Bank Jabar Banten: Kami Cuma Korban Kredit Fiktif

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sofi Suryasnia, Senior Vice President Bank BJB. TEMPO/Aditya Herlambang Putra

    Sofi Suryasnia, Senior Vice President Bank BJB. TEMPO/Aditya Herlambang Putra

    TEMPO.CO, Jakarta - Corporate Secretary Bank Jabar Banten Sofi Suryasnia menegaskan bahwa pihaknya hanya menjadi korban dari kasus kredit fiktif yang terjadi saat ini. “Kami ini kan cuma korban, nanti kami serahkan semuanya pada kuasa hukum saja,” kata Sofi, Rabu, 27 Februari 2013.

    Sofi enggan menjelaskan nasib manajer BJB Surabaya yang diduga menyalurkan kredit fiktif ke PT Cipta Inti Pramindo senilai Rp 55 miliar. Dia mengaku belum mengetahui langkah internal yang akan ditempuh perusahaan terkait dengan nasib karyawan tersebut. “Nanti saya cek dulu,” ujar Sofi.

    Mengutip laporan majalah Tempo, BJB diketahui mengucurkan kredit senilai Rp 250 miliar ke PT Cipta Inti Pramindo. Dalam dokumen persetujuan kredit nomor 153/SBY-KOM/2011 tertulis kredit senilai Rp 250 miliar itu diperuntukkan buat membiayai proyek tahun 2011, yang pendanaannya diambil dari APBN dan APBD. Suku bunga yang diterapkan efektif mengambang 13,25 persen, yang dievaluasi setiap tiga tahun.

    Dari total kredit itu, akhirnya yang dipakai hanya Rp 100 miliar. Dana Rp 60 miliar dimanfaatkan untuk membiayai proyek pengadaan pakan ikan di Kementerian Kelautan dan Perikanan serta proyek pengadaan benih PT Sang Hyang Seri (Persero). Kasus kredit fiktif ini juga menyeret Komisaris PT Radina Niaga Mulia, Elda Devianne Adiningrat, sebagai tersangka.

    PT Radina Niaga merupakan salah satu vendor PT Cipta Inti Parmindo yang menerima fasilitas kredit Bank Jabar. Kredit tersebut diduga mengalir dari trio Elda, Ahmad Fathanah, dan Luthfi Hasan Ishaaq. Kepada Direktur Utama Cipta Inti Parmindo, Yudi Setiawan, Fathanah dan Elda menjanjikan sejumlah proyek. “Fathanah dan Elda mengaku bisa membuka pintu agar mendapat proyek di berbagai tempat,” kata dia.

    Awalnya, Yudi hanya mengajukan kredit sebesar Rp 76 miliar kepada Bank Jabar. “Namun, saat permohonan diajukan, tanpa diminta, bank menaikkan plafon menjadi Rp 250 miliar,” kata Yudi. Kemudahan ini diduga berkaitan erat dengan peranan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan. Pemda Jawa Barat sendiri memiliki 30 persen saham di bank daerah itu.

    SUBKHAN

    Berita Terpopuler:
    Perlawanan Anas : Dana ke Ibas Tanya ke Amir

    Amir Jawab Anas: Nazar Tak Pernah Sebut Nama Ibas

    Mahfud Md.: Teman Korupsi Jangan Ditutupi

    Anas Urbaningrum: SBY Anggap Saya Tak Loyal

    Ketika Jokowi Ditegur DPRD Lagi


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lakon DPR, Jokowi, dan MK dalam Riwayat Akhir Kisah KPK

    Pada 4 Mei 2021, Mahkamah Konstitusi menolak uji formil UU KPK. Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Jokowi juga punya andil dalam pelemahan komisi.