TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Asosiasi Aspal Beton Indonesia Jawa Tengah, Budhi Sarwono mengatakan, pihaknya tak menjamin jalan dan jembatan di jalur Pantai Utara Jawa Tengah akan nyaman digunakan saat mudik dan balik musim lebaran tahun ini. Menurutnya, dampak dari kenaikan bahan bakar minyak menjadikan para kontraktor mengalami kerugian atas proyek perbaikan jalan yang tengah dikerjakan di jalur itu. Para kontraktor berusaha maksimal agar pekerjaan proyek selesai maksimal H-7 sebelum lebaran. Minimal, tidak mengganggu arus mudik. "Tapi jika kami kesulitan keuangan. Kami tak menjamin arus mudik akan lancar," kata Budhi, Rabu 10 Juli 2013.
Dijelaskan Budhi, sesuai kontrak, keuntungan kontraktor sebesar 10 persen dari nilai proyek. Angka tersebut digunakan untuk gaji pegawai dan kebutuhan kantor sebesar 5 persen, serta dipotong pajak penghasilan 3 persen. Menurut dia, keuntungan kontraktor yang tinggal 2 persen tak cukup untuk menutupi belanja material yang mengalami kenaikan hingga 20 persen, serta kenaikan biaya transportasi hingga 100 persen.
Untuk mengatasi hal ini, Asosiasi Aspal Beton Indonesia bersama asosiasi yang lain tengah mengusulkan kepada pemerintah untuk meninjau ulang klausul kontrak proyek, akibat kondisi di luar dugaan sebagai dampak kenaikan bahan bakar 22 Juni lalu. Diantara usul yang diajukan adalah, pemerintah menanggung pajak PPN dan PPH pada setiap proyek.
Atau, pemerintah memberlakukan optimasi penanganan proyek, sesuai dengan nilai kontrak yang sama. Dengan optimasi, Budhi mencontohkan, proyek pembangunan jembatan, mungkin cukup dengan pengecoran saja, tak harus sampai pelapisan aspal. "Yang penting proyek selesai sesuai dengan fungsi dan tepat waktu". Skema optimasi ini pernah diterapkan pemerintah saat menghadapi dampak kenaikan bahan bakar pada 2005 lalu.
Ketua Gabungan Pengusaha Konstruski Indonesia Jawa Tengah, Thomas Hartono mengatakan, masih cukup waktu untuk menyelesaikan proyek di Pantura Jawa Tengah agar bisa menunjang arus mudik dan balik pada H-7. "Dengan catatan, pemerintah segera menentukan kebijakan, apakah penghapusan PPN dan PPH atau optimasi," ujarnya. "Pemerintah harus bijak menyelesaikan masalah ini".
Menurutnya, para kontraktor bisa memahami kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar. Namun, kontraktor juga tidak mau rugi. "Keuntungan boleh menurun, tapi jangan sampai rugi". Jika tidak segera kebijakan pemerintah yang positif, pekerjaan proyek akan terhenti.
Kepala Dinas Bina Marga Jawa Tengah, Bambang Nugroho mengatakan, pihaknya bisa memahami keresahan para kontraktor. Namun soal kebijakan, menjadi kewenangan pemerintah pusat. "Kami menghimbau, proyek bisa mendukung arus mudik dan balik," ujarnya.
Saat ini, terdapat 10 titik proyek yang berpotensi menimbulkan kemacetan serius di jalur Pantura Jawa Tengah yang harus mendapat perhatian sebelum H-7 lebaran. Proyek tersebut terdiri dari tiga titik di ruas jalan Brebes, perbaikan jembatan Pemali (Breres), dua titik di jalur Alas Roban (Batang), perbaikan di jalan arteri Semarang, perbaikan jalan di Juwana (Pati), serta dua proyek perbaikan jalan di Rembang. Adapun untuk jalur selatan dan tengah di Jawa Tengah, relatif tak ada masalah.
SOHIRIN
Topik Terhangat:
Karya Penemu Muda| Bursa Capres 2014| Ribut Kabut Asap| Tarif Progresif KRL| Bencana Aceh
Terpopuler:
5 Manfaat Berciuman bagi Kesehatan
Korupsi Simulator, KPK Periksa Lagi Jenderal Nanan
Demi Kebersihan, Kini Ada Urinoir dengan Wastafel
Ini Alasan Kuba Terima Permintaan Suaka Snowden
Pemain Muslim Mengubah Liga Inggris
Simulator SIM, Ini Pertanyaan KPK untuk Nanan