Kasus Lapas Cebongan, Polda Perlu Gaet Agen Asing?

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gedung Lapas Kelas II B Cebongan. TEMPO/Suryo Wibowo

    Gedung Lapas Kelas II B Cebongan. TEMPO/Suryo Wibowo

    TEMPO.CO , Jakarta: Komisi Kepolisian Nasional mengusulkan polisi mengambil ahli dari luar untuk menyelidiki kasus penembakan empat tahanan lembaga pemasyarakatan kelas II B Cebongan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Alasan Kompolnas, ada kendala dalam penyelidikan.

    "Ambil saja ahli dari luar, misal FBI. Mereka bisa melacak alat komunikasi dengan teknologi tinggi," kata anggota Kompolnas Hamidah Abdurrachman di Lapas Cebongan.

    Satu dari bukti-bukti dalam pembunuhan tahanan di dalam Lapas Cebongan adalah selongsong dan proyektil peluru. Sampai kini hasil laboratorium forensik maupun visum atas proyektil itu masih belum keluar. Kompolnas menganggap itu sebagai kendala lain dalam penyelidikian kasus yang terjadi di sel A5 (Anggrek nomor 5).

    "31 proyektil dan selongsong itu dari senjata apa? Apakah hanya dari satu jenis senjata? Kami kan belum tahu," kata Hamidah.

    Meski demikian, Hamidah yakin jika polda masih mampu menangani kasus tersebut. Jika hasilnya keluar, Kompolnas mendesak Kepala Kepolisian Daerah DIY untuk menyampaikan hasilnya kepada publik.

    Usai dari Polda DIY, Kompolnas menuju lapas Cebongan. Mereka ingin mengetahui ihwal peristiwa penembakan itu. Mereka menanyakan kepada para saksi. "Kami ingin menegaskan profil pelaku. Bahwa penembakan itu dilakukan secara terencana, oleh ahli, dan punya senjata," kata Hamidah.

    Tim Kompolnas yang datang selain Hamidah adalah Sekretaris Kompolnas Irjen Pol (Purn) Logan Siagian dan perwira pendamping AKBP Bustari.

    PITO AGUSTIN RUDIANA

    Baca Juga
    Susahnya Masuk Markas Kopassus Kandang Menjangan
    Enggak Usah ke Jogja kalau Buat Rusuh!

    Penyerang LP, Polisi Enggan Berandai-andai
    Giliran Polisi Mabes Terjaring Operasi Narkotika


    Topik Terhangat Tempo.co: Serangan Penjara Sleman || Adi Vs Eyang Subur || Harta Djoko Susilo ||Agus Martowardojo


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.