TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komite Etik Anis Baswedan meminta semua pihak menghindari spekulasi yang bisa melemahkan KPK dan meminta menungu hasil investigasi terkait bocornya surat perintah penyidikan atas nama Anas Urbaningrum.
"Sampai hari ini belum diputuskan apapun. Semua pihak menghindari spekulasi-spekulasi yang justru bisa melemahkan KPK sendiri," kata Anis Baswedan melalui juru bicara KPK Johan Budi, di Jakarta, Kamis.
Komite etik menurut Anis berharap KPK bisa menjadi kuat dan solid ditingkatan pimpinan dan staf. Selain itu menurut dia, KPK juga bisa semakin efektif dalam memberantas korupsi di Indonesia.
"(Diharapkan) KPK semakin efektif dalam memberantas korupsi di negeri tercinta," ujarnya.
Sebelumnya pada Sabtu (9/2) beredar dokumen dengan kepala surat berjudul "Surat Perintah Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi" yang menetapkan bahwa Tersangka Anas Urbaningrum selaku anggota DPR periode 2009-2014. Anas dikenakan pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 Undang-undang No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Baca Juga:
Surat tersebut ditandatangani oleh tiga orang pimpinan KPK yaitu Abraham Samad, Zulkarnain dan Adnan Pandu Pradja.
Di tempat terpisah pegiat antikorupsi mendesak komite etik Komisi Pemberantasan Korupsi tidak menjadi alat untuk melemahkan semangat antikorupsi para pimpinan lembaga antirasuah. Mereka pun berharap pengusutan pembocoran surat perintah penyidikan Anas Urbaningrum dilakukan secara obyektif. Semua kejanggalan dalam pengusutan kasus mantan Ketua Umum Partai Demokrat tersebut diusut tuntas.
"Termasuk mengapa Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja menarik paraf, dan mengapa Bambang Widjojanto serta Busyro Muqoddas tidak membubuhkan tanda tangan dalam draf sprindik yang bocor itu," ujar koordinator KPK Watch, Muh Yusuf Sahide, saat dihubungi melalui telepon selulernya, Sabtu, 30 Maret 2013.
Yusuf menambahkan, pengusutan ketiga pemimpin lainnya itu juga penting untuk mengetahui mengapa Abraham merasa akan didongkel. Ia tak ingin komite etik menutup mata terhadap semua informasi yang mencuat di publik. "Komite jangan menjadi instrumen para koruptor atau seolah-olah menjemput kepentingan elite tertentu," ujarnya.
Ketua KPK Abraham Samad sebelumnya menyatakan ada upaya pihak-pihak tertentu yang ingin mendongkelnya dari kursi KPK. Upaya itu dilakukan dengan mengarahkan tuduhan pembocor sprindik Anas Urbaningrum, tersangka gratifikasi kasus Hambalang, kepadanya. Bahkan, Abraham menuding kebocoran sprindik adalah bentuk pembungkaman atas dirinya. Ia menegaskan tidak terlibat dalam kasus tersebut.
Yusuf berharap putusan komite etik nantinya tidak berujung pada upaya mendongkel posisi Abraham Samad dari Ketua KPK. Komite, kata dia, harus menyelesaikan atau memperbaki persoalan di tubuh KPK secara obyektif. Tujuannya menutup peluang koruptor meraup keuntungan di baliknya.
"Komite jangan seperti selebritis yang ikut memprovokasi KPK," ujar dia. "Mudah-mudahan kebijakan komite membawa KPK lebih baik ke depan."
Adapun Boyamin meminta Abraham untuk menghadapi segala risiko yang menghadangnya dalam setiap kasus. Ia meyakinkan bahwa publik akan mendukung Abraham selama tujuannya adalah untuk pemberantasan korupsi. "Hadapi masalah dengan berani, karena itu jujur dan hebat," kata dia.
Boyamin berjanji akan menganalisis hasil keputusan komite etik nantinya. Ia akan mengambil langkah tertentu bila keputusan tersebut dianggap subyektif.
TRI SUHARMAN | ANTARA
Topik Terhangat: Kudeta || Serangan Penjara Sleman || Harta Djoko Susilo || Nasib Anas
Berita Lainnya:
Firasat Buruk Pemindahan Tahanan LP Sleman
Penyerangan LP Sleman Terencana, Ini Indikasinya
BIN: Senjata Penyerang LP Sleman Bukan Standar TNI
Siapa Tak Trauma Lihat Serangan Penjara Sleman
