Ketua DPR Prihatin Lembaganya Masuk Survei Terkorup
Jumat, 10 Desember 2004 00:02 WIB
Bagikan
Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Gara-gara peninggalan dinasti lama, yang ketuanya pernah diduga korupsi Rp 40 miliar, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam survei Transparency International Indonesia tergolong yang paling korup. Selain kena getahnya, seharusnya anggota DPR yang sekarang duduk di Senayan bisa mengkoreksi diri dan sadar, bahwa tugasnya sebagai wakil rakyat disoritu banyak pihak. Ketua DPR Agung Laksono berharap anggota DPR periode 2004-2009 lebih mengedepankan disiplin anggota dalam menjalankan tugasnya. "Itu penting mengingat sorotan dan harapan publik terhadap lembaga DPR begitu tinggi,"kata Agung. Salah satunya, hasil pandangan publik yang menempatkan posisi DPR dan partai politik sebagai lembaga terkorup seperti diberitakan media massa. Agung merasa prihatin atas hasil survei Transparency International Indonesia yang menempatkan lembaga Dewan sebagai lembaga terkorup. "Saya belum yakin 100% dan atas survei itu dan saya tidak kompeten untuk melakukan analisa,"katanya. Agung juga mempertanyakan sampai mana evaluasi dan riset sehingga mencap DPR sebagai lembaga terkorup. Ia berjanji lebih meningkatkan citra positif lembaga Dewan guna menepis anggapan tersebut. Karenanya soal penegakan disiplin ini menjadi salah satu faktor penting untuk meningkatkan citra dan lembaga Dewan. Selaku ketua DPR, Agung akan melakukan berbagai langkah untuk menciptakan citra baik lembaga Dewan. Misalnya dengan cara membentuk Badan Kehormatan sebagai salah satu alat kelengkapan Dewan yang sejajar dengan alat kelengkapan lainnya.Persoalan disiplin anggota, pelanggaran etik hingga isu suap dan korupsi mengyangkut anggota Dewan nantinya bisa dilaporkan ke lembaga ini. Terlebih soal suap, menurut Agung, merupakan hal penting yang harus dihindari secara serius oleh anggota Dewan. Agung berharap anggota DPR sekarang membuktikan dengan tindakan, bukan wakil rakyat yang korup.Ecep S Yasa
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR
20 jam lalu
KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR
KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.
Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029
1 hari lalu
Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029
Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.
KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini
2 hari lalu
KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini
KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020
Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah
2 hari lalu
Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah
DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi
3 hari lalu
Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi
Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.
Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok
3 hari lalu
Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok
Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.
Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya
3 hari lalu
Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya
PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
6 hari lalu
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.
MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya
6 hari lalu
MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya
Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.
Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya
7 hari lalu
Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya
Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.