Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Komisi Penyelidik Pelanggaran Hak Azasi Manusia (KPP HAM) kasus Trisakti, Semanggi I dan II menolak tawaran untuk dialog dan duduk bersama dengan personil TNI/Polri. Sebelumnya dalam Rapat Kerja jajaran Polkam dengan Komisi I dan II DPR, Senin (18/2) kemarin, Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono meminta KPP dan personil TNI/Polri berunding untuk mecahkan polemik soal pemanggilan perwira TNI yang diduga terlibat pelanggaran HAM. KPP HAM menganggap langkah dialog untuk kompromi tidak akan menyelesaikan masalah. “Seakan-akan duduk bersama itu sudah bisa menyelesaikan masalah,” kata Munarman, anggota KPP HAM Trisakti dan Semanggi I dan II, kepada Tempo News Room melalui sambungan telepon, Selasa (19/2) malam. Menurut Munarman, jika tawaran dilaksanakan publik akan menganggap ini sebuah langkah terhormat dan secara de facto KPP HAM mendapatkan citra yang baik. “Tapi bagi aspek penegakan hukum HAM ini sebuah langkah yang sangat mengecewakan,” ujar Munarman, yang juga bekas Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KONTRAS). Dia menambahkan polemik yang berkembang disebabkan adanya penolakan perwira TNI/Polri atas panggilan KPP HAM. “{Penolakan] Itu melanggar prinsip-prinsip hukum dalam Undang Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM,” katanya lebih lanjut. Menurut Munarman TNI/Polri berlindung di balik keputusan Panitia Khusus (Pansus) DPR yang menyatakan tidak ditemukan pelanggaran HAM berat dalam Kasus Trisakti dan Semanggi I dan II. “Padahal Pansus bukanlah implementasi dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000,” kata dia. Proses pembentukan pansus menurutnya terjadi sebelum UU No.26/2000 itu keluar. “Pansus terbentuk pada Oktober 2000 sedangkan UU tersebut keluar tanggal 23 November 2000. Jadi pansus itu bukan dalam proses mengimplementasikan UU itu dan tidak bisa menyandarkan hasilnya” jelasnya. Kelemahan kedua dari putusan pansus itu menurut Munarman, adalah secara subtansinya DPR tidak memiliki wewenang memutuskan sebuah perkara. DPR hanya berfungsi merekomendasikan apakah kasus tersebut diadili melalui Pengadilan Ham Ad Hoc atau melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, tambahnya mengacu pada UU tersebut. “Jadi kita tetap dalam posisi pemanggilan paksa perwira tersebut melalui pengadilan, terlepas apakah mereka mau datang atau tidak,” tegasnya. Munarman menambahkan kejadian ini dapat diambil sebuah pelajaran berharga bagi pendidikan politik pada rakyat. “Ini bukan hanya masalah hasilnya. Kita buktikan siapa yang mengangkangi hukum, militer ataukah rakyat,” imbuhnya bersemangat. Sedangkan Kepala Badan Pembinaan Hukum (Kababinkum) TNI, Mayjen Timor C Manurung, yang dihubungi di tempat terpisah, tidak mau berkomentar banyak soal tawaran Menko Polkam itu. “Bagaimana baiknya sajalah,” ujarnya. Tapi pihaknya menurut Manurung akan menghadapi secara all out masalah ini, setelah masalah berkembang dengan rencana pemanggilan paksa perwira TNI/Polri melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. “Kita akan melakukan perlawanan sampai ke Mahkamah Agung. Kita tidak begitu saja mau menerima putusan pengadilan nantinya,” tegas Manurung. (Yura Syahrul)
Iklan
