Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

DPR Desak Polisi Ungkap Pembunuh Jurnalis Manado  

Editor

Bobby Chandra

image-gnews
Sejumlah wartawan melakukan aksi unjuk rasa kasus kekerasan terhadap jurnalis di Munomen Mandala, Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (17/10). TEMPO/Fahmi Ali
Sejumlah wartawan melakukan aksi unjuk rasa kasus kekerasan terhadap jurnalis di Munomen Mandala, Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (17/10). TEMPO/Fahmi Ali
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah politikus Senayan meminta kepolisian segera mengusut penyebab tewasnya Aryono Linggotu, 26 tahun, wartawan harian Metro, pada Ahad, 25 November 2012. "Pembunuhan terhadap wartawan merupakan bagian dari pembungkaman kebebasan pers," kata anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat, Aboe Bakar Al Habsyi, di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 26 November 2012.

Aryono, wartawan media lokal di Manado, Sulawesi Utara, tewas secara mengenaskan pada Ahad, 25 November dinihari sekira pukul 05.00 Wita. Korban yang dikenal sebagai wartawan liputan kriminal ini, ditemukan tewas dengan 14 tikaman di Jalan Daan Mogot 4, Kelurahan Tikala Baru Lingkungan 2, Kecamatan Tikala, dalam posisi tertelungkung di samping motornya dengan bersimbah darah.

Menurut Aboe, dalam mengungkap pembunuhan ini polisi tak boleh berhenti hanya sampai pada pelaku. Polisi juga harus mencari aktor intelektual di balik pembunuhan yang terjadi pada Subuh itu. "Apalagi yang saya dengar sebelum kejadian korban ditelepon seseorang yang memberi informasi mengenai adanya bentrok antarkampung," ujar Aboe.

Telepon tersebut merupakan indikasi kalau pembunuhan itu sudah direncanakan. Polisi harus kritis melihat fakta yang ada. Apalagi, setelah terbunuhnya Aryono, ada kesan kematian itu akibat salah sasaran. "Polisi harus mencari kronologi faktualnya," kata politikus Partai Keadilan Sejahtera ini.

Polisi juga diminta mengungkap motif di balik pembunuhan tersebut. "Bila memang kasus ini berkaitan dengan pekerjaannya sebagai seorang wartawan, hal ini akan dapat menjadi preseden buruk," ucap Aboe.

Senada dengan Aboe, anggota Komisi Hukum dari Partai Persatuan Pembangunan, Ahmad Yani, mengatakan aksi kekerasan terhadap wartawan tak boleh dibiarkan begitu saja. "Jangankan menikam, menghardik pun tidak boleh. Pekerja jurnalistik harus dihargai karena merupakan pilar demokrasi," katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dia pun meminta aparat kepolisian segera menangkap dan mengungkap pelaku pembunuhan Aryono. Pengusutan tuntas diperlukan untuk mencegah terulangnya kejadian pembunuhan wartawan seperti saat era Orde Baru dulu. "Peristiwa pembunuhan wartawan Metro Manado ini merupakan kemunduran yang terjadi di era demokrasi saat ini."

Selang sembilan jam setelah pembunuhan, Kepolisian Resor Kota Manado berhasil menciduk pelaku utama pembunuhan berinisial JFK alias Jimmy, 17 tahun, warga Kelurahan Dendengan Dalam Lingkungan 4 Kecamatan Tikala. Ia dicokok polisi sekitar pukul 13.00 Wita dekat kediamannya tanpa perlawanan dan dalam kondisi mabuk.

Tiga orang pelaku lain akhirnya ikut ditangkap. Ketiganya, yakni Valdo, Oton, dan Emon dicokok polisi saat sedang beristirahat di kediaman mereka masing-masing, yang tak jauh dari kediaman JFK alias Jimmy--pelaku utama yang terlebih dahulu ditangkap di Kelurahan Dendengan Dalam Lingkungan 4.

IRA GUSLINA SUFA

Berita terpopuler lainnya:
Ahok Masuk TV Al-Jazeera

Faisal Basri: Ical Jadi Cawapres, Indonesia Kiamat
Jokowi Berlari Lincah Bak Kancil 
Laga Indonesia Kontra Laos Jadi Trending Topic 
"Mahfud Tak Perlu Malu Menjadi Calon Presiden" 

Demokrat: Ada Partai Ingin Gulingkan Boediono

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat

12 jam lalu

Batasan usia pensiun Polri telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003. Berikut ini penjelasan lengkapnya. Foto: Canva
Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat

Wacana perpanjangan usia pensiun polisi dinilai tidak sesuai dengan tujuan revisi undang-undang Kepolisian.


Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

13 jam lalu

Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB) Prof. Yusril Ihza Mahendra memberikan sambutan saat acara pembukaan Musyawarah Dewan Partai (MDP) Partai Bulan Bintang di Kantor DPP PBB di Jakarta, Sabtu 18 mei 2024. ANTARA/Genta Tenri Mawangi.
Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

Yusril meyakini Kabinet 100 Menteri di era Presiden Soekarno tak akan berulang dalam pemerintahan Prabowo-Gibran


3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

14 jam lalu

Sejumlah wartawan melakukan teatrikal menggunakan miniatur televisi saat aksi unjuk rasa tolak Rancangan Undang-undang (RUU) Penyiaran di Depan Gedung DPRD Kota Malang, Malang, Jawa Timur, Jumat 17 Mei 2024. Wartawan yang tergabung dalam organisasi Pewarta Foto Indonesia (PFI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di daerah tersebut menggelar aksi untuk menolak pasal-pasal dalam RUU penyiaran yang dinilai berpotensi mengalangi tugas jurnalistik dan kebebasan pers. ANTARA FOTO/Irfan Sumanjaya
3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?


Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

18 jam lalu

Aktivitas pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) di kawasan Pasar Minggu, Jakarta, Senin, 25 Februari 2019. BPJS Kesehatan meluncurkan data sampel yang mewakili seluruh data kepesertaan dan jaminan pelayanan kesehatan. Data ini diharapkan bisa dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan kebijakan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). TEMPO/Tony Hartawan
Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

DPR akan merevisi UU Polri. Salah satu perubahannya adalah polisi bisa mendapatkan perlindungan jaminan sosial.


Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

21 jam lalu

Logo KPK. Dok Tempo
Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.


Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

21 jam lalu

Ketua MKMK I Dewa Gede Palguna saat memimpin sidang putusan mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman yang dilaporkan oleh Zico Simanjuntak di Gedung 2 MK, Jakarta, Kamis 28 Maret 2024. Salah satu poin yang diucapkan Anwar adalah dirinya telah mengetahui ada upaya politisasi dan menjadikan dirinya sebagai objek dalam berbagai putusan MK. TEMPO/Subekti.
Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

Ketua MKMK menyebut dua pasal di revisi UU MK ini mengancam kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Pasal mana saja itu?


Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

1 hari lalu

Konferensi pers penangkapan tersangka tindak pidana lingkungan hidup, yakni penambangan pasir timah ilegal, di Belitung Timur yang sebelumnya buron selama hampir dua tahun di Kantor KLHK, Jakarta, 15 Mei 2024. Tempo/Irsyan
Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

Revisi UU Keimigrasian yang diusulkan DPR dikhawatirkan menjadi celah pihak yang berperkara untuk melarikan diri.


RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

1 hari lalu

Sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 dihadiri 8 hakim, gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024.  TEMPO/ Febri Angga Palguna
RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

Pengesahan RUU MK di tahap I menimbulkan polemik. Sebab, selain dianggap dibahas diam-diam, bisa melemahkan independensi MK. Apa kata Ketua MKMK?


DPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya

1 hari lalu

Ilustrasi Polri. Istimewa
DPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya

Naskah akademik itu menilai batas usia pensiun 58 tahun berbanding terbalik dengan meningkatnya keahlian anggota Polri seiring penambahan usia.


Kenaikan UKT Dinilai Tak Wajar, Komisi X DPR Dorong Pemerintah Revisi Permendikbud SBOPT

1 hari lalu

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf, ketika ditemui di kompleks DPR Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 16 Mei 2024. TEMPO/Defara
Kenaikan UKT Dinilai Tak Wajar, Komisi X DPR Dorong Pemerintah Revisi Permendikbud SBOPT

DPR akan meminta pemerintah merevisi Permendikbud yang jadi dasar penghitungan UKT.