Dewan Pers Bisa Ajukan Akreditasi Sebagai Lembaga Mediasi Pers
Rabu, 22 September 2004 15:08 WIB
Bagikan
Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta: Dewan Pers bisa melakukan akreditasi terlebih dahulu seperti badan-badan mediasi yang lain jika ingin menjadi lembaga mediasi pers. "Tak perlu peraturan mahkamah (perma), yang penting masyarakat mau menggunakan dewan pers sebagai mediator. Itu yang sedang kita bangun," kata Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan, hari ini Rabu (22/9) di Jakarta.Sampai saat ini, Bagir mengaku belum menerima surat yang dikirim Dewan Pers. "Kita tidak ada keberatan apa-apa. Itukan diluar jalur pengadilan," katanya. Ia bersyukur bila nantinya dewan pers diterima sebagai mediator oleh kalangan pers. Ia menyatakan, melalui pengajuan akreditasi tersebut, Dewan Pers bisa menjadi salah satu mediator dalam sengketa yang menyangkut pers. Tapi, untuk menjadi satu-satunya, tergantung masyarakat bagaimana menerimanya.Mediator dan orang yang akan dimediasi, menurutnya bebas untuk menentukan pilihan. Namun ia berharap, mereka bisa menyelesaikan melalui jalur mediasi. Maria Ulfah - Tempo
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
Siap-siap, Ada 60 Ribu Formasi CPNS MA dan Kejagung 2024
1 hari lalu
Siap-siap, Ada 60 Ribu Formasi CPNS MA dan Kejagung 2024
Kemenpan RB menyiapkan jumlah formasi yang cukup besar bagi kejaksaan agung dan MA untuk formasi rekrutmen CPNS pada tahun ini.
Dewan Pers Minta Wartawan yang Jadi Kontestan atau Tim Sukses di Pilkada 2024 Mundur
1 hari lalu
Dewan Pers Minta Wartawan yang Jadi Kontestan atau Tim Sukses di Pilkada 2024 Mundur
Insan media yang terlibat dalam kontestasi atau menjadi tim sukses pada Pilkada 2024 diminta mengundurkan diri sebagai wartawan
Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan
2 hari lalu
Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan
Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.
Pimpinan Mahkamah Agung Diduga Ditraktir Pengacara, Komisi Yudisial Terjunkan Tim Investigasi
2 hari lalu
Pimpinan Mahkamah Agung Diduga Ditraktir Pengacara, Komisi Yudisial Terjunkan Tim Investigasi
Komisi Yudisial masih memverifikasi laporan dugaan pelanggaran kode etik pimpinan Mahkamah Agung
Australia dan Indonesia Dukung Perempuan dalam Peradilan
4 hari lalu
Australia dan Indonesia Dukung Perempuan dalam Peradilan
Mahkamah Agung Indonesia saat ini memiliki representasi perempuan tertinggi di antara lembaga penegak hukum di Indonesia.
Dewan Pers Minta Kampus Taati Perjanjian Penguatan dan Perlindungan Pers Mahasiswa
7 hari lalu
Dewan Pers Minta Kampus Taati Perjanjian Penguatan dan Perlindungan Pers Mahasiswa
Sengketa jurnalistik pers mahasiswa kini ditangani oleh Dewan Pers. Kampus diminta taati kerja sama penguatan dan perlindungan pers mahasiswa.
Perkuat Kredibilitas Media Digital, AMSI dan RSF Luncurkan Journalism Trust Initiative
7 hari lalu
Perkuat Kredibilitas Media Digital, AMSI dan RSF Luncurkan Journalism Trust Initiative
AMSI dan RSF meluncurkan program sertifikasi media bertajuk Journalism Trust Initiative di Indonesia untuk memperkuat kredibilitas media digital.
Makna Dissenting Opinion dan Final and Binding dalam Putusan MK
9 hari lalu
Makna Dissenting Opinion dan Final and Binding dalam Putusan MK
Putusan MK dengan 3 hakim MK opsi dissenting opinion merupakan final and binding dalam aturan konstitusi. Apa artinya?
Mahkamah Agung Bebaskan Dua Petani Desa Pakel Banyuwangi, Permohonan Kasasi Dikabulkan
9 hari lalu
Mahkamah Agung Bebaskan Dua Petani Desa Pakel Banyuwangi, Permohonan Kasasi Dikabulkan
Tim advokasi akan menunggu pemberitahuan resmi dari MA untuk mengeluarkan dua petani Desa Pakel yang permohonan kasasinya dikabulkan.
KPK Limpahkan Berkas Perkara Hakim Agung Gazalba Saleh ke Pengadilan
10 hari lalu
KPK Limpahkan Berkas Perkara Hakim Agung Gazalba Saleh ke Pengadilan
KPK melimpahkan berkas perkara Hakim Agung Gazalba Saleh yang terlibat dugaan gratifikasi dan TPPU ke Pengadilan Tipikor.
