Kasus Simulator SIM, KPK Kembali Periksa Anggota DPR  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Anggota DPR RI Azis Syamsudin (belakang) bersama mantan Menteri Perumahan Rakyat Suharso Monoarfa yang menjadi saksi dalam sidang Sengketa kewenangan lembaga Negara (SKLN) tentang pembelian Saham Newmont di Mahkamah Konstitusi Jakarta (10/04). TEMPO/Amston Probel

    Anggota DPR RI Azis Syamsudin (belakang) bersama mantan Menteri Perumahan Rakyat Suharso Monoarfa yang menjadi saksi dalam sidang Sengketa kewenangan lembaga Negara (SKLN) tentang pembelian Saham Newmont di Mahkamah Konstitusi Jakarta (10/04). TEMPO/Amston Probel

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa anggota Komisi Hukum DPR. Anggota Fraksi Demokrat, Dasrul Jabbar, hari ini dijadwalkan diperiksa dalam kasus simulator mengemudi. “Diperiksa untuk tersangka Djoko Susilo dalam kasus simulator,” ujar juru bicara KPK, Johan Budi S.P., kepada Tempo, Kamis, 7 Maret 2013. Pemeriksaan Dasrul merupakan pengembangan dari pemeriksaan sebelumnya.

    KPK juga sudah memeriksa empat politikus Senayan terkait dengan kasus simulator. Mereka adalah Bambang Soesatyo, Azis Syamsudin, Benny Kabur Rahman, dan Herman Heri. Nama mereka sebelumnya disebut oleh bekas Bendahara Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin.

    Politikus DPR diduga ikut menerima uang terkait dengan pembahasan anggaran simulator. Posisi mereka sebagai anggota Komisi Hukum yang menjadi mitra kerja kepolisian diduga memungkinkan penyalahgunaan wewenang. Politikus DPR yang telah dipanggil KPK sudah membantah adanya pembahasan anggaran simulator di Komisi Hukum.

    Selain Dasrul, KPK juga dijadwalkan memeriksa Wiwik, yang disebut sebagai pegawai kesekjenan DPR. “Diperiksa sebagai bagian dari pengembangan kasus,” kata Johan.

    Inspektur Jenderal Djoko Susilo adalah tersangka kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang proyek simulator kemudi di Korps Lalu Lintas. Djoko dikenal memiliki banyak aset berupa rumah, di antaranya di Jalan Langenastran Kidul Nomor 7, Kelurahan Patehan, Kecamatan Keraton, Yogyakarta; di kawasan Laweyan, Solo; serta di Jalan Raya Lewinanggung, pinggiran Depok, Jawa Barat.

    Djoko terakhir melaporkan kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dua tahun lalu senilai Rp 5,62 miliar. Pundi-pundi itu terdiri atas barang tidak bergerak sebesar Rp 4,6 miliar, harta bergerak Rp 775 juta, serta giro Rp 237 juta.

    SUBKHAN

    Berita Populer:
    Hotma Sitompul: Semakin Lama Terbuka Kasus Raffi

    Begini SMS Antara Yuni Shara dan Polisi Soal Raffi

    Menkopolhukam: Pembubaran Densus 88 Berlebihan

    Krisdayanti: Yuni Kecewa Atas Tuduhan Itu

    Kangen Warteg, Dahlan ke Warmo


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tommy Soeharto dan Prabowo, Dari Cendana Sampai ke Pemerintahan

    Tommy Soeharto menerima saat Prabowo Subianto masuk dalam pemerintahan. Sebelumnya, mereka berkoalisi menghadapi Jokowi - Ma'ruf dalam Pilpres 2019.