TEMPO.CO, Surabaya - Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian, Azis Hidayat, mengungkapkan pengadaan barang dan jasa serta bantuan langsung bagi petani sangat rawan dikorupsi. Karena itu, untuk mencapai target surplus beras sebesar 10 juta ton pada tahun 2014 diperlukan komitmen untuk bebas dari praktek korupsi.
Azin mengemukakan hal tersebut saat menghadiri acara penandatanganan nota kepepahaman menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Hotel JW Marriot Surabaya, Rabu, 29 Februari 2012.
Baca Juga:
Beberapa pejabat yang hadir dalam acara tersebut untuk ikut menandatangani nota kesepahaman adalah 360 pejabat Dinas Pertanian dari wilayah Indonesia Timur, yakni Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Maluku Utara, Maluku, Papua, Papua Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, serta Sulawesi Selatan.
Mereka terdiri dari para pemimpin kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, bendahara, serta pejabat struktural unit kerja pusat.
Menurut Azis, dari 225 unit kerja di Kementerian Pertanian, baru 108 yang telah melakukan penandatanganan komitmen antikorupsi menuju WBK. Sementara jumlah pejabat eselon I, II dan III yang telah menandatangani pakta integritas ini telah mencapai 9350 orang. “Komitmen antikorupsi sudah dimulai sejak 2009 sebagai implementasi Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi. Di kementerian lain sepertinya belum ada," kata Azis.
Melalui pakta integritas, empat target pembangunan di Kementeri Pertanian, yakni swasembada pangan, diversifikasi pangan, peningkatan daya saing ekspor, serta kesejahteraan petani diharapkan bisa cepat terwujud.
Kepala Dinas Pertanian Jawa Timur, Wibowo Ekoputro, yang hadir dalam acara tersebut mengatakan tahun ini seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Pertanian Jawa Timur diharapkan sudah menandatangani pakta integritas. "Jawa Timur merupakan lumbung padi yang menghasilkan lebih dari 50 persen produksi gabah dan beras petani secara nasional," ujar WIbowo.
Dengan ditandatanganinya komitmen antikorupsi, diharapkan Dinas Pertanian mampu untuk terus memacu peningkatan produktivitas padi petani.
FATKHURROCHMAN TAUFIQ
