Iklan
TEMPO Interaktif, Solo: Pondok Pesantren Al Mukmin Ngruki Sukoharjo berharap pihak Kedutaan Besar yang diundang mengikuti seminar nasional "Syariat Islam dan Tantangan Globalisasi untuk membangun Peradaban Penuh Rahmatan Lil'alamin" dapat mengirimkan wakil. Dengan kehadiran mereka, tudingan miring yang sering dilontarkan terhadap kelompok yang memperjuangan syariat Islam, seperti halnya Ngruki, di kemudian hari tidak terjadi lagi. "Kami berharap, sebelum pelaksanaan seminar dari kedutaan besar yang kita undang sudah memberikan konfirmasi. Sejauh ini, sudah ada tiga kedutaan yang memberikan informasi, dua diantaranya Belanda dan Inggris, yang tidak bisa datang, satu lagi dari Jepang, belum pasti tetapi katanya akan mengirimkan wakilnya," ujar Ketua Panitia Seminar, Nur Hadi, kepada Tempo News Room, Selasa (10/8).Seperti diberitakan, Kamis (12/8) lusa, Pondok Pesantren Al Mukmin Ngruki Sukoharjo mengundang 10 kedutaan besar asing untuk berdialog mengenai syariat Islam. 10 perwakilan negara yang diundang adalah Amerika Serikat, Jerman, Prancis, Inggris, Korea Selatan, Jepang, Thailand, Singapura dan Filipina. Undangan tersebut dimaksudkan agar negara-negara yang selama ini memandang negatif keberadaan pondok pesantren dan upaya penegakkan syariat islam yang dilakukan Pondok Ngruki, mengetahui yang sebenarnya kegiatan mereka. Nurhadi membantah pernyataan dari pihak kedutaan Singapura dan Thailand yang mengatakan belum menerima surat undangan dari pihaknya. Menurut pengajar Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) ini, undangan ke kedubes sudah dikirimkan sebulan yang lalu. "Surat tanda terimanya ada semua. Bohong kalau tidak menerima undangan, kami mempunyai bukti kok," tegasnya.Sementara itu, ustad senior Ngruki, Ibnu Hanifah menyayangkan ketidakhadiran perwakilan dari kedutaan tersebut. Menurutnya, dengan adanya forum seminar tersebut mereka dapat mengetahui langsung pandangan syariat Islam. "Aneh kalau mereka tidak datang, ada forum ilmiah yang bisa dimanfaatkan untuk saling dialog dan berdebat tetapi malah tidak dimanfaatkan," tandasnya.Sampai dengan Selasa (10/8), tercatat sejumlah kalangan non muslim telah menyatakan kesediaan mereka hadir. Dari daftar konfirmasi, tercatat dua utusan dari Dewan Gereja Indonesia yang menyatakan ingin mengikuti acara tersebut. Dari 150-an peserta yang diharapkan, sebagian besar didominasi peserta dari kalangan perguruan tinggi dan pondok pesantren serta ormas Islam di sekitar Jawa Tengah. Imron Rosyid - Tempo News Room
Iklan
