TEMPO Interaktif, Jakarta:Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sidang terbuka, Selasa (15/6) mengabulkan dua permohonan Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK). Permohonan yang dikabulkan yaitu mengenai perolehan suara untuk calon anggota DPRD Kabupaten Gianyar dari daerah pemilihan tiga Giyanyar dan calon anggota DPRD Kota Binjai dari dari daerah pemilihan dua Binjai, masing-masing mereka akan mendapatkan satu kursi.Mahkamah Konstitusi juga menetapkan perolehan suara PNBK pada masing-masing daerah tersebut 2.166 dan 1.565. Sedangkan untuk calon anggota DPRD dari daerah pemilihan II dan III Kabupaten Serdang, Kalimantan Barat, dan Kota Sibolga dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk selebihnya, majelis hakim menolak permohonan PNBK tersebut. Seluruhnya PNBK mengajukan 13 permohonan dan hanya dua yang dikabulkan. Kuasa hukum PNBK Tommy Sihotang menyatakan tidak puas. "Padahal yang substansi ada partai yang dirugikan, disini hakim menjadi tidak arif," kata Tommy.Sementara itu untuk permohonan Partai Merdeka, majelis hakim menolak seluruhnya ada empat permohonan yang diajukan. Majelis hakim menyatakan bahwa permohonan Partai Merdeka tidak disertai dengan bukti-bukti yang kuat. Maria Ulfah Tempo News Room
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
Dianggap Ganggu Ketenagakerjaan Indonesia, MK Minta Pemberi Kerja Asing Wajib Penuhi Persyaratan
3 hari lalu
Dianggap Ganggu Ketenagakerjaan Indonesia, MK Minta Pemberi Kerja Asing Wajib Penuhi Persyaratan
Hakim MK mengabulkan sebagian permohonan Partai Buruh serta Serikat Pekerja ihwal uji materiil Undang-undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja
MK Kabulkan Permohonan Serikat Pekerja Buruh soal Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
3 hari lalu
MK Kabulkan Permohonan Serikat Pekerja Buruh soal Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
MK mengabulkan sebagian permohonan Partai Buruh dan Serikat Pekerja dalam UU Cipta Kerja.
Kemnaker Klaim Hormati Putusan MK soal UU Ciptaker, tapi Tak Jelaskan Nasib Skema Pengupahan
3 hari lalu
Kemnaker Klaim Hormati Putusan MK soal UU Ciptaker, tapi Tak Jelaskan Nasib Skema Pengupahan
Kemnaker menghormati putusan Mahkamah Konstitusi terkait judicial review terhadap Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).
Daftar Lengkap 21 Pasal UU Cipta Kerja yang Direvisi MK, Ada PKWT hingga PHK
3 hari lalu
Daftar Lengkap 21 Pasal UU Cipta Kerja yang Direvisi MK, Ada PKWT hingga PHK
MK mengabulkan sebagian gugatan UU Cipta Kerja, mulai dari ketentuan PKWT, PHK, hingga tenaga kerja asing.
Gugatan UU Cipta Kerja Diterima, Kontrak Kerja Maksimal 5 Tahun dan PHK Tak Boleh Asal
3 hari lalu
Gugatan UU Cipta Kerja Diterima, Kontrak Kerja Maksimal 5 Tahun dan PHK Tak Boleh Asal
MK mengabulkan sebagian gugatan UU Cipta Kerja, seperti PKWT maksimal lima tahun dan perundingan wajib dilakukan sebelum PHK.
MK Kabulkan Sebagian Gugatan Partai Buruh soal UU Cipta Kerja, 21 Pasal Diubah
4 hari lalu
MK Kabulkan Sebagian Gugatan Partai Buruh soal UU Cipta Kerja, 21 Pasal Diubah
Dalam amar putusan yang dibacakan Ketua MK Suhartoyo, mahkamah mengabulkan sebagian permohonan yang diujikan terkait UU Cipta Kerja itu.
Kelompok Pengacara dan Profesional Dukung Ridwan Kamil-Suswono, akan Mengawal sampai MK
5 hari lalu
Kelompok Pengacara dan Profesional Dukung Ridwan Kamil-Suswono, akan Mengawal sampai MK
GPN RI menyatakan akan mengawal kemenangan Ridwan Kamil-Suswono dalam satu putaran di Pilkada Jakarta.
Buruh Akan Gelar Unjuk Rasa saat Pembacaan Putusan Uji Materiil UU Cipta Kerja di MK
7 hari lalu
Buruh Akan Gelar Unjuk Rasa saat Pembacaan Putusan Uji Materiil UU Cipta Kerja di MK
Buruh mendesak agar Mahkamah Konstitusi mengabulkan seluruh petitum yang diajukan, terutama terkait pencabutan pasal-pasal yang merugikan pekerja.
Kader PPP Minta MK Batasi Masa Jabatan Anggota Legislatif jadi 2 Periode
12 hari lalu
Kader PPP Minta MK Batasi Masa Jabatan Anggota Legislatif jadi 2 Periode
Menurut kuasa hukum kader PPP itu, periode masa jabatan anggota legislatif perlu dibatasi dan disamakan dengan eksekutif.
Eddy Hiariej Pernah Berurusan dengan Hukum, Prabowo Menunjuknya Jadi Wakil Menteri Hukum
13 hari lalu
Eddy Hiariej Pernah Berurusan dengan Hukum, Prabowo Menunjuknya Jadi Wakil Menteri Hukum
Eddy Hiariej ditetapkan tersangka KPK atas dugaan suap dan gratifikasi, maju praperadilan dan bebas. Kini, Prabowo menunjuk jadi Wakil Menteri Hukum.
