak heran Kementerian PAN dapat nilai bagus. "Sebaiknya tim penilai harus memasukkan orang-orang independen," kata Dadang.
Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Azwar Abubakar menyerahkan laporan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah (AKIP) 2013. Laporan diserahkan kepada Wakil Presiden Boediono, di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin, 2 Desember 2013.
Dalam laporan tersebut Kementerian PAN bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian Keuangan, dan Badan Pemeriksa Keuangan, mendapat predikat sangat baik. Sementara Badan Pengawas Pemilu dan Ombudsman Republik Indonesia mendapat predikat terburuk.
KHAIRUL ANAM
Terpopuler
Dituding Terima Rp 1,7 Miliar, Ini Kata Jokowi
Stasiun Depok UI Dijaga Ketat
Sitok Bantah Beri Minuman Keras ke Mahasiswi
Sitok Dilaporkan ke Polisi, Ini Kronologinya
Harimau di Film Life of Pi Nyaris Tenggelam
