TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri menunggu usulan Gubernur Maluku untuk mengangkat Wakil Bupati Aru, Umar Djaburmona. Umar akan menggantikan Bupati Aru, Theddy Tengko, yang saat ini menjadi terpidana kasus korupsi.
"Gubernur Maluku akan seleksi kalau yang bersangkutan tidak melakukan korupsi," kata Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Restuardy Daud saat ditemui di kantornya, Jakarta, Rabu, 10 Juli 2013.
Daud mengatakan, proses pengangkatan jabatan wakil bupati sudah diatur mekanismenya dalam perundang-undangan. "Mendagri akan mengangkat wakil bupati sesuai dengan undang-undang berlaku," katanya.
Umar, wakil bupati yang diusulkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aru, dapat menjadi bupati jika diusulkan atasannya, Gubernur Maluku Karel Albert Ralahalu. "Sesuai peraturan yang berlaku seperti itu," ujar Daud.
Sebelumnya, sejumlah rombongan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aru, Maluku, beraudiensi ke kantor Kementerian Dalam Negeri, Rabu, 11 Juli 2013, terkait dengan kekosongan kepemimpinan dalam pemerintahan.
DPRD Aru mendesak Menteri Gamawan Fauzi agar mengangkat Wakil Bupati Aru, Umar Djaburmona menggantikan Bupati Aru, Theddy Tengko. Theddy saat ini menjadi tahanan Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat.
Theddy tersangkut kasus dugaan korupsi Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kepulauan Aru sebesar Rp 42,5 miliar. Majelis hakim memvonis Theddy dengan 4 tahun penjara dan denda Rp 500 juta serta membayar kerugian negara sebesar Rp 5,3 miliar.
Persoalannya, Umar ternyata juga terjerat perkara korupsi dana Musabaqah Tilawatil Quran XXIV Maluku 2011. Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, Umar sudah diberhentikan sementara.
Pemberhentian sementara diatur Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah. Sedangkan pencopotan pejabat secara permanen termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah.
Umar menjadi tersangka pada 14 November 2012 dalam kasus dugaan korupsi dana pelaksanaan MTQ Maluku 2011. Biaya MTQ itu diambil dari APBD Kepulauan Aru 2011 sebesar Rp 8 miliar ditambah bantuan Pemerintah Provinsi Maluku sebesar Rp 500 juta.
"Melihat pasca pemberhentian bupati Aru, pemerintahan ini kosong maka kami datang kemari untuk segera memproses bupati yang baru," kata Fransleunupun, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.
Sampai saat ini DPRD Aru masih bermasalah dalam soal mekanisme dalam sidang paripurna. Dalam sidang itu, jumlah peserta tidak mencapai quorum (batas jumlah peserta sidang yang diatur dalam konstitusi).
Pasca kekosongan, DPRD mengambil langkah agar kepemimpinan dalam pemerintahan tidak kosong dalam waktu lama sehingga pelayanan publik dapat berjalan seperti yang diatur dalam perundang-undangan. "Sejak 29 Mei hingga sekarang pemerintahan kosong."
"Kami mendesak Menteri Dalam Negeri agar wakil bupati diangkat menjadi Bupati Aru. Agar tidak ada kekosongan pemerintahan di daerah kami," kata Eli Darakay, Ketua Komisi Pemerintahan DPRD Aru.
Eli mengatakan, jika kekosongan kepemimpinan di pemerintahannya berlangsung lama, akan berbahaya dalam kehidupan masyarakat. "Kekosongan ini kan inskontitusional berarti berekses instabilitas pemerintahan. Instabilitas pemerintahan berefek instabilitas sosial."
ALI AKHMAD
