Iklan
TEMPO Interaktif, Mataram:Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno mengatakan, anggota DPRD di daerah-daerah yang tersangkut kasus, wewenang pelantikannya ada pada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD). Mendagri hanya menerima rekomendasi bagi anggota DPR RI."Saya tegaskan pelantikan ada pada KPU di daerah,"tegas Hari Sabarno, di sela-sela acara Gelar TeknologiTepat Guna Nasional VI tahun 2004, di Mataram, Selasa(24/8) siang.Menurut Hari Sabarno, lembaganya jangan ditarik-tarikuntuk ikut berkecimpung soal jadi dan tidaknyapelantikan sejumlah anggota DPRD di seluruh Indonesiayang terlibat kasus. Alasannya, karena selama inikewenangan secara administratif maupun kelembagaantelah jelas. "Mohon jangan diseret-seret kesana,"paparnya.Dia contohkan, misalnya jika merujuk Undang-UndangSusunan dan Kedudukan Tahun 2003, yang di antarapoinnya menyebutkan, bagi anggota DPRD terpilih dankemudian terlibat kasus dengan ancaman hukuman di ataslima tahun, diakuinya sebagai salah satu pedoman bisatidaknya anggota DPRD tersebut dilantik. Namun,lanjutnya, sekali lagi kewenangan pelantikannyadikembalikan ke KPU Daerah. "Jika KPU di Daerahmerekomendasikan untuk di lantik, ya urusan dia,"paparnya.Sujatmiko - Tempo News Room
Iklan
