TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan meminta pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat menyurati Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar datang ke Dewan Perwakilan Rakyat untuk menjelaskan tata kelola pemerintahan.
"Ini demi marwah pemerintahan," kata anggota DPR Tjahjo Kumolo saat menggelar rapat gabungan dengan Menteri Pertahanan, Menteri Keuangan, dan Sekretaris Kabinet di kompleks parlemen, Senayan, Senin malam, 10 Desember 2012.
Tjahjo mengkritik sikap menteri yang selalu beralasan bahwa tindakan mereka berdasarkan arahan Presiden. Hal ini mengacu pada penjelasan Sekretaris Kabinet Dipo Alam dan Menteri Keuangan Agus Martowardodjo. Tapi, dia mengkritik, arahan Presiden ini diterjemahkan berbeda oleh para pembantunya.
Dipo Alam dalam penjelasannya menyatakan tidak pernah meminta Menteri Keuangan untuk memblokir anggaran Kementerian Pertahanan sebesar Rp 678 miliar. Dipo Alam menyatakan dia mengirimkan surat yang berisi permintaan rasionalisasi pemanfaatan dana optimalisasi tersebut.
Dipo menjelaskan, surat ini didasarkan pada laporan yang dia terima dari sejumlah pejabat eselon I di sejumlah kementerian. Dipo tidak bersedia membuka kementerian apa saja yang dia laporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai adanya kongkalikong dan penggelembungan anggaran.
Menteri Agus menerangkan, urusan pembintangan ini merupakan urusan internal pemerintah. Dia mengakui masih ada sejumlah telaah yang dia lakukan mengenai pemblokiran ini. "Kami masih koordinasi untuk mencari solusi," kata Agus.
Namun Agus juga khawatir. Seandainya bintang dicabut, apakah Kementerian Pertahanan masih memiliki waktu untuk memastikan pengadaan anggaran sebesar Rp 678 miliar sesuai dengan kesepakatan bersama Komisi Pertahanan DPR?
WAYAN AGUS PURNOMO