TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah menunjuk Kepala Badan Pengelola Penurunan Gas Rumah Kaca dari Deforestasi, Degradasi Hutan dan Lahan Gambut (Reduction Emissions from Deforestation and Forest Degradation atau REDD+). Informasi ini disampaikan Staf Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim, Agus Purnomo, pada acara lokakarya yang diadakan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) di Jakarta, Selasa, 26 November 2013.
Menurut Agus, dua pekan lalu Presiden memanggil Ketua Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto dan menyampaikan penunjukan itu. Namun hingga hari ini, ujar Pungki, --panggilan akrab Agus Purnomo– dia belum mengetahui keputusan Presiden ihwal sosok kepala badan tersebut.
Siapakah figur itu? “Yang jelas bukan saya,” kata Pungki yang masih menjabat Kepala Sekretariat Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI). Nama Pungki memang banyak disebut-sebut, sejak Presiden Yudhoyono pada 31 Agustus 2013 menandatangani Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2013 tentang Badan Pengelola REDD+. Badan ini menggantikan Satuan Tugas Kelembagaan REDD+, lembaga ad hoc yang diketuai Kuntoro Mangkusubroto.
Tugas lembaga baru ini membantu Presiden melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, perencanaan, fasilitasi, pengelolaan, pemantauan, pengawasan, serta pengendalian REDD+ di Indonesia. Kepala Badan Pengelola REDD+ memiliki fasilitas setara menteri dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Dia memiliki empat deputi yang selevel dengan pejabat struktural eselon Ia.
Apakah kepala badan itu Heru Prasetyo? “Wah, saya tidak berani menyebut, tunggu pekan depan saja,” kata Agus Purnomo kepada Tempo seusai lokakarya. Saat ini Heru menjabat Deputi 1 UKP4 dan berstatus mantan Sekretaris Satgas REDD+. Heru merupakan teman Kuntoro semenjak kuliah di ITB pada 1970-an.
Pada 2002, Heru menjadi Country Managing Director PT Accenture, perusahaan global konsultan manajemen, layanan teknologi, dan outsourcing. Ketika Kuntoro menjadi Kepala Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh-Nias, Heru ditarik menjadi salah satu deputinya.
Pungki menilai Heru yang lulusan Master of Business Management dari Asian Institute of Management merupakan sosok yang pas. Alasannya, Heru ikut membidani kelahiran Badan Pengelola REDD+. Di dalam tim Pak Kuntoro, katanya, Heru lah yang paling tahu tentang REDD+.
Dalam paparannya di lokakarya AMAN, Pungki mengaku khawatir dengan masa depan kebijakan menghadapi perubahan iklim. Menurut dia, selama ini beleid tersebut banyak bertumpu pada sosok Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Misalnya, komitmen Presiden Yudhoyono dalamSidang G-20 tahun 2009 di Pittsburgh tentang komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 26 persen pada 2020 dari tingkat emisi BAU (business as usual). Ada pula instruksi Presiden tentang gas-gas rumah kaca atau strategi nasional REDD+ dan aturan lainnya.
Jika presiden hasil pemilihan umum tahun depan tidak memiliki kemauan politik terhadap isu perubahan iklim, ujar Pungki, bubar semua upaya selama ini, termasuk keberadaan Badan Pengelola REDD+. Dia merujuk pada pergantian pemerintahan di Australia, di mana Perdana Menteri Tony Abbott menghapuskan pajak karbon dan mengurangi komitmen terhadap mitigasi perubahan iklim.
UNTUNG WIDYANTO
