TEMPO.CO, Situbondo - Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, Syaiful Bahri, meminta Bupati Situbondo Dadang Wigiarto mencabut surat edaran yang mewajibkan pegawai negeri sipil (PNS) melakukan salah zuhur secara berjemaah di Masjid Al-Abror. "Salat itu masalah privat, bukan urusan pemerintahan," katanya, Senin, 2 September 2013.
Menurut Syaiful, perintah salat berjemaah tidak akan menjamin perbaikan pelayanan publik di Kota Santri tersebut. Sebaliknya, bupati terkesan mencampuri urusan pribadi PNS. Perbaikan pelayanan publik, kata dia, hanya bisa dilakukan melalui perbaikan sistem dan kinerja. "Harusnya fokus saja pada perbaikan sistem," ujar Syaiful.
Kewajiban salat berjemaah untuk penilaian kinerja PNS, kata Syaiful, juga tidak diatur dalam undang-undang tentang kepegawaian. Akibatnya, Komisi I yang membidangi hukum dan pemerintahan menerima banyak keluhan dari PNS yang tak sepakat dengan aturan tersebut. "Dalam waktu dekat, kami akan meminta penjelasan Bupati,” ucap Syaiful.
Bupati Situbondo Dadang Wigiarto menerbitkan surat edaran tertanggal 26 Agustus 2013, yang ditujukan kepada seluruh satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo. Surat edaran itu berisi kewajiban bagi seluruh PNS untuk melaksanakan salat zuhur berjemaah di Masjid Al-Abror, di lingkungan Pemkab Situbondo. "Kecuali PNS yang tugas luar kota dan sedang haid," kata Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo, Syaifullah.
Menurut Syaifullah, kewajiban salat berjemaah untuk meningkatkan produktivitas PNS. Sebab, masjid dinilai sebagai tempat yang tepat untuk berkomunikasi bagi PNS yang muslim. "Kita kerja tak hanya mengandalkan akal, tapi ada campur tangan Allah SWT," tuturnya.
Kebijakan ini, kata Syaifullah, masih diuji coba selama dua minggu hingga akhir pekan ini. Setelah salat berjemaah, PNS diminta mengisi absensi untuk mengetahui siapa saja yang tak hadir. Setelah masa uji coba, kewajiban salat berjemaah akan menjadi salah satu penilaian kinerja PNS Situbondo.
IKA NINGTYAS
Topik Terhangat
Polwan Jelita | Lurah Lenteng | Rupiah Loyo | Konvensi Demokrat | Suap SKK Migas
Berita Terpopuler:
Briptu Rani: Keramahan Saya Disalahartikan
Jusuf Kalla: Jokowi Harus Nyapres
Sengman Pernah Hadir ke Wisuda Anak SBY?
Relokasi Blok G Cepat, Jokowi Tungguin Tukang Cat
Disebut Terkait Impor Sapi, Dipo Alam Berkelit
