TEMPO Interaktif, Jakarta:Anggota Dewan Pers Hinca Panjaitan menyatakan UU Pers sudah sangat lengkap, termasuk mencakup pidana. Pernyataan ini dikatakannya kepada Tempo News Room, Rabu (28/7), membantah pernyataan Ketua Mahkamah Agung (MA) Bagir Manan yang mengatakan bahwa dalam UU Pers tidak mengatur pidana."Pasal-pasal dalam UU Pers sangat banyak, lebih dari lima, kata Hinca. Di antara pasal-pasal tersebut adalah pasal 5 ayat 1 yang menyatakan bahwa pers harus memberitakan informasi dan fakta yang tidak bertentangan dengan norma-norma. Kalau ini dilanggar dikenai pidana seperti dalam pasal 18 ayat 2 yaitu denda Rp 500 ribu. Hanya masalahnya, menurut Hinca, para aparat hukum yang menangani masalah pers tidak membaca UU Pers dengan teliti. Contohnya soal pencemaran nama baik, dalam kode etik di butir 7 diatur, yaitu jurnalis harus meralat, mencabut dan meminta maaf kepada masyarakat yang merasa nama baiknya dirugikan.Hinca mengaku sebagai satu-satunya orang yang tidak setuju dengan adanya revisi UU Pers. UU Pers itu sudah amat lengkap, tinggal masalahnya pemahaman dan implementasinya yang harus diselaraskan. Kita minta para ahli hukum memahami bagaimana pers bekerja dan pers juga sebaliknya, kata Hinca lagi.Khairunnisa - Tempo News Room
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
Pimpinan Mahkamah Agung Diduga Ditraktir Pengacara, Komisi Yudisial Terjunkan Tim Investigasi
13 menit lalu
Pimpinan Mahkamah Agung Diduga Ditraktir Pengacara, Komisi Yudisial Terjunkan Tim Investigasi
Komisi Yudisial masih memverifikasi laporan dugaan pelanggaran kode etik pimpinan Mahkamah Agung
Australia dan Indonesia Dukung Perempuan dalam Peradilan
1 hari lalu
Australia dan Indonesia Dukung Perempuan dalam Peradilan
Mahkamah Agung Indonesia saat ini memiliki representasi perempuan tertinggi di antara lembaga penegak hukum di Indonesia.
Dewan Pers Minta Kampus Taati Perjanjian Penguatan dan Perlindungan Pers Mahasiswa
4 hari lalu
Dewan Pers Minta Kampus Taati Perjanjian Penguatan dan Perlindungan Pers Mahasiswa
Sengketa jurnalistik pers mahasiswa kini ditangani oleh Dewan Pers. Kampus diminta taati kerja sama penguatan dan perlindungan pers mahasiswa.
Perkuat Kredibilitas Media Digital, AMSI dan RSF Luncurkan Journalism Trust Initiative
4 hari lalu
Perkuat Kredibilitas Media Digital, AMSI dan RSF Luncurkan Journalism Trust Initiative
AMSI dan RSF meluncurkan program sertifikasi media bertajuk Journalism Trust Initiative di Indonesia untuk memperkuat kredibilitas media digital.
Makna Dissenting Opinion dan Final and Binding dalam Putusan MK
6 hari lalu
Makna Dissenting Opinion dan Final and Binding dalam Putusan MK
Putusan MK dengan 3 hakim MK opsi dissenting opinion merupakan final and binding dalam aturan konstitusi. Apa artinya?
Mahkamah Agung Bebaskan Dua Petani Desa Pakel Banyuwangi, Permohonan Kasasi Dikabulkan
6 hari lalu
Mahkamah Agung Bebaskan Dua Petani Desa Pakel Banyuwangi, Permohonan Kasasi Dikabulkan
Tim advokasi akan menunggu pemberitahuan resmi dari MA untuk mengeluarkan dua petani Desa Pakel yang permohonan kasasinya dikabulkan.
KPK Limpahkan Berkas Perkara Hakim Agung Gazalba Saleh ke Pengadilan
7 hari lalu
KPK Limpahkan Berkas Perkara Hakim Agung Gazalba Saleh ke Pengadilan
KPK melimpahkan berkas perkara Hakim Agung Gazalba Saleh yang terlibat dugaan gratifikasi dan TPPU ke Pengadilan Tipikor.
Profil Gayus Lumbuun, Ketua Tim Hukum PDIP yang Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran
7 hari lalu
Profil Gayus Lumbuun, Ketua Tim Hukum PDIP yang Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran
Ketua Tim Hukum PDIP Gayus Lumbuun minta KPU menunda penetapan prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih Pilpres 2024. Ini Profilnya
Hakim Agung Suharto Terpilih sebagai Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial
8 hari lalu
Hakim Agung Suharto Terpilih sebagai Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial
Hakim Agung Suharto terpilih sebagai Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial menggantikan Sunarto.
KPK Eksekusi Bekas Hakim Prasetyo Nugroho ke Lapas Sukamiskin
13 hari lalu
KPK Eksekusi Bekas Hakim Prasetyo Nugroho ke Lapas Sukamiskin
KPK mengeksekusi bekas hakim Prasetyo Nugroho ke Lapas Sukamiskin, Bandung dalam perkara suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA).
