TEMPO.CO, Jakarta -Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menuding pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengulur-ulur waktu terkait pemekaran Kabupaten Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan. Bahkan, DPD curiga ada politik transaksional.
"Dokumen yang diperlukan untuk pemekaran sudah lengkap," kata Wakil Ketua DPD La Ode Ida di kompleks parlemen, Senayan, Kamis, 3 Mei 2013. Berdasarkan dokumen yang diperoleh DPD, kata dia, seharusnya tidak ada alasan bagi DPR dan pemerintah menunda pengesahan pemekaran ini.
Dia meminta pemerintah dan DPR bertanggungjawab dalam penembakan di Musi Rawas. Menurutnya, kerusuhan ini seharusnya tidak perlu terjadi jika pembahasan pemekaran tidak molor. Dia curiga bahwa pemerintah dan DPR sengaja membeli waktu dalam pengesahan ini. Bahkan, Lo Ode menuding ada aroma transaksi sehingga terjadi penundaan. "Kami tidak ingin menjadikan daerah sebagai korban," kata dia.
Anggota DPD dari Sumatera Selatan, Abdul Aziz meminta Kepala Polri bertanggung jawab atas penembakan di Musi Rawas. Dia menyesalkan peristiwa tersebut dan menilai seharusnya kejadian ini tidak perlu terjadi jika pemerintah dan DPR obyektif dalam melihat proses pemekaran ini. "Tidak bisa dilihat secara politik dan transaksional," ujarnya.
Rencananya DPD akan turun langsung ke Musi Rawas untuk menjelaskan mengenai proses pemekaran. Aziz menghimbau DPR dan Kementerian Dalam Negeri juga turun langsung ke Musi Rawas. "Untuk menjelaskan langkah apa yang diambil untuk menenangkan masyarakat," kata dia.
WAYAN AGUS PURNOMO
