7 Januari, Mendagri Resmikan 24 Kabupaten Baru

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO Interaktif, Jakarta: Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno, atas nama Presiden, akan meresmikan 24 kabupaten baru hasil pemekaran pada 7 Januari 2004 di Departemen Dalam Negeri. Pembentukan kabupaten baru ini disahkan DPR dalam rapat 20 November 2003 lalu.Menurut Dirjen Otonomi Daerah Depdagri, Oentarto Sindung Mawardi, peresmian 24 kabupaten baru tersebut dikaitkan dengan persiapan Pemilu 2004. "Artinya, daerah-daerah ini dinyatakan sebagai daerah pemilihan," kata Oentarto yang ditemui di kantornya, Jumat (2/1).Setelah peresmian ke-24 kabupaten baru itu, kata Oentarto, kemudian akan dilantik pejabat bupati-nya untuk masing-masing daerah baru tersebut. "Pelantikannya akan diserahkan kepada masing-masing gubernur, supaya ada pembagian tugas," ujarnya.Alasan peresmian ke-24 kabupaten dipusatkan di Depdagri, menurut Oentarto, agar menghemat waktu mengingat waktu penyelenggaraan Pemilu sudah dekat. Biasanya, Mendagri meresmikan daerah baru hasil pemekaran di daerah yang bersangkutan. ?Kalau Mendagri harus ke daerah masing-masing, dan jika meresmikan setiap kabupaten butuh waktu sehari, berarti butuh waktu 24 hari,? katanya.Mengenai pejabat bupati, setiap daerah mengajukan tiga calon untuk ditunjuk oleh Mendagri. Syarat pejabat bupati tersebut, kata Oentarto, adalah berpengalaman dalam hal penyelenggaraan pemerintahan. "Mungkin pernah jadi camat, asisten daerah atau sekda," ujarnya.Pejabat bupati ini nantinya akan bertugas memfasilitasi terbentuknya KPU Daerah setempat, dan memfasilitasi terselenggaranya Pemilu di daerah baru tersebut. "Disamping menyelenggarakan roda pemerintahan di daeah-daerah pemilihan tersebut," katanya. Ke-24 kabupaten baru yang akan diresmikan tersebut adalah; Kabupaten Kolaka Utara, Bombana, dan Wakatobi di Provinsi Sulawesi Tenggara; Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi NTB; Kabupaten Lingga di Provinsi Riau, Kabupaten Tojo Una-Una di Propinsi Sulawesi Tengah; Kabupaten Minahasa Utara di Sulawesi Utara, Kabupaten Melawi dan Sekadau di Kalimantan Barat; Kabupaten Supiori di Papua; Kabupaten Samosir dan Serdang Bedagai di Sumatera Utara; Kabupaten OKU Timur, OKU Selatan dan Ogan Ilir di Sumatera Selatan; Kabupaten Darmas Raya, Pasaman Barat, dan Solok Selatan di Sumatera Barat; Kabupaten Lebong, Kepahiang di Bengkulu; Kabupaten Kepulauan Aru, Seram Bagian Barat, dan Seram Bagian Timur di Maluku, serta Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Dimas Aditya - Tempo News Room

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.