Hamzah Haz: Status Akbar Tergantung Fraksi-Fraksi di DPR

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO Interaktif, Jakarta:Sebaiknya keputusan untuk menonaktifkan Akbar Tanjung sebagai Ketua DPR, menurut Wakil Presiden Hamzah Haz, diserahkan kepada fraksi-fraksi di DPR. Menurut dia, sejauh ini belum ada ada larangan seorang pejabat tinggi yang dikenakan status tersangka harus mengundurkan diri dari jabatannya. Sebab, lanjut dia, hal tersebut harus memperoleh ketetapan hukum secara pasti. “Tersangka itu kan belum tentu bersalah, kita lihat proses peradilannya nanti” ujar Hamzah yang dimintai pendapatnya oleh wartawan saat menuju ruang kerjanya di Istana Wakil Presiden Jakarta, Selasa (8/1). Sekalipun kasus tersebut telah dilimpahkan ke pengadilan, papar wapres, prosesnya harus ditunggu hingga selesai, termasuk jika ada permintaan naik banding. “Kecuali kalau sudah bersalah, itu harus. Tersangka kan masih ada prosesnya” ujar dia. Namun jika ada, masalah di luar itu, bisa dibicarakan bersama. “Jadi tergantung fraksi-fraksi di DPR. Ketika ditanya sikap partainya, Hamzah yang juga Ketua Umum PPP, menolak berpendapat, sebab, masalah itu sudah diserahkan pada fraksi PPP di DPR. Peristiwa penetapan status tersangka pada seorang Ketua DPR, kata dia, merupakan suatu yang baru. Karena itu, dia menyatakan, hal itu lebih baik diserahkan kepada DPR sendiri untuk menentukan keputusannya. Dia berpendapat, sejauh DPR tidak mempunyai masalah terhadap penetapan Akbar sebagai tersangka, maka tidak perlu mengundurkan diri. Seperti diberitakan di media massa, Senin (7/1) kemarin, Kejaksaan Agung menetapkan Ketua DPR Akbar Tandjung sebagai tersangka dalam kasus penyelewengan dana non-bujeter Bulog Rp 54,6 miliar. Kalangan politisi di DPR mendesak ketua umum Partai Golkar itu utnuk melepaskan jabatannya sebagai ketua DPR. Sebelum Akbar, Gubernur Bank Indonesia Syahril Sabirin juga menjadi tersangka pada kasus Bank Bali dan masih menjalani proses pengadilan. (Dede Ariwibowo-Tempo News Room)

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tujuh Poin Revisi UU KPK yang Disahkan DPR

    Tempo mencatat tujuh poin yang disepakati dalam rapat Revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 atau Revisi UU KPK pada 17 September 2019.