TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Bengkulu Hamka Sabri mengatakan hingga saat ini masih ada 605 ribu warga Provinsi Bengkulu belum merekam data Elektronik-Kartu Tanda Penduduk (E-KTP). Hal tersebut menunjukan masih ada pekerjaan rumah pemerintah untuk menuntaskan hal tersebut hingga Juni 2013.
"Sebanyak 35 persen dari 1.705 juta penduduk Bengkulu belum terekam data e-KTP," katanya, Senin 11 Maret 2013. Hamka mengatakan target rekam data bagi 605 ribu orang warga Bengkulu ini diharapkan terealisasi dengan dukungan semua pihak, terutama warga yang wajib KTP.
Direktur Informasi Kependudukan Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Sugiarto di Bengkulu mengutarakan, masih terdapat 10 juta orang yang wajib KTP namun belum merekam data E-KTP sehingga perlu percepatan dengan target pada Juni 2013 sudah tuntas.
Ia mengatakan hal itu dalam temu teknis percepatan perekaman data E-KTP yang diikuti dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu. "Perekaman data reguler E-KTP tersebut penting dipercepat karena pada 31 Desember 2013 KTP manual tidak berlaku lagi," ungkapnya.
Ia menambahkan apabila perekaman data secara massal sudah tercapai 173 juta warga Indonesia maka perekaman data reguler yang perlu dipercepat.
Lebih lanjut dikatakan Sugiarto, perekaman data reguler sebanyak 10 juta orang tersebut merupakan warga yang memasuki usia peralihan dari 16 tahun ke 17 tahun yang sudah wajib KTP, serta warga yang sudah menikah.
Menurutnya, Secara umum kendala perekaman data E-KTP di Indonesia memiliki kendala yang hampir sama, yakni rendahnya kesadaran masyarakat, minimnya petugas, jarak atau lokasi penduduk di wilayah pedalaman serta peralatan terutama di wilayah Timur dengan medan yang cukup berat.
Meski demikian, dengan keterbatasan tersebut, pihjaknya optimis realisasi percepatan rekam data E-KTP yang ditargetkan hingga Juni 2013 akan terealisasi.
PHESI ESTER JULIKAWATI
