Tim Wiranto dan Amien Tolak Teken Rekapitulasi Suara

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO Interaktif, Jakarta:Saksi dari Wiranto-Shalahuddin Wahid dan Amien Rais-Siswono menolak menandatangani hasil rekapitulasi penghitungan suara manual yang dilakukan KPU di Jakarta Convention Center kemarin. Alasan mereka, ditemukan banyak kejanggalan dan penyimpangan dalam proses rekapitulasi, di antaranya penggelembungan dan penghilangan suara. Menurut Berliana Kartakusumah, koordinator tim sukses Wiranto-Wahid, surat edaran SK KPU Nomor 151 tertanggal 5 Juli 2004 tentang pengesahan suara yang salah coblos menjadi pemicu munculnya banyak kejanggalan. Dia meminta KPU menghitung ulang suara karena dinilai banyak cacat. Di samping itu, tim Wiranto-Wahid meminta pengertian KPU agar tidak menandatangani berita acara penghitungan suara sementara menunggu fatwa dari Mahkamah Agung tentang keabsahan surat edaran.Menurut Berliana, konsekuensi logis tidak menandatangani pengesahan surat suara memang mengharuskan KPU menghitung ulang. "Kalau (penghitungan ulang) itu dilakukan, berarti KPU menanggapi judicial review yang kami ajukan. Kalau tidak, kami akan menunggu fatwa dari Mahkamah Agung," kata Berliana. Jika Mahkamah Agung memfatwakan surat edaran itu tidak sah, maka secara otomatis, kata dia, penghitungan suara diulang. Langkah kubu Wiranto yang akan melakukan judicial review atas surat edaran KPU mendapat dukungan Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tandjung. "Saya pribadi dan Partai Golkar akan mendukung langkah hukum tersebut, asalkan disertai dengan bukti-bukti yang valid," kata Akbar saat mengunjungi Pondok Pesantren Darul Ulum Agung di Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, Sabtu (24/7).Sementara itu, koordinator saksi dari tim Amien-Siswono, Mohamad Hafidz, mengatakan, timnya menolak menandatangani karena menemukan banyak kejanggalan yang tidak bisa ditoleransi. Menurut dia, di beberapa provinsi banyak ketidakbenaran yang berarti penghitungan nasional dinyatakan cacat. Hafidz menyebut tiga provinsi (Sumatera Selatan, Banten dan Jawa Timur). Secara jelas di sana terjadi selisih suara yang cukup besar yang disebutnya penggelembungan suara. Dia menolak mengatakan bahwa kejanggalan ini mempengaruhi posisi Amien. Menurut Hafidz, timnya hanya ingin pemilu berlangsung jujur dan adil. Idealnya, penghitungan ulang dilakukan. Namun, pihaknya sudah menyetujui untuk menandatangani hasil atas tiga provinsi, yaitu Bangka-Belitung, Kepulauan Riau, dan Riau. "Kalau yang sesuai dengan hitungan kami, ya kami terima. Tidak akan kami persulit. Yang baru kami terima pun baru disetujui, tapi belum kami tanda tangani," tutur Hafidz.Ketika dikonfirmasikan kepadanya bahwa Amien mengatakan mustahil penghitungan ulang dilakukan, dia menyatakan bahwa Amien belum tahu kondisi yang sebenarnya. "Pak Amien baru pulang umrah, hanya tahu cerita sedikit. Tapi setelah kami laporkan, Pak Amien mengatakan: lanjutkan," kata Hafidz.Ketika banyak anggota KPU menyatakan bahwa saksi-saksi dari masing-masing tim di tingkat daerah sudah menandatangani hasil penghitungan, Hafidz menyayangkannya. "Saksi kami di lapangan terlalu cepat menandatangani. Mereka sudah patah semangat dan tidak ngotot lagi. Ini implikasi dari hasil penghitungan melalui teknologi informasi yang melemahkan semangat mereka," kata dia.Menanggapi penolakan penandatanganan saksi dari dua pasangan kandidat itu, anggota KPU Mulyana W. Kusumah menyatakan tidak mempermasalahkannya. Menurut dia, penghitungan suara tetap sah meski saksi di tingkat pusat tidak menandatangani.Anggota KPU lainnya, Anas Urbaningrum, mengatakan, pihaknya tidak menunggu putusan judicial review yang diajukan Wiranto-Wahid dan Amien-Siswono. Pasalnya, penghitungan suara yang dilakukan KPU sudah diatur dalam undang-undang. "Tahapan pemilu sudah diatur, sudah melalui undang-undang. Tidak ada alasan menunggu," kata Anas ketika dihubungi Tempo News Room kemarin sore. Undang-undang yang dimaksud adalah UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilu.Mulyana berpendapat, judicial review itu tidak mempengaruhi legalitas rekapitulasi penghitungan suara. "Jadi, kami tetap meneruskan rekapitulasi penghitungan," katanya.Baru tujuh provinsi yang sudah direkapitulasi penghitungan suaranya oleh KPU di Jakarta Convention Center kemarin.Tujuh provinsi yang sudah direkapitulasi suaranya ialah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, dan Bengkulu. Istiqomatul Hayati/Martha Warta/Bibin Bintariadi - Tempo News Room

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aman Ibadah Sholat Ramadan Saat Covid-19

    Pemerintah DKI Jakarta telah mengizinkan masjid ataupun mushola menggelar ibadah sholat dalam pandemi.