Modal Jadi Kepala Desa di Jember Rp 130-150 Juta  

Reporter

ANTARA/Wahyu Putro A

TEMPO.CO, Jember - Modal untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa di Kabupaten Jember, Jawa Timur, mencapai Rp 130 juta hingga Rp 150 juta. Biaya digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari pendaftaran, operasional panitia, pengamanan, logistik, dan transportasi pemilih.

"Biaya sebesar itu untuk membatasi agar jumlah calon tidak terlalu banyak," kata Mohtar Abadi, panitia pemilihan di Desa Sidomukti, Kecamatan Mayang, Rabu, 27 Februari 2013.

Diakuinya bahwa panitia pemilihan menetapkan kebijakan sendiri, meski hal itu tidak tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Ketua panitia di Desa Curah Lele, Kecamatan Balung, Muhammad Erfan, mengatakan, biaya pendaftaran ditanggung bersama oleh semua calon. Dengan demikian, setiap calon tidak perlu repot mengerahkan pemilih dan membiayai pengamanan. Sebab, akan diurus oleh panitia.

"Patokan biaya Rp 130 sampai 150 juta sudah disepakati seluruh panitia pilkades di Jember. Tergantung jumlah pemilih dan kondisi desa,” ujarnya.

Salah seorang calon Kepala Desa Selodakon, Kecamatan Tanggul, Agus, mengeluhkan besarnya biaya tersebut. Namun tidak berdaya menolaknya karena sudah menjadi ketetapan panitia, Badan Perwakilan Desa (BPD), serta kepala desa. "Ya, daripada tidak jadi nyalon," ucapnya.

Menurut Agus, biaya pendaftaran memang ditanggung bersama lima calon lainnya. Namun Agus masih harus menyediakan biaya kampanye untuk menggalang dukungan masyarakat, seperti membuat spanduk, baliho, honor tim sukses, hingga konsumsi orang-orang yang melekan di rumahnya setiap hari. Jumlahnya jauh lebih besar dari biaya pendaftaran.

Salah seorang calon Kepala Desa Sidomukti, Hisbullah, juga memaparkan hal serupa. Dari jumlah biaya pendaftaran Rp 130 juta yang ditanggung bersama dua calon lainnya, Hisbullah membayar Rp 43 juta. ”Tapi biaya lainnya lebih dari Rp 100 juta," tuturnya.

Calon lainnya, Sunardi, harus menggadaikan beberapa petak sawah dan menjual ternaknya untuk biaya kampanye dan penggalangan dukungan. "Ya, sudah lumrah. Untuk ikut pilkades harus punya uang ratusan juta.”

Kepala Subbagian Administrasi dan Perangkat Desa pada Bagian Pemerintahan Desa Kabupaten Jember, Najib, mengakui biaya ratusan juta itu adalah kesepakatan antara calon, panitia, dan perangkat desa. "Tidak jadi masalah. Itu otoritas masing-masing desa,” katanya.

Untuk biaya operasional dan administrasi panitia, Pemerintah Kabupaten Jember juga memberikan bantuan Rp 10 juta kepada setiap desa. Itu sebabnya tidak dibenarkan memungut biaya lain, termasuk pengamanan, karena dilarang oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Sebanyak 161 desa di Kabupaten Jember akan menggelar pemilihan. Mulai Maret 63 desa, Mei 83 desa, dan November 14 desa. Juli hingga Agustus tidak dilakukan karena harus menghadapi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur.

MAHBUB DJUNAIDY

Baca juga:
Spanduk Aliansi Nasional Anti-SBY Muncul di Kediri

Gugat Cerai, Venna Melinda Masih Berharap Damai

Pelapor Raffi Ahmad, Artis 'N'=Nikita Mirzani?

Politikus DPR Ramai-ramai Bela Anas






ICW Anggap Perpanjangan Jabatan Kepala Desa 9 Tahun Berpotensi Suburkan Oligarki

1 hari lalu

ICW Anggap Perpanjangan Jabatan Kepala Desa 9 Tahun Berpotensi Suburkan Oligarki

ICW menemukan setidaknya ada tiga masalah jika usulan perpanjangan masa jabatan kepala desa diakomodasi.


PT Inti Tawarkan E-KTP Reader untuk Mencegah Pencurian Data

14 Oktober 2021

PT Inti Tawarkan E-KTP Reader untuk Mencegah Pencurian Data

Sejak pemasaran pertamanya di awal tahun 2015, PT INTI telah memasarkan produk E-KTP Reader sebanyak 12.463 unit.


PPKM Darurat, Pemilihan 77 Kepala Desa di Kabupaten Tangerang Ditunda

2 Juli 2021

PPKM Darurat, Pemilihan 77 Kepala Desa di Kabupaten Tangerang Ditunda

Pemerintah Kabupaten Tangerang telah menunda Pilkades serentak itu dari 4 Juli menjadi 18 Juli 2021.


Deklarasi Damai Pilkades 2021, Bupati Bekasi: Jangan Sampai Terkotak-Kotak

26 Maret 2021

Deklarasi Damai Pilkades 2021, Bupati Bekasi: Jangan Sampai Terkotak-Kotak

Deklarasi damai Pilkades Kabupaten Bekasi itu dihadiri 33 calon kepala desa dari sembilan desa.


Pilkades serentak Kabupaten Bekasi Digelar 13 Desember 2020

20 Agustus 2020

Pilkades serentak Kabupaten Bekasi Digelar 13 Desember 2020

Jadwal pilkades serentak Kabupaten Bekasi itu diputukan sesuai arahan Bupati Bekasi usai berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri.


Usul Alokasi Anggaran Pilkades Serentak di Bogor Rp 27 Miliar

8 Februari 2019

Usul Alokasi Anggaran Pilkades Serentak di Bogor Rp 27 Miliar

Pilkades serentak gelombang tiga di Kabupaten Bogor melibatkan 339 desa. Sebagian besar meminta dilaksanakan akhir tahun ini juga.


Tulungagung Kucurkan Rp 15 Miliar Untuk Pemilihan Kepala Desa

13 Oktober 2018

Tulungagung Kucurkan Rp 15 Miliar Untuk Pemilihan Kepala Desa

Pemerintah Tulungagung menyiapkan anggaran sebesar Rp 15 miliar untuk penyelenggaraan pemilihan kepala desa atau pilkades serentak pada 2019.


465 Orang Berebut 154 Kursi Kepala Desa di Bekasi

24 Juli 2018

465 Orang Berebut 154 Kursi Kepala Desa di Bekasi

Pemda setempat mengizinkan jika dana yang dialokasikan dianggap kurang oleh panitia, para calon kepala desa bisa dimintai sumbangan.


Bareng Asian Games, Polisi Jaga Ketat Pilkades Serentak di Bekasi

24 Juli 2018

Bareng Asian Games, Polisi Jaga Ketat Pilkades Serentak di Bekasi

Pilkades serentak digelar di antara perhelatan Asian Games. Polisi Bekasi ikut berjaga karena ada satu cabang olahraga dimainkan di Cikarang.


Pilkades Serentak Tangerang, Lima Orang Tertangkap Basah Berjudi

27 Agustus 2017

Pilkades Serentak Tangerang, Lima Orang Tertangkap Basah Berjudi

Pelaku judi ada yang bekerja sebagai pedagang, karyawan, dan wiraswasta. "Mereka melakukan praktik perjudian dengan modus taruhan," kata Gunarko.