Fraksi Partai Golkar: Status Akbar Berarti Proses Hukum Berjalan

TEMPO Interaktif, Jakarta:Fraksi Partai Golkar (FPG) di DPR, Senin (7/1), memandang keputusan Kejaksaan Agung menjadikan Akbar Tandjung sebagai tersangka adalah bukti proses penegakan hukum berjalan. Ketua FPG di DPR, Marzuki Ahmad, saat menyampaikan sikap resmi atas proses hukum ketua partainya, Akbar Tandjung, meminta semua pihak mendukung proses hukum tersebut. “Dengan demikian, fairness, transparancy, dapat terjaga di Kejaksaan Agung,” katanya. Ia juga meminta pers melihat kasus ini dengan asas praduga tak bersalah. Karena Akbar diproses secara hukum oleh Kejaksaan Agung, kata Marzuki, dengan demikian pembentukan pansus Bulog sudah tidak relevan lagi. “Kita tidak menginginkan proses politik itu bisa mengadakan intervensi atau disalah tafsirkan menjadi intervensi terhadap proses penegakan hukum,” kata dia lagi. Melalui pernyataan fraksi yang dikeluarkan ini pula, Marzuki menyatakan, pihaknya berharap agar rekan-rekan DPD di daerah untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh di dalam kegiatan sehari-hari. “Dengan demikian juga kita sudah bisa menafsirkan [bahwa] semua sudah berjalan dengan aturan, tidak usah terlalu mengkhawatirkan. Kita masih mempercayai penegak hukum masih bisa menegakkan keadilan disini,” kata dia. Sementara, menjawab pertanyaan wartawan perihal adanya desakan bagi Akbar Tandjung untuk mundur atau nonaktif dari kedudukannya sebagai Ketua DPR berkaitan dengan peningkatan statusnya, Marzuki menjawab, tidak ada alasan dan tidak ada relevansi terhadap hal itu. “Kita bisa melihat, baik ketentuan yang ada di Tap MPR nomor 11 tahun 2000, Tap MPR nomor 8 tahun 2001, maupun dari tata tertib tidak ada hal-hal yang relevan untuk menuntut kondisi seperti itu,” kata Marzuki. Hal itu juga termasuk dengan usulan pembentukan Dewan Kehormatan. Marzuki mengatakan pihaknya telah mempelajari apa-apa yang ada di dalam tatib yang khusus berkaitan dengan Dewan Kehormatan. “Jadi langkah yang pertama, saya kira, kita menyakinkan rekan-rekan [fraksi lain] bahwa tidak ada hal yang urgent untuk pembentukan Dewan Kehormatan berkaitan dengan peningkatan status itu,” kata dia. (wuragil-tempo news room)